Breaking News

Berita

Satu Suara, Penentu dan Perubahan Pilkada Nabire

Oleh Yohanes Dogomo
Satu Suara untuk Perubahan: Pilkada Nabire. Foto: KPUD Nabire/Penulis.
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rabu, 9 Desember 2015 mendatang, warga Nabire akan menggelar adalah pencoblosan. Tiap warga Nabire harus menentukan sikap, keputusan dengan benar, sesuai dengan iktikad dan berani, karna satu suara menjadi penentu saat pemilihan. Warga, para kandidat, dan KPU Nabire perlu memperhatikan peraturan UU KPU sekarang tentang pemilihan yang berlaku adalah satu putaran. Namun sebelumnya, pemilihan biasanya digelar dua putaran, tetapi selalu saja terjadi permasalahan dan sengketa saat Pilkada.

Semua kandidat yang sedang maju atau mencalonkan diri sebagai bupati adalah satu, “semuanya kita punya orang”. Pilihlah sosok berjiwa pemimpin, terbuka, dan mengutamakan kepentingan umum. Jangan beda-bedakan semua kandidat di antara 8 pasangan yang ada berdasarkan baliho, stiker, dan pamflet sedang dipasang dan dibagikan di mana-mana, baik di pinggir jalan, depan toko, rumah, kantor, dan tempat umum. Dari kedelapan kandidat yang akan terpilih menjadi bupati, akan memimpin dalam 5 tahun, sehingga masyarakat jangan terpancing dengan bahasa kampanye dan isu yang berkembangan. Tetapi, biarlah pemilihan itu berdasarkan isi hati dan sesuai hak dan kewajiban sebagai warga Nabire.

Warga memberikan suara adalah hak masing-masing individu, bukan paksaan orang lain. Seorang kandidat jangan memaksa warga. Warga pun jangan paksakan diri untuk memilih, tetapi biarlah itu  menentukan sikap dan tanggungjawab secara pribadi tiap warga dan kandidat, sebelum mengundangkan masalah dalam keluarga, masyarakat, suku, kelompok social, bahkan antarkandidat sesuai masa pendukungnya.

Sebagai warga, kita perlu ketahui dan pahami tentang pemilihan-pemilihan sebelumnya.  Berbagai masalah atau sengketa dalam masyarakat dan pemerintahan terjadi adalah di saat seperti ini. Oleh sebab itu, sebagai warga Nabire, sebelum memasuki arena politik yang berbau masalah atau sengketa,  jangan seperti periode yang telah berlalu, serta daerah Papua lain.

Saat berjalannya pemilihan di Kabupaten Dogiyai, berbagai masalah terjadi hanya karena suara daripada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi, kurang demokrasi dan kurang adil saat pilkada berlangsung. Hal  ini terjadi dipasalkan orang tertentu dan dimainkan oleh kandidat tertentu, sehingga kantor Bupati dan KPU, bahkan warga Dogiyai luka-luka dan 1 orang meninggal.

Pihak indenpenden dan penyelenggara Pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Nabire. KPUD Nabire sebaiknya mentaati dan menjalankan Pilkada sesuai aturan serta visi da misi yang ada. Visinya seperti, "Menjadi penyelenggaraan pemilihan umum yang mandiri non partisipan, tidak memihak, transparan, dan profesional berdasarkan asas-asas pemilihan umum demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.” Sedangkan, misinya: “Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden serta Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Kepala Daerah atau pejabat publik lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

KPUD Nabire menjalankan proses Pilkada tahun ini jauh berbeda dengan tahun sebelum, sehingga yang ada kandidat yang diharuskan untuk sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Dengan mengingat aturan KPU baru yang berlaku adalah satu putaran ini, maka apabila dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab,  tidak mungkin akan terjadi masalah. KPU adalah pemerintah indenpenden dan mempunyai etika KPU serta patuh pada aturan UUD 1945 demi memperlancarkan kegiatan Pilkada agar tidak merugikan falisitas umum, baik dalam pemerintahan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.

Warga Nabire perlu ketahui, “Satu Suara untuk Perubahan”. Ini ditulis dalam panduan KPUD Nabire. Menurut saya, ini benar dan kita harus pahami untuk menuju kota yang beriman dan tidak mengundangkan masalah saat pemilihan. Satu suara adalah berharga dan penentu bagi diri kita untuk memilih sesuai keinginan dan iktikad sendiri, bukan paksaan orang. Jika dilakukan demikian, tidak mungkin akan terjadi masalah antar warga yang sebenarnya mempunyai hak memilih, bukan pelaku masalah.

“Kita sebagai warga itu, punya hak hanya memilih. Perlu diingat adalah sebagai seorang politik, yang selalu diperlakukan sekarang adalah masalah antar candidat atau bakal calon, tetapi sebentar akan makan bersama.” Konteks ini saya tuliskan, karena warga di tiap daerah di Papua selalu menjadi korban politik. Ini selalu saja terjadi dan akan terjadi. Sehingga, warga Nabire harus memahami tentang cara berpolitik yang baik dan efektif, yakni hak pilih dan satu suara sebagai penentu dan perubahan di Kabupaten Nabire. Sebagai warga Nabire, jika diberikan surat suara saat pencoblosan nanti, lakukanlah sesuai hati nurani, jangan terprovokasi dan menjadi korban politik. (***)

*) Penulis adalah pengamat dan permahati tanah Papua, serta aktif menulis di Majalah Beko Online
Satu Suara, Penentu dan Perubahan Pilkada Nabire Reviewed by Majalah Beko on 20.03.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.