Breaking News

Berita

Menuju Cita-Cita Dogiyai “Dou Ena”, Dalam Bayang-Bayang Masalah

Oleh Laurensius Tebai
Laurensius Tebai. Foto: Dok. Penulis.
(Suatu bahan refleksi  bersama untuk bersatu membangun menuju Dogiyai “Dou Ena”)

A. Pengantar
Pemekaran suatu daerah baru tidak lain dengan adanya latar belakang dan itu mempunyai tujuan ke arah baik,  yakni  1). Membuka isolasi daerah, 2). Membuka lapangan kerja bagi anak negeri dari daerah pemekaran, 3). Memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan.  Di sisi lain, pemekaran kabupaten baru tersebut tidak sesuai aturan, yakni 1). Jumlah penduduk, 2). Sumber daya manusia, 3). Luas wilayah, 4). Sumber Daya Alam. 5). Kemampuan daerah dan lainnya. Sehingga, pemekaran wilayah itu hanya menimbulkan masalah dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan.  

Kendala dalam pelayanan roda pemerintahan dan pembangunan tersebut hampir sama dengan kabupaten pemekaran di Tanah Papua.  Pemekaran wilayah terkesan  dipaksakan tanpa melalui mekanisme, hanya dilihat dari sisi politis untuk penyelamatan disintegrasi bangsa. Maka, yang terjadi adalah  1). Mengisi dan kerja di lembaga pemerintah adalah orang pendatang. 2). Isolasi daerah yang sulit dijangkau, maka banyak pegawai tidak bertugas: makan gaji buta. 3). Korupsi  merajalela ketimbang tidak bangun sesuai tupoksi.  4). Proyek  pembangunan belum kerja tuntas, uang cair 100 %.  

Tulisan ini, penulis mengulas salah satu kabupaten pemekaran dalam liku-liku perjalanan, tetapi tidak bahas program pemerintah dan pembangunan. Tulisan ini juga tidak berniat memprovokasi dan tidak berniat memihak atau memojokan oknum juga kelompok tertentu. Tujuannya adalah menjadikan catatan sebagai bahan refleksi  bersama dari apa yang pernah terjadi menyangkut masalah pro-kontra pemekaran, masalah PAW KPU, masalah 7 pasangan cabup / cawabup, masalah perselisihan suara dan masalah korupsi berujung pemberhentian Bupati Dogiyai, Drs. Thomas Tigi,  agar di masa mendatang bersatu membangun Dogiyai lebih baik sesuai moto “Dogiyai Dou Ena“.            

B. Sekilas Bayang -Bayang Masalah di Era Pemerintahan Administratif
Sejak rencana pemekaran wilayah Kabupaten Dogiyai dari kabupaten induk Nabire, terjadi pro-kontra. Proses pemekaran tetap berjalan terus dan menjadi  Kabupaten Dogiyai berdasarkan UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai.

Dengan diundangkan UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai pada tanggal 4 Januari 2008 itu, pemerintah pusat memberikan kesempatan dua  tahun masa administrative Kabupaten Dogiyai untuk mempersiapkan segala hal yang  berkaitan dengan  menuju Kabupaten Dogiyai devinitif, seperti 1). Memilih DPRD. 2). Bangun kantor bupati. 3). Bangun kantor  DPRD. 4). Melaksanakan pemilukada bupati definitive.

Saat pemerintahan administrative, pihak-pihak tertentu melayangkan surat ditujukan ke Gubernur Papua tembusan kepada presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, MPR RI, DPR RI di Jakarta, juga kepada DPRD Papua, MRP Papua, Gubernur Papua Barat, DPRD Papua Barat, MRP Papua Barat, Bupati Nabire, DPRD Nabire, Caretaker Bupati Dogiyai dan DPRD Dogiyai agar UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai dicabut dan diproses UU baru untuk pemekaran kabupaten baru, yakni “Mapia Raya“. Dalam  isi surat  juga memohon kepada pemerintah pusat agar masyarakat Lembah Kamu yang terdiri dari Distrik Kamu, Distrik Kamu Utara, Distrik Kamu Timur, Distrik Kamu Selatan dan Distrik Dogiyai digabungkan dengan Kabupaten administrative Deiyai, dengan alasan pelayanan roda pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan baik.

Persoalan yang ada kala itu juga adalah masalah KPU pertama pimpinan Marselus Douw dan kawannya diganti antar waktu oleh lima orang KPU tunggu Hosea Petege dan kawan–kawan. Pergantian antar waktu dengan alasan penetapan 7 pasangan  cabup tidak sesuai aturan.  Penetapan 7 pasangan cabup / cawabup, yakni 1). Pasangan Ausilius Youw, S. Pd. MM - Timotius Mote, 2). Pasangan Yermias Pakage, S. STP. M. Si - Feliks Makai, SP 3). Pasangan Yan Tebai, S. Sos - Hubertus Makai, 4). pasangan Damianus Degei - Nelius Pekei, 5). Pasangan Natalis Degei, S.Sos - Esau Magai, S.Ip, 6). Pasangan Drs. Thomas Tigi- Herman Auwe, S. Sos, dan  7). Pasangan Drs, Anthon Iyowau – Klara Gobai.

Masalah penetapan 7 pasangan ini diproses  sampai di Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemudian diputuskan menjadi  3 pasangan  kandidat cabup / cawabup, yakni 1). Pasangan Natalis Degei, S.Sos - Esau Magai, S.Ip, 2). Pasangan Drs. Thomas Tigi - Herman Auwe, S.Sos dan pasangan Drs. Anthon Iyowau – Klara Gobai.  Tetapi  ketiga pasangan cabup / cawabup tidak jalan mulus, muncul masalah perselisihan suara di Distrik Piyaiye sampai di Mahkamah Konstitusi Jakarta dan baru menjadi definitive tahun 2012 dengan dilantiknya pasangan Drs Thomas Tigi – Herman Auwe S.Sos.

C. Bayang-Bayang Masalah di Era Pemerintahan Definitif
Sesuai aturan masa pemerintahan administrative hanya dua tahun, terhitung  diundangkan UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Dogiyai tanggal 4 Januari 2008, maka tahun 2010 semestinya Kabupaten Dogiyai menjadi definitive, tetapi molor terus sampai menjelang lima tahun,  kemudian Kabupaten Dogiyai menjadi definitive tahun 2012 dengan dilantiknya pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos.

Walaupun tahun 2012  Kabupaten Dogiyai menjadi definitive, namun adanya kubu-kubu, seperti kubu orang Mapia, kubu orang Kamu, kubu pasangan cabup Natalis Degei dan kubu pasangan Thomas Tigi mempengaruhi dalam pelayanan roda pemerintahan.

Dalam situasi ini juga, KPU baru terpilih delapan bulan di bawah pimpinan Didimus Dogomo, SE, dilakukan pergantian antar waktu oleh KPU tunggu pimpinan Matias Butu, S.Ip dengan alasan tidak loyal pada tupoksi pada pemilihan legislative dan presiden RI. Tidak hanya masalah itu, belakangan ini dilanda dengan masalah korupsi dana bansos (uang negara) dan berujung diberhentikan sementara Drs. Thomas Tigi dari jabatan Bupati Dogiyai dan Wakil Bupati Herman Auwe, S.Sos diangkat menjadi Plt. Bupati Dogiyai oleh Menteri Dalam Negeri Tahjo Kumolo berdasarkan SK Mendagri 131. 91 - 5842 Tahun 2015 dengan merujuk Surat Gubernur Papua No. 180 / 1236 / SET  tanggal 6 Oktober 2015 Perihal Usul Pemberhentian Sementara Terdakwa Bupati Dogiyai An. Drs. Thomas Tigi.

Menurut Sekda Provinsi Papua, Tea Hery Dosinaen, S.Ip. MKP mengatakan bahwa usulan Gubernur ke Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura No. W 30 - U1 / 1420 / HK. 07 / 8 / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal bukti register Bupati Dogiyai agar secara resmi mengangkat Wakil Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos sebagai Plt. Bupati Kabupaten Dogiyai untuk menjalankan roda pemerintahan sampai tahun 2017. (Baca: www.nabire.net, 4 November 2015: Mendagri Tunjuk Herman Auwe sebagai Plt. Bupati Dogiyai gantikan Drs. Thomas Tigi)

D. Catatan Untuk Orang Dogiyai
Menjadikan Kabupaten Dogiyai yang maju sesuai tujuan pemekaran, ada ditangan semua komponen. Pemuda-mahasiswa, KPU, pengurus Parpol, DRPD, PNS lama / PNS baru diterima di Dogiyai, yang menduduki jabatan maupun tidak memiliki jabatan dan masyarakat kecil yang pindah pekerjaan di ladang politik mesti berpikir rasional.

Dari rentetan masalah yang terjadi ini, rakyat kecil dapat memilah mana yang benar atau  tipu. Rakyat sudah bosan kepada DPRD maupun pemerintah yang tidak berjuang menyangkut pemberdayaan rakyat asli. Rakyat juga bosan karena kalau ada pemilihan KPU, DPRD dan bupati semua ambisi tinggi tidak lihat kemampuan dan tabrak aturan. Apapun yang kita lakukan menunjukan tipe dan karakter pribadi membuat nama Dogiyai menjadi jelek di mata publik. Maka, perilaku yang dianggap tidak baik agar ada kesadaran baru untuk saling mendukung.

Realita yang kita lalui di atas ini, menyangkut ingin menduduki, pemberhentian, dan pengangkatan dalam suatu jabatan negara. Proses dalam jabatan apapun dapat dilakukan oleh atasan, kapanpun, di manapun, dengan pertimbangan alasan tepat maupun tidak, sesuai aturan maupun tidak sesuai aturan. Oleh karena itu,  hindari hal - hal yang membuat konflik di antara kita, dari pada korbankan rakyat kecil yang tidak tahu-menahu berkaitan dengan jabatan negara atau uang negara yang diberikan, diawasi dan ditangani oleh lembaga negara.

Menjadi pertanyaan: Kapan orang Dogiyai berpikir menghargai tanah tumpah darah Anda sendiri untuk mewujudkan impian perubahan Dogiyai  yang baik?

*) Penulis adalah  Demisioner Ketua KNPI Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dan Tokoh Pemuda Kabupaten Dogiyai
Menuju Cita-Cita Dogiyai “Dou Ena”, Dalam Bayang-Bayang Masalah Reviewed by Majalah Beko on 17.03.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.