Breaking News

Berita

Pemerintah Dogiyai Belum Realisasikan RSUD, Masyarakat Jadi Korban

Oleh Yohanes Dogomo
Perumahan Pemda Dogiyai di Tokapa, Distrik Kamuu, Dogiyai, Selasa (20/09/2015) siang. Foto: Dokumen Penulis.
“Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dogiyai coba bangun RSUD seperti perumahan Pemda Dogiyai di Tokapa, Distrik Kamuu, Dogiyaikah? Ada Pemerintah Dogiyai, karena ada masyarakat Dogiyai.
****
Sementara ini, berbagai komponen masyarakat Dogiyai sedang dalam penyerangan penyakit yang sedang berkembangan, seperti HIV, AIDS, Malaria dan Diare dll. Oleh sebab itu, tentunya, Pemerintah Dogiyai buka mata dan jangan tutup mata melihat eksistensi yang sedang terjadi terhadap masyarakat. Satu unsur yang dibutuhkan adalah pelayanan guna mengatasi penyakit yang sedang diderita oleh masyarakat. Jelas akan lekas sembuh dan tertolong, bila ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). RSUD merupakan proteksi dan penyelamatan jiwa masyarakat Dogiyai. Jika tidak dibangun menderita, maka segera bangun rumah sakit agar menjadi tilam bagi masyarakat.

Semenjak jadi kabupaten hingga sekarang, 8 tahun, belum direalisasikan RUSD di Dogiyai, sehingga angka kematian dan penyakit beredar dan meningkat di masyarakat dan selalu meningkat. Hal ini sangat tepat dan benar ketika penulis membaca kabar ini, “Kita melayani orang banyak itu tugas mulia dari Tuhan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Papua, drg. Alloysius Giyai, M.Kes. Beliau meminta bupati, walikota dan kepala dinas kesehatan tingkat kabupaten harus melaksanakannya dengan ikhlas untuk menjawab persoalan kesehatan  yang selalu dihadapi masyarakat di perkotaan maupun perkampungan di Propinsi Papua. Ungkapannya ini pernah dimuat dalam Majalah Warta Intan Jaya Edisi No. 26 (03/06/2015) halaman 24.

Kami masyarakat Dogiyai memberikan apresiasi kepada Pemda Dogiyai karena membiaya dan menguliahkan mahasiswa-mahasiswa Anak Negeri Dogiyai (AND) di Kampus AKPER dan STIKER Nabire, dengan catatan, jika menyelesaikan perkuliahan, mereka harus kembali ke Dogiyai untuk melayani masyarakat. Apabila sakit, sebagai tupoksi, mereka harus menyembuh mereka. Namun, sayangnya pemerintah belum menyediakan fasilitas dan membangun RSUD di Dogiyai, sehingga ketika masyarakat Dogiyai sakit bisanya dilarikan ke Kabupaten Paniai dan Nabire.

Hal tersebut dibenarkan warga Dogiyai, Ones Dogomo saat mengantarkan anaknya berobat di RSUD Madi, Paniai pada September lalu. Saat berbincang-bincang kepada penulis, dia mengharapkan Pemerintah Dogiyai harus mengetahui bahwa masyarakat beserta pegawai di Paniai dan Nabire, biasanya menanyakan kepada warga bahwa Dogiyai sudah jadi kabupaten sendiri, tapi kenapa warganya datang berobat di Kabupaten Paniai atau Nabire? Dikatakannya, kerapkali, warga Paniai dan Nabire menertawai dirinya, sehingga dirinya malu, tapi tetap saja dia pergi berobat karena belum ada RUSD di Dogiyai. Sebenarnya ada rumah sakit di Moanemani, Dogiyai, kata dia, itu pun juga dibangun saat Dogiyai masih berstatus distrik. Rumah Sakit Moanemani belum memadai dari tenaga dokter, suster, bahkan kurang memadai falisitasnya. Dengan penyebab itu, korbannya adalah masyarakat Dogiyai. Dogomo mengharapkan, hayat manusia dari sekarang diproteksi dan diselamatkan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, sosok pemimpin Papua sebenarnya. Beliau membuat sejarah baru terjadi di Pulau Cenderawasih ini. Mengapa dikatakan demikian, karena gubernur yang sebelum-sebelumnya mengelolah Dana Otonomi Khusus (DOK) di tingkat Propinsi Papua lebih besar dan kabupaten lebih kecil. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua melalui kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe memberikan 80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota dan diawasi melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), serta pengawasan yang jelas. “Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan bahwa semua obat yang dibelanjakan mengunakan dana Otsus, harus mengunakan label Otsus, sehingga masyarakat tahu dan mengerti bahwa uang Otsus digunakan untuk keperluan rakyat terutama di bidang kesehatan juga pendidikan”, Tabloib Jubi (05/05/2013).

Pemerintah Dogiyai sudah melantik Kepala Dinas Kesehatan Dogiyai, namun di manakah RSUD? Tak katakan dengan RSUD dan yang sudah dibangun Postu, itupun ditutup dan dipalang oleh masyarakat. Kenapa sampai terjadi demikiankah? Karena salah satu Postu di Bukapa, Distrik Kamuu, Dogiyai pelayanannya belum berjalan baik. Hal ini dituturkan pada Oktober 2015 di Auri, Nabire oleh Esebius Tebai sebagai petugas dan pelayanan berjalan efektif dan efisien. Beliau tinggal di Mauwa, Dogiyai, tapi datang kerja di Postu Bukapa sebagai tanggung jawab dan tupoksi yang dipercayakan oleh Pemerintah Dogiyai. Sekarang, Esebius Tebai sedang kuliah di Kampus STIKES Nabire. Apabila selesai kuliah harapan besarnya akan mengabdi kerja dan mendedikasikan dirinya kepada masyarakat Bukapa dan sekitarnya. Dirinya menilai, setelah kuliah, seorang sarjana harus aplikasikan teori maupun praktik yang didapat kepada masyarakat demi penyelamatan manusia Dogiyai, Papua ke depan.

Hebatnya tenaga medis, suster dan dokter maupun honorer yang masih cekal melakukan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masih mengurangi segala kesakitan. Pelayanan yang sedang dilakukan di Dogiyai adalah Rumah Sakit yang masih saat dibangun saat Dogiyai masih berstatus distrik. Jika masyarakat datang berobat dengan sakit yang tak bisa ditangani, maka akan dirujukan ke Paniai dan Nabire. Hal tersebut terus dipantau penulis selama tinggal di Dogiyai pada September lalu, terhadap rumah sakit yang ada dan selalu dikunjuungi masyarakat.

Pemerintah Dogiyai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Penyelenggaraan Daerah (BAPEDA) hendaknya kerja secara harmonis dan peka terhadap pekerjaan, serta pembangunan. Pemerintah segera bertanggung jawab untuk membangun RSUD di Dogiyai. Hal terjadi depan kita dan kita juga hendak memahami fungsi dan tupoksi dari pada kantor di tempat kita kerja. Oleh sebab itu, pejabat daerah serta DPRD harus realisasikan RSUD di Kabupaten Dogiyai demi masyarakat. DPRD Dogiyai kerja uang atau nama jabatankah? Mengapa penulis katakan demikian? Karena penulis merasa aturan, mekanisme, fungsi dan jalur kerja tidak dipahami DPRD. Sehingga, segala pembangunan di Dogiyai mandek hingga kini. Seorang DPRD urgensinya harus paham tentang manajemen. Untuk itu DPRD segera desak Kepala Dinas Kesehatan Dogiyai untuk membangun RSUD di Dogiyai dan pembangunan lainnya, karena maju dan mundur suatu kabupaten ada di DPRD, salah satunya. DPRD adalah jantung pembangunan, dan pihak yang melanjutkan pembangunan di wilayah kerja Kabupaten Dogiyai guna mewujudkan dan mengoptimalkan Dogiyai sesuai motto Kabupaten Dogiyai, “Dogiyai Dou Enaa”. (***)

*) Penulis Adalah Alumni STIKOM Jayapura dan Aktif Menulis di Majalah Beko
Pemerintah Dogiyai Belum Realisasikan RSUD, Masyarakat Jadi Korban Reviewed by Majalah Beko on 11.58.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.