BREAKING NEWS

Berita

SHDRP: Jokowi Segera Tuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua

Aksi demo SHDRP beberapa waktu lalu. Foto: Ist.
Jayapura, Beko - - Perjalanan panjang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat berat di Papua Barat sudah berlangsung sejak 1960, 1961 dan hingga kini oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI). Pemerintah RI telah dan sedang melakukan kekerasan hingga pembunuhan nyawa manusia Papua yang tidak berdosa. Kekerasan kemanusiaan ini sudah berlangsung selama 53 tahun. PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan pembunuhan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Papua Barat tanpa memandang hak universal tentang kovenan HAM di PBB. Mereka juga telah melanggar nilai kemanusiaan yang dieksekusi menggunakan alat, kekuatan negara tanpa memperhitungkan nilai kemanusiaan dan hak hidup di atas tanah leluhurnya.

Hal tersebut diterima Beko Online secara tertulis dari Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Jumat (19/06) siang.

Ditulis SHDRP lebih lanjut, manusia Papua mengenali dirinya sebagai ciptaan yang hakiki oleh Sang Pencipta. Kami (SHDRP) pun memprotes melalui aksi demo dan lain-lain. Namun, pembunuhan terus-menerus terjadi hingga akhir-akhir ini di beberapa daerah di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, yakni  penembakan terhadap anak-anak sekolah di Paniai dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Yahukimo, penyiksaan warga sipil di Kampung Utukini Kabupaten Timika, Penyiksaan anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Asrama Bintang Kejora di Timika, dan pembunuhan paling kejam di seluruh rumah sakit umum di wilayah tanah Papua Barat melalui cairan dan suntikan beracun kepada orang asli Papua (OAP) oleh tim medis titipan atau siluman. Hari-hari tanpa hentinya, bunyi mobil jenazah atau ambulan terdengar di rumah sakit Republik Indonesia (RI) di Papua Barat.

Selain itu dikatakan pula, sadarkah kau, cara hidupmu hanya menelan korban yang lain, maka hampir setiap hari rakyat Papua Barat meninggal dunia. Sehingga, itu harus direfleksikan bagi OAP sendiri.

Lebih lanjut dikatakan SHDRP, sejumlah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia akan berdampak buruk bagi penduduk asli Papua dan mengalami genosida (punah) di atas tanahnya sendiri seketika masyarakat Papua juga masih belum menyadari situasi umum yang dihadapinya, maka mohon diskusi-diskusi dan mohon dikembangkan terhadap situasi pembantaian bersaraf dingin.


Selain itu dituliskan SHDRP, harga diri orang asli Papua (OAP) tidak perjual berlikan. Sejak lama kami (SHDRP) telah melakukan protes terhadap kekerasan kemanusiaan di Papua Barat, namun Pemerintah Indonesia masih menutup mata hatinya. Maka, kami (SHDRP) datang mengigatkan dan menolak dengan tegas atas pernyataan Presiden RI, Joko Widodo, “Lupakan Masalah Pelanggaran HAM Masa Lalu,” katanya dalam sambutan Natal Nasional yang digelar di Lapangan Mandala beberapa waktu lalu. Ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat, sehingga dalam waktu dekat, Joko Widodo harus selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua. (Isodorus Tebai/Beko)
SHDRP: Jokowi Segera Tuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua Reviewed by Majalah Beko on 09.17.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.