Breaking News

Berita

Pilkada di Tanah Papua, Ala Pesta Pora Negeri Bar-Bar

Oleh Laurensius Tebai
Laurensius Tebai. Foto: Dokumen Penulis.
Menyimak berita Papua TV tanggal 18 September 2015, Ketua KPU Papua, Adam Arisoi, SE melaporkan kepada Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau di Mapolda Papua Jayapura bahwa dari sebelas (11) kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 mendatang, lima (5) kabupaten rawan konflik horizontal, yakni : Nabire, Supiori, Pegunungan Bintang, Asmat dan Yahukimo. Pemetaan dan penetapan daerah rawan konflik pilkada serentak tahun 2015 ini, atas realita pilkada sebelumnya dan situasi paska pendaftaran dan penetapan kandidat calon bupati (calbub) / calon wakil bupati (calwabup) oleh Komisi Pemilihan Umum, agar peran pengamanan ditingkatkan dalam rangka menciptakan suasana kondusif dalam kompetisi pilkada bupati / wakil bupati di tanah Papua.

Tulisan ini, penulis ingin mengajak kepada orang asli Papua (OAP) untuk refleksi diri mewujudkan pilkada damai, menepis Papua daerah rawan konflik pilkada. Untuk itu, penulis mencoba membandingkan antara penobatan pemimpin tradisional (Tonowi - Mee, Ondoapib - Jayapura, Korano – Biak, dan lain - lain), tanpa permusuhan dengan pemilihan pemimpin modern (bupati, gubernur) dengan permusuhan, dan mengungkap beberapa sumber konflik serta solusi agar semua pihak bertindak benar menuju pilkada serentak 2015 tanpa pengorbanan.

Pilkada bukan ajang luar biasa, sehingga saling bermusuhan antar kandidat. Tetapi, jadikan hal biasa dalam permainan, sebab penobatan seorang pemimpin tradisional setiap suku bangsa selalu dilakukan dengan koridor damai dalam tatanan hidup adat di Tanah Papua. Di mana, penobatan pimpinan tradisional dilalui tanpa pemilihan (bukan LMA, kepala suku pilihan pemerintah), tetapi nampak sendirinya dari kemampuan, kearifan, karisma dan kekayaan melalui suatu proses panjang dengan nuansa mempererat hubungan kekeluargaan dalam sukunya.

Penobatan seorang pemimpin tradisional secara alamiah ini, sekarang dipengaruhi dengan adanya suatu ajang baru pemilihan pemimpin modern (bupati, gubernur) diusung parpol, juga dukungan lewat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pesta demokrasi Indonesia, diikuti lebih dari dua pasangan calon. Dalam pelaksanaan proses pesta demokrasi Indonesia diatur dengan suatu perangkat undang-undang sebagai dasar hukum, KPU sebagai lembaga penyelenggara, diawasi oleh lembaga Panwas, diperkuat pihak keamanan dan didukung oleh pemerintah. Namun, terjadi konflik yang menelan korban nyawa beberapa kabupaten di Tanah Papua dan dikategori pesta demokrasi ala bar-bar.

Indikator tidak profesional penyelenggaraan proses pesta demokrasi sebagai sumber konflik berujung korban nyawa di Tanah Papua, yaitu: 1). Penguasa partai politik Jakarta melakukan transaksi jual beli SK dan rekomendasi pengusungan kandidat kepada orang asli Papua dengan nilai uang tinggi. 2). Pemerintah kadang memihak kepada pasangan kandidat tertentu. 3). KPU kadang tidak sosialisasi tahapan proses dan simulasi cara coblos ke warga. 4). KPU pleno tidak sesuai aturan, netral dan terbuka. Tugasnya diambil alih KPU Provinsi. 5). Tidak dihargainya peran Panwas dalam mengawasi penyelewengan proses tahapan oleh pemerintah, partai politik, calon bupati / calon wakil bupati, KPU dan masyarakat. 6). Belum ada penegasan sanksi hukum kepada PNS menjadi pengurus partai politik. 7). Belum ada sanksi hukum kepada kandidat bupati atau gubernur yang berstatus PNS. 8). Kandidat tidak memberikan pendidikan politik yang benar kepada pendukung. 9). Suara rakyat dibajak oknum pribadi atas nama kelompok, paguyuban dan organisasi. 10). Munculnya banyak kandidat tanpa melihat dukungan massa dan track record. 11). Proses demokrasi dihiasi dengan hura-hura, mabuk dan ancam- mengancam, bahkan perang. 12). Perolehan suara di lapangan rendah, tetapi dimenangkan dihadapan Mahkamah Konstitusi. 13). Pengamanan kurang berfungsi dengan baik. 14). Kesadaran, pemahaman dan pendidikan politik masyarakat terlampau rendah. 15). Korupsi uang pilkada, proses pilkada lambat dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan. 16). Tim sukses kurang pemahaman dalam memainkan peranan. 17). Distrik tertentu tidak melakukan pengumutan suara dan rekap suara oleh KPPS, PPS, PPD. 18). Masalah pilkada sistem ikat / noken di Mahkamah Konstitusi bervariasi kabupaten. 19). KPU dan Panwas diindikasi tidak jalankan atuaran dan berujung pergantian antar waktu.

Kabupaten Waropen, Papua tidak akui, kabupaten lain diakui. Sepanjang penguasa partai politik Jakarta memanfaatkan pesta demokrasi dan membodohi elit daerah dengan modus transaksi bisnis SK partai politik tanpa mekanisme organisasi dan belum ada pemberian sanksi hukum di pengadilan negeri atas tindakan kriminal murni dalam pilkada, maka pilkada tidak akan aman dan negara Indonesia tidak akan muncul pemimpin negarawan.

Realita, tidak sedikit masalah pilkada mengadu di peradilan Mahkamah Konstitusi Jakarta, amar putusan hanya menentukan menang-kalah tanpa penegakan keadilan hukum, sehingga peradilan tertinggi Republik Indonesia ini, tidak dipercaya publik. Momentum ini, perlu suatu kiat yang dicari jalan keluar yang tepat dan tegas, yaitu: 1). Perlu ada dasar hukum untuk mengadili pelanggar pesta demokrasi yang menewaskan nyawa manusia dan material lewat pengadilan negeri. 2). KPU dan Panwas sebagai lembaga independen mesti netral. 3). SK pengurus partai politik tidak dijadikan bisnis, perlu ada musda untuk pengkaderan. 4). Rakyat tidak ikut ramai dalam pesta demokrasi, tetapi berpikir pada aktivitasnya. 5). Rakyat hindar saling musuh, sebab menjadi bupati akan pimpin semua. 6). Pemerintah lebih fokus menyukseskan pilkada.

Solusi - solusi ini, perlu dilakukan pada pilkada serentak, sebab beberapa indikator di atas pernah ada pada pemilukada sebelumnya. Belum tentu pilkada akan terwujud aman, bila anak adat Papua tidak berpikir baik. Jadikan pilkada ini hal biasa dan berjiwa besar, bila kalah bersaing mesti hargai kepada yang menang dinobatkan sebagai pemimpin tradisional, walaupun ini ajang nasional. Sebagai anak adat Papua, ingat pemimpin tradisional tidak semua mau-mau membuat suasana ribut, kacau, tetapi ini dilakukan dengan suasana hikmat dan penuh berwibawa. Rakyat menentukan pilihan dengan aman dan berdasarkan hati nurani kepada pemimpin yang dianggap menumbuhkan rasa hidup yang aman, toleransi, dan sebagai sosok pengubah.

Sebagai akhir kata, “Lebih baik menjadi pemimpin tradisional dengan cara bermartabat, ketimbang menjadi pemimpin modern dengan cara tidak berwibawa.”

*) Penulis adalah  Demisioner Ketua KNPI Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dan Tokoh Pemuda Kabupaten Dogiyai, Papua
Pilkada di Tanah Papua, Ala Pesta Pora Negeri Bar-Bar Reviewed by Majalah Beko on 13.56.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.