Breaking News

Berita

Pilkada Serentak: Menuju Demokrasi Profesional atau Partokrasi?

Oleh Laurensius Tebai
Laurensius Tebai. Foto: Dokumen Penulis.
Artikel ini, penulis memilih judul  dalam bentuk pertanyaan kepada kita semua, agar semua pihak intropeksi diri dari apa yang dilakukan sebagai pengurus partai politik juga Komisi Pemilihan Umum (KPU),  apa yang dialami sebagai calon bupati /  calon wakil bupati dan saksikan sebagai masyarakat dari proses pilkada serentak saat pendaftaran calon bupati / calon wakil bupati di Indonesia. Judul di atas juga, pasti muncul berbagai analisa semua pihak. Ada yang jawab pilkada serentak beberapa kabupaten itu adil, supaya pilkada menjadi adil. Ada juga yang berbisik pilkada serentak ini, baru pendaftaran calon bupati / calon wakil bupati, terjadi masalah terutama ganda rekomendasi / surat keputusan (SK) Pengusungan dan ganda SK pengurus partai politik. Beda dalam pilkada serentak adalah hanya pilkada bersama beberapa kabupaten, namun perilaku munculnya masalah sama dengan proses pilkada sebelumnya.

Tujuan dari pilkada serentak agar pemilukada berjalan professional dan mencari pemimpin negarawan di Indonesia. Sebab, pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia sebelumnya, entah pemilu legislatif, pemilukada  dan pemilu presiden, rakyat dijadikan alat dan korban nyawa dalam kompetisi dan konstelasi kekuasaan politik, serta pemerintahan untuk kepentingan partai politik.

Menuju Demokrasi Professional
Pesta demokrasi Indonesia mesti dilalui sesuai perundang-undangan untuk pembinaan, pendidikan dan pengkaderan kepada rakyat, agar proses demokrasi berjalan demokratis. Kekuasaan politik, pemerintahan dan pembangunan, juga kepentingan bersama.

Untuk itu, beberapa komponen mempunyai peran penting dalam mewujudkan pemilukada professional sesuai aturan dan hati nurani, sebab siapapun dia bila terpilih akan menjadi pemimpin untuk semua. Kita mesti keluar dari image bahwa pemilukada  di  Tanah Papua dilakukan tidak profesional berujung korban nyawa dan sampai di Mahkamah Konstitusi Jakarta atas permainan penguasa Jakarta, maka:
1). Peran Pengurus Partai politik, melakukan amanah dalam AD / ART partai politik, melaksanakan musyawarah daerah (Musda) untuk pemilihan pengurus partai politik yang  sah dan melaksanakan rapat kerja (Raker) untuk membahas dan menetapkan program kerja. Serta, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  membuat dan mempertegas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pemberian rekomendasi kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (PDPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) agar tidak terjadi masalah SK pengurus partai politik dan rekomendasi pengusungan calon bupati / calon wakil bupati, maupun calon gubernur / wakil gubernur.
 2). Peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan pemilukada, terutama dukungan dana dan tidak memihak kepada  pasangan kandidat siapapun.
 3). Peran KPU berada pada posisi netral dan tegas jalankan tugas  sesuai aturan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi demi kepentingan bersama dan lahirkan pemimpin berwibawa agar fokus membangun masyarakat dan daerah.  Penyelenggara hindar dari kepentingan pribadi sebab organisasinya  terstruktur dan dibiayai oleh uang negara mulai dari KPPS, PPS, PPD dan KPU. Tugasnya mempersiapkan, melaksanakan dan menetapkan / pleno hasil. Saat penetapan kandidat dan rekapitulasi suara, penyelenggara diharap bekerja dengan baik dan terbuka.
4).  Peran panitia pengawas (Panwas) mengikuti dan mengawasi tahapan proses dan memberi ketegasan bila terjadi penyelewengan proses entah dari pemerintah, partai politik, calon bupati / calon wakil bupati dan masyarakat agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan bersama.
 5). Peran calon bupati / calon wakil bupati  adalah mengetahui perangkat UU serta tahapan proses yang dipakai pihak penyelenggara agar mengikuti dengan baik, memberikan informasi yang benar kepada pendukung lewat tim sukses. Tim sukses mempunyai peranan penting  karena representatif calon bupati / calon wakil bupati dalam menjalankan tugas selama proses berlangsung. Tim sukses harus koordinasi kerja intern maupun ekstern untuk menghindari konflik.  
6). Peran masyarakat sebagai eksekutor tidak rumit dalam memberikan suara. Membuat rumit adalah atas nama masyarakat mencari uang kepada calon bupati / calon wakil bupati. Semestinya pribadi, kelompok, paguyuban dan organisasi apapun memberikan pikiran–pikiran dalam bentuk konsep pembangunan yang perlu dibangun ke depan kepada pasangan calon bupati / calon wakil bupati, tanpa harapan tertentu agar tidak terjadi “gali kolam, tutup kolam”  yang  kemudian masyarakat menjadi korban pembangunan.

Dengan munculnya ganda pengurus dan ganda rekomendasi ini, demokrasi dijadikan mainan kaum elite melalui partai politik yang dikuasai oleh kaum elite Jakarta  sebagai aktor utama. Maka, demokrasi berubah menjadi partokratik, demokrasi bukan lagi kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi kekuasaan dari partai oleh partai untuk partai. Demokrasi partokratik telah menjauhkan politik dari rakyat, menjadikan politik teralienasi dari kepentingan rakyat. Gejala ini hanya  mengasingkan rakyat dari kepentingan politik, menjadi jalan manuju anarkis dan rakyat  tidak percaya lembaga otoritas politik, termasuk otoritas politik negara. 

Penguasa Jakarta terlihat seperti pembajak demokrasi dan elit daerah mendapat pembodohan dengan diberikan SK pengurus partai politik dan rekomendasi pengusungan calon bupati / calon wakil bupati, tanpa mekanisme yang sah sesuai AD / ART partai politik, yakni Musda dengan niat mendapat keuntungan  (uang) dan mengacaukan pesta demokrasi di daerah.

Pesta demokrasi di Tanah Papua  diidentikan dengan pesta pora di  tanah abang Negeri Bar - Bar. Rakyat Papua akan terus menjadi korban atas pesta demokrasi Indonesia. Pemilukada serentak tidak akan menjadi demokrasi profesional. Rakyat diminta menghindar dalam kompetisi tidak sehat, mulai dari pendaftaran,  penetapan calon bupati / calon wakil bupati sampai dengan pelantikan bupati / wakil bupati terpilih. Sebab, salah satu indikator adalah ganda SK pengurus partai politik  dan ganda rekomendasi pengusungan calon bupati / calon wakil bupati sebagai benih  konflik horizontal  di  Tanah Papua.

Menjaga Pilkada Berjalan Damai
Sebelum tahapan penetapan calon bupati / calon wakil bupati ditetapkan, KPU harus identifikasi partai politik yang bermasalah, lalu komunikasi dengan pihak partai politik tersebut di tingkat DPD, DPW dan DPP  untuk mendapat pengesahan pada rekomendasi calon bupati / wakil bupati yang sah. Berdasarkan pengesahan tersebut, KPU menetapkan calon bupati / calon wakil bupati. Sedangkan, jalur independen dilihat dari administrasi, salah satunya kartu tanda penduduk (KTP). Hasil konsultasi dan verifikasi KTP di tingkat PPS dan PPD  tersebut ditetapkan KPU sesuai aturan, bila tidak diloloskan sebagai calon bupati /calon wakil bupati tetap sesuai aturan dapat menerimanya.

Sebagai  akhir  kata,  “membaca,  memahami, melaksanakan dan mengikuti peraturan  dapat  menepis konflik, mewujudkan pilkada profesional  dan menghasilkan  pemimpin  berwibawa pada tanggal 9  Desember 2015 untuk periode 2015 - 2020  mendatang ”.  Semoga...

*) Penulis Adalah Demisioner Ketua KNPI Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dan Tokoh  Pemuda Kabupaten Dogiyai Papua
Pilkada Serentak: Menuju Demokrasi Profesional atau Partokrasi? Reviewed by Majalah Beko on 12.29.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.