BREAKING NEWS

Berita

Sistem Ancaman Pemerintah Kolonial (NKRI) Melalui Pejabat Daerah Papua Dalam Konteks Pemusnahan OAP

Oleh Fransiskus Douw
Fransiskus Douw. Foto: Dokumen pribadi.

“SISTEM ANCAMAN YANG DIPAKAI PEMERINTAH KOLONIAL (NKRI) MELALUI PEJABAT DAERAH DI TANAH PAPUA DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PEMBANGUNAN KEPADA MASYARAKAT PAPUA DALAM KONTEKS PEMUSNAHAN ETNIS ORANG ASLI PAPUA (OAP)”

Kecenderungan pemerintah yang selalu menganggap Papua sebagai "wilayah koloni" (wilayah jajahan) yang perlu diduduki dan ditaklukkan menyebabkan pemerintah gemar memproduksi berbagai kebijakan nasional yang cenderung merugikan OAP. Dalam teknis operasional kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Setingginya perpindahan penduduk non-asli Papua (dari luar Papua ke dalam Papua), baik melalui transmigrasi maupun migrasi spontan menyebabkan jumlah populasi OAP semakin minoritas. Sedangkan, orang non-asli Papua semakin mayoritas. Selain itu, hal tersebut berakibat juga pada pencamplokan tanah dan penguasaan sumber-sumber ekonomi yang strategis, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.

Ideologi politik dan pembangunan atau ekonomi, seperti kapitalisme atau neoliberalisme yang cenderung mengejar kepentingan kapital atau modal (uang atau aset) dan terimplementasi melalui proyek investasi modal asing maupun investasi modal nasional, dapat mengancam eksistensi OAP, kepemilikan sumber daya alam (tanah dan segala isinya), pengrusakan lingkungan hidup, marginalisasi, dan dampak buruk lainnya.

Penyebaran budaya popular (modernisme), budaya barat (westernisme), dan budaya melayu yang diindonesiakan (melayuisme atau indonesiaisme) dilakukan secara masif dan sistematis, sehingga sangat berpotensi menghancurkan nilai adat atau budaya OAP. Hal ini dijadikan penopang utama dalam proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Sehingga, pelayanan pemerintahan dan pembangunan dapat "berwajah" dan "bergaya" popular, barat, dan melayu.

Militerisme atau tindakan represif TNI/POLRI dan aksi intelijen yang dilakukan secara sistematis dan agresif dengan mengabaikan nilai profesionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia OAP menyebabkan ketidakkondusifan proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta ketidakharmonisan hidup OAP.

Pengadopsian ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak melalui proses seleksi dan penyesuaian dengan kondisi obyektif serta kebutuhan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dapat mengancam pengetahuan atau kreativitas adat atau lokal dan mengancam nilai-nilai adat dan agama OAP.

Maka itu, kepada kawan-kawan Melanesia, marilah kita bersatu dalam satu tali komando untuk melawan seluruh kapitalisme, liberalisme, dan kolonialisme NKRI ini. Kita harus bersatu menguatkan gagasan "Revolusi Tanah dan Manusia Papua" dalam rangka menyelamatkan seluruh tanah adat Papua dari pencaplokan dan penjualan serta menyelamatkan seluruh OAP dari penindasan dan kepunahan yang merupakan sebuah gerakan semesta seluruh OAP.
Salam Juang!
*FWP*

(Editor : Aten Pekei)
Sistem Ancaman Pemerintah Kolonial (NKRI) Melalui Pejabat Daerah Papua Dalam Konteks Pemusnahan OAP Reviewed by Majalah Beko on 20.27.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.