BREAKING NEWS

Berita

SDA Papua Dijebol Perusahaan, di mana Peran Pemerintah?

Oleh Yohanes Dogomo
Foto: Ist.
Papua memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat kaya. Kekayaan yang dimiliki Papua itu dinilai oleh banyak kalangan, tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat Papua. Terdapat kesenjangan yang relatif besar dalam pembangunan Provinsi Papua. Papua itu tanah yang begitu Kaya Luar Bisa (KLB) tentang SDA. Papua daerah terluas dan penuh makna. Papua dapur dunia dan penyelamatan manusia di seluruh dunia.  Oleh karenanya itu, sebagai pemerintah setempat maupun Pemerintah Provinsi Papua hendaknya menangani dan proteksi secara serius, sebab di berbagai pepohonan dan emas, serta lainnya sedang hancur secara heboh di mana-mana di daerah Papua saat ini oleh orang-orang tertentu maupun oleh perusahaan. Momentumnya, pemerintah berperan aktif guna melestarikan dan meningkatkan demi masa depan Papua, supaya niscaya SDA statis seperti yang ada.

Kepala Daerah/Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta jajarannya setanah Papua mesti lihat moto Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Itu  sangat benar, tak salah, namun saja, Papua tak bangkit dari negeri sendiri, malahan terjadi kehancuran cagar SDA, sehingga  terjadi tak mandiri dan sejahtera, bagi Orang Asli Papua (OAP) di atas negeri sendiri. Jadi nilai kemiskinan, ketinggalan dan kebodohan terjadi di tanah Papua karena orang rampas dan diambil oleh orang kaya, pihak perusahaan, sehingga OAP jadi penonton setia dan tersendat.

Hal ini mengekspresikan tangisan alam Papua, karena hutan rimba yang penuh kekayaan ada sedang dijebol dan heboh dihancurkan. Maka itu sebagai pejabat daerah, mestinya turun melihat keadaan yang sedang terjadi, seperti hutan di sepanjang jalan Nabire menuju Dogiyai, Deiyai, Paniai yang sedang terjadi penebangan kayu secara ilegal. Penulis utarakan dalam tulisan ini, karena sebelum tahun 2012 masih bagus, sebab beberapa pohon masih ada, namun di tahun 2015 ini, pohon tersebut tak ada. Hal ini terjadi oleh penebangan secara tak sadar dengan menggunakan alat teknologi modern, seperti sensor, dls.

PT Freeport Indonesia kerapkali terjadi penumpahan darah / dijadikan daerah konflik. Perusahaan ini formal dan mempunyai aturan yang berlaku. Selain itu, terjamin keamanan baik dari Gressberg hingga Port Site, tapi selalu terjadi penembakan, dan pelakunya tak terungkap.

Pendulangan emas di Degeuwo, Paniai kaprah saja kematian manusia lebih banyak. Kejadiannya selalu meningkat, maka itu peran Pemerintah Kabupaten Paniai harus dilakukan secara tepat dan segera cabut perusahaan itu, pemerintah setempat  bubarkan orang yang sedang kerja di areal pendulangan emas tersebut. Tidak salah juga kematian tersebut semata-mata dari kutukan Alam Papua, karena belum saatnya, tapi dibuka pendulangan secara paksa dan cepat.

Perusahaan Kepala Sawit di Wami, Nabire, Papua sangat disayangkan bagi kehidupan OAP di masa depan. Mengapa dikatakan demikian? Sebab lokasi orang asli di situ diambil dan dilakukan penanaman pohon kepala sawit berhektar dari laut hingga jalan trans dari Yaro masuk ke Wami di bagian laut. Berbagai pohon yang ada dibabat secara sembarang untuk kepentingan perusahaan mereka, dan hasilnya pun di bawah keluar untuk diolah dari luar Papua. Sebenarnya, alam itu luar biasa bagi OAP dan demi masa kita semua. Sebagai pemerintah daerah, jauh sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan, perusahaan itu segera dicabutnya hak kerjanya untuk hentikan. Ketika dibuka perusahaan itu, beberapa kali ada kejadian yang mengorbankan nyawa manusia yang bernilai berharga.

Pertengahan antara Nabire dan Dogiyai, ada beberapa perusahaan emas yang sedang kerja itu, apakah ada surat Ijin pemerintahkah? Ada beberapa perusahaan emas yang akan dibuka itu, sebaiknya pemerintah jangan diberikan Surat Ijin Kerja (SIK). Sebenarnya akan ada Penghasilan Hasil Daerah (PHD), lebih urgensinya SDA dan SDM. Mengapa dikatakan demikian? Jelas bahwa angka kematian manusia akan meningkat, seperti daerah lain yang sedang terjadi.

Kapankah akan berhenti kehancuran SDA Papua? Siapa yang salah akan kematian manusia di Papua? Penulis beroptimis kepada pemerintah, jangan berikan Surat Ijin Kerja (SIK) dan masyarakat Papua, kita perlu ketahui dan pahami tentang perusahaan yang sedang masuk kerja itu menghancurkan kekayaan Alam kita, sehingga jangan mengambil uang / benda bernilai. Alam lebih penting daripada benda-benda yang telah ditawarkan kepada kita, karena sebentar kita akan menderita, susah hidup kita, kita akan jadi pengemis di atas alam kita yang kaya. Kita melihat hidup dari luar Papua, seperti Orang Asli Jakarta  (OAJ) dan sekitarnya,  rumah mereka di bawah kolom jembatan. Itulah pelajaran menarik bagi OAP, sehingga kita harus belajar dan pahami baik hal ini. Apabila mau dibuka perusahaan besar maupun kecil mulai dari sekarang, paradigma kita secara sistematis harus dibuka, karena perusahaan merupakan sirat yang mendatangkan kematian OAP dan kerugian ganda SDA.

Pemerintah yang ada, baik pejabat Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan kabupaten lain ada di Papua, hendaknya bekerja sama guna menutupi dan mengambil solusi yang tepat  dan tetap kaprah sesuai wewenang dan tupoksi serta tanggungjawab ada dan yang diberikan oleh rakyat dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah, serta membangun daerah. Jika ada legitimasi dan amanat diberlakukan sejak tahun 2001, diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus (Otsus) diberlakukan untuk mengatasi kehancuran Alam Papua demi masa depan Papua, karena berbagai dana dianggarkan guna penyelamatan SDA dan merakyat.

Pemerintah Papua ada karena OAP serta Alam dan Tanah Papua. Pemerintah harus berperan aktif demi penyelamatan SDA dan SDM yang ada ini, untuk meningkatkan progresif dan dikukuhkan demi masa depan OAP. Sebaiknya pemerintah provinsi dan kabupaten harus optimis tangani masalah ini sesuai legitimasi dan tanggung jawab terhadap perusahaan yang menghancurkan kekayaan alam  dan manusia di Tanah Papua.

Pemerintah adalah pengambilan keputusan dan penyelenggara pembangunan dalam wilayah kerja masing-masing, maka itu dibutuhkan peran guna mengatasi kehancuran SDA di Tanah Papua: 1). Peran pemerintah harus proteksi terhadap SDA di Tanah Papua. 2). Pemerintah harus perdakan perusahaan ilegal dan menolak perusahaan lain masuk ke Papua lagi. 3). Peran Pemerintah harus terjadi mobilisasi antar kabupaten yang ada demi mengurangi kehancuran SDA, karena cagar alam sedang menuju kepunahan. 4). Peran pemerintah harus merekomendasikan kepada perusahaan, jika ada kesalahan dalam pekerjaan, maka dicabut dan dibubarkan perusahaan tersebut. 5). Peran pemerintah harus segera melakukan observasi terhadap berbagai perusahaan sedang kerja di Papua. (***)

*) Penulis adalah Jurusan Ilmu Komunikasi STIKOM Jayapura
SDA Papua Dijebol Perusahaan, di mana Peran Pemerintah? Reviewed by Majalah Beko on 06.40.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.