Breaking News

Berita

Kabupaten Dogiyai Mau Bawa ke Mana? Ini Masalah!

Oleh Yohanes Dogomo
Mama-mama Dogiyai saat berjualan di atas tanah, Moanemani, Dogiyai. Foto: Penulis.
Kenapa sampai penulis menulis artikel ini? Kabupaten Dogiyai merupakan kabupaten yang berusia 8 tahun. Ketika dimekarkan hingga sekarang jadi kabupaten, belum realisasikan pembangunannya. Penulis akan bicarakan pembangunan pada lingkup pemerintahan Dogiyai, tapi jelas bahwa antar pejabat, kepala dinas, kepala bidang, dan  bupati kini belum maksimal komunikasi dan belum ada kerjasama yang harmonis. Kinerjanya belum maksimal dan optimal, sehingga sebagai tupoksi mereka.

Saat ini, nampak kinerja dan fungsi berjalan efektif dan efisien, dan warna kantor selalu aktif dan Nampak, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK), dan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (DPS/K). Selain dari ketiga kantor ini, kadang aktif, kadang tak aktif.

Kabupaten Dogiyai mau bawa ke mana? Jika pejabat daerah paham tentang fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk kerja dalam kantor, instansi, badan, dll sebagai kinerja dipercayakan, semestinya berjalan efektif dan efesien.

Ketika  jadi kabupaten, sekarang belum bisa dikatakan baik. Diutamakan di kantor adalah pelayanan. Baik pelayanan kepada masyarakat maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mandek. Sehingga, masyarakat mau ketemu dengan pejabat Dogiyai datang ke kantor karena belum ada. Maka masyarakat selalu jalan di pasar dan terminal Moanemani lalu pulang ke rumah.

Masyarakat adalah dasar. Pasalnya, adanya masyarakat, hadir kabupaten. Adanya masyarakat, bisa jadi pejabat. Adanya masyarakat, bisa memiliki mobil dinas maupun motor.

Mama-mama penjual Pasar Moanemani, Dogiyai selalu dihabiskan waktu duduk di bawah terik matahari tiap hari untuk mencari kebutuhan dalam keluarga dan untuk biaya anak mereka.

Hal ini dibenarkan salah satu penjual, Tince Anouw yang kerapkali kecewa. Penulis memberikan pertanyaan kepada mama Anouw? Lalu dia menjawab, “Saat jadi kecamatan, di sini masih bagus”, “Kenapa baguskah?”, Tanya penulis. “Karena jualan kami cepat laku, dan kadang pejabat Paniai borong jualan kami”, Jawabnya, “Setelah jadi kabupaten, kami datang pagi dan pulang malam kadang kecewa karena belum laku.”

Sementara itu, penjual lain, Elisabeth Tebai menambahkan, “Pasar baru yang sudah dibangun oleh Pemda Dogiyai di Ekemanida, Dogiyai itu kami menyampaikan terima kasih karena sudah bangun dan saya harapkan segera buka pasar yang lain.”

Selain itu, peluang kerja di birokrasi Pemerintah Dogiyai bagi Anak Negeri Dogiyai (AND) tak ada. Berbagai sarjana sedang nganggur kerja Dogiyai. Para sarjana, pekerjaan mereka sehari-hari, seperti mabuk, sporter mobil, tukang ojek, pegang kupon di emparan jalan dan terminal Moanemani, Dogiyai dan Nabire serta sekitarnya.

Kalau tak salah pemekaran kabupaten atau jadi kabupaten adalah untuk mengurangi tingkat sarjana ijazah yang sedang busuk dan dimakan oleh kakarar.

Tahun 2015 ini, beberapa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelar demo ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dogiyai. Ada demo itu, tes tembus/lulus tahun 2013, karena diterbitkan SK. Hal seperti, siapa yang salahkah?

Berbagai kantor yang ada, saat dibutuhkan tenaga honorer pun yang diterima adalah dalam keluarga saja. Sering dibayarkan dengan uang, benda yang bernilai atau jasa. Ini sedang terjadi pada Kabupaten Dogiyai.

Berbagai CV dan PT yang kerja, itupun kebanyakan orang pendatang (OP). Sebenarnya, orang asli juga mempunyai CV, namun diberikan kewenangan  untuk kerja kepada orang pendatang, sehingga Putra Daerah Dogiyai (PDP) jadi penonton.

Masalah-masalah tersebut itu, siapa yang salahkah? Olehnya itu, sebaiknya ketika pemilihan kepala daerah, masyarakat harus memberikan hak suaranya dan pilih orang yang berjiwa merakyat dan berjiwa membangun, serta menilai dari latar belakang selama hidupnya hingga maju caleg bupati dan DPRD di Dogiyai.

Bupati saat caleg kaprahkan, memaparkan visi-misi dan program kerja, serta banyak berjanji dilakukan kepada masyarakat saat kampanye, namun janjinya hanya belaka saja.

Masyarakat Dogiyai, hebat dan pintar dalam menentukan pemimpin daerah, tapi bupati dan DPRD yang ada sekarang maupun yang lalu, tidak wujudkan harapan mereka. Sehingga masyarakat katakan, Dogiyai kembali ke Nabire. Kenapa sampai masyarakat katakan demikiankah? Mungkin karena mobil pelat merah banyak atau mobil yang banyak. Jelasnya itu, masyarakat mau supaya pembangunan di Dogiyai harus dibangun dengan betul-betul dan semua SKPD kinerja berjalan maksimal.

Berbagai persoalan yang sedang terjadi karena pejabat daerah di Dogiyai belum menetap kerja. Ketika penerimaan/habis bulan, mereka naik ke Dogiyai, sedangkan sebelum mencapai tanggal tersebut, mereka tinggal di Nabire terus.

Apabila bupati tak ada di Dogiyai, maka berbagai kepala dinas, kepala bidang, camat bahkan PNS lari ke Nabire. Walau PNS masih Dogiyai saja, mereka juga tidak aktif masuk kantor.

Bupati adalah penentu. Bupati adalah pemimpin. Sehingga tiap jam kerja, hendaknya dia masuk ke kantor dan harus mengontrol setiap SKPD yang ada, bila tak masuk kepala dinas/kepala bidang, kinerjanya harus dipotong/tak diberikan. Uang kinerja diterima itu dikatakan mencuri, pasalnya uang kinerja adalah bagi orang-orang yang betul-betul kerja mereka punya uang.

*) Penulis adalah Alumni STIKOM Jayapura dan Pemerhati Pembangunan di Dogiyai
Kabupaten Dogiyai Mau Bawa ke Mana? Ini Masalah! Reviewed by Majalah Beko on 17.19.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.