Breaking News

Berita

Ketua BEM STIH Umel Mandiri : Tidak Heran, Indonesia Masuk Peringkat ke 63 Sebagai Negara Hukum yang Gagal di Dunia

Ketua BEM STIH Umel Mandiri Jayapura, Yohanes Piyaiyepai Magai. Foto: Ist.
Jayapura, MAJALAH BLACK KOTEKA - - Sebagai negara hukum, Indonesia gagal menerapkan hukum yang adil dan bijaksana. Indonesia ditempatkan pada posisi yang minim dari negara-negara lainnya. Bila diperhatikan secara seksama, pemerintah memang telah gagal menjalankan peran dan kewajibannya. Negeri Indonesia dipenuhi berbagai pervektif masalah yang tidak terselesaikan dengan baik dan itu terjadi hampir di semua aspek kehidupan. Salah satu contoh, di bidang penegakkan hukum dan HAM. Rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum tercabik-cabik dan jauh dari harapan sebagai akibat prilaku menyimpang para penegak hukum.

Hal ini disampaikan Ketua BEM STIH Umel Mandiri Jayapura, Yohanes Piyaiyepai Magai di Sekertariat BEM Umel Mandiri Kota Raja, Jayapura, Sabtu (13/04/15) pagi, pukul 09:00 WPB.
 
Yohanes menilai, law enforcement atas peraturan perundang-undangan yang ada begitu lemah dan tebang pilih. “Hukum seakan hanya tajam ke bawah, tumpul ke bawah. Bukan itu saja, kasus korupsi terus marak merambah di seluruh lini, juga bisa menjadi indikator. Belum lagi maraknya kejahatan dan kekerasan, serta peredaran narkoba yang membuat rasa aman publik sangat terusik,” tandasnya.

Imbuh Yohanes, "Pemerintah kerapkali gagal memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak masyarakat. Terutama, masyarakat kecil dari tindakan perampasan hak dan kesewenang-wenangan para pemodal. Yang pada akhirnya, membuat masyarakat frustasi dan berujung pada tindakan anarkisme dan konflik berkepanjangan."

Yohanes mengatakan, contoh kegagalan lainnya, terdapat di bidang ketenagakerjaan. Hampir setiap hari, kita mendengar ada unjuk rasa buruh, sebagai akibat tidak mampunya pemerintah menjadi wasit dan regulator yang baik. Sehingga, penyimpangan hubungan industrial marak terjadi dimana-mana.

”Belum lagi, mengenai perlindungan terhadap TKI di negeri orang dengan beragam masalahnya. Demikian pekerja atau buruh di dalam negeri juga terkesan dibiarkan menjadi objek perbudakan modern dengan tameng outsourcing dan pekerja kontrak,” ujarnya.

Selain itu, Yohanes mengatakan, menurut data yang dirilis Fund for Peace (FFP) dalam situs resminya
http://www.fundforpeace.org, Indonesia menduduki urutan ke 63 sebagai negara yang gagal hukum dari 178 negara.

“Dari 178 negara, Indonesia menduduki urutan ke 63. Indeks negara nagal ini adalah edisi delapan tahunan yang menyoroti tekanan hkum, politik, ekonomi, dan sosial global yang dialaminya,” ujarnya.

Lanjutnya, “Serta diungkap oleh penilaian para analisis The Fund for Peace (FFP), di kawasan Asia Tenggara, tahun ini, setiap indikator dinilai pada skala 1-10, berdasarkan analisis dari jutaan dokumen yang tersedia untuk publik, data kuantitatif lain, dan penilaian oleh para analis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia unggul ketimbang Myanmar (21), Timor Leste (28), Kamboja (37), Laos (48), dan Filipina (56).”

"Menyadari semua negara memiliki tekanan masing-masing, tahun ini kami mengembangkan indeks kapasitas untuk menguji asumsi tersebut, bagaimana negara mengelola tekanan berdasarkan supremasi hukum dan demokrasi," pungkasnya. (Isodorus Tebai/BEKO)
Ketua BEM STIH Umel Mandiri : Tidak Heran, Indonesia Masuk Peringkat ke 63 Sebagai Negara Hukum yang Gagal di Dunia Reviewed by Majalah Beko on 14.15.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.