BREAKING NEWS

Berita

Ijasah Bukan Penentu Masa Depan Bangsa

Oleh Gaibi Isodorus Tebai
Foto: Penulis.
“Coretan hanyalah coretan biasa. Kertas hanyalah kertas biasa. Tinta hanyalah tinta biasa. Seberapa lembar isi halamannya, itu hanya berkas yang tak lama lagi akan kusut dimakan kecoak dan unggas lainnya.”

Miliki ijasah dahulu sangat susah, meskipun itu ijasah Sekolah Rakyat (SR), kini Sekolah Dasar (SD). Dibandingkan dengan zaman sekarang, ijasah sarjana ada di depan mata. Itukah yang dinamakan pendidikan? Manusia memanusiakan manusia?

Ketabahan dalam pengabdian di lapangan sangat terlihat kala itu. Yang sangat  terpenting adalah mampu mendidik anak asuhnya, baik itu di ruang kelas maupun di dalam lingkungan masyarakat. Lihat guru sangat ketakutan. Lari dari guru, bukanlah hal yang biasa.

Kini sangat bertentangan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam artian, zaman sekarang yang bisa mengajar hanya ijasah strata satu (S1). Bukankah dilihat dari kemampuan akan pengabdian seorang guru di lapangan? Jika benar, ijasah bukan penentu masa depan bangsa?

Memang, itu sesuai aturan yang berlaku, mengikuti perkembangan zaman, dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Namun, dapatkah hal ini menyeleksi secara keseluruhan tenaga pengajar yang menyebar di seluruh tanah air? Terkadang negara ini membuat banyak aturan, tetapi kenyataannya tidak sesuai di lapangan. Seperti pemberhentian tenaga pengajar (guru) tamatan PGSD beberapa waktu lalu. Jika dilihat dan diamati, tenaga guru tamatan PGPD yang beta menetap di tempat kerja.

Salah satunya di Kabupaten Dogiyai, guru-guru lanjut usia (lansia) disekolahkan. Sedangkan banyak mahasiswa sekolah keguruan di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia diterlantarkan. Salah satu kampus yang tertua di Papua adalah Universitas Cenderawasih (Uncen), Fakultas FKIP, di Jayapura, Papua.

Selain itu, di KPG Nabire. Sangat disayangkan. Finansial yang begitu banyak disiapkan untuk mahasiswa (pendidikan di jurusan keguruan) dibayar habis untuk membiayai tenaga dosen yang didatangkan (dikontrak) dari luar alias kota-kota lain.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tentu tidak lancar alis tenaga pengajar dosen pulang-pergi dan pasti mengajar di berbagai kampus dan sekolah yang ada di Papua dan Papua Barat. Bahkan, mereka mendapat jadwal mengajar di luar Papua maupun Papua dan Papua Barat. Sementara, materi  yang didapatkan tak sebanding dengan dana yang dikeluarkan oleh dinas terkait.

Koordinator Kopertis Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Drs. Festus Simbiak, M.Pd di Biak menegaskan, “Saya tidak mau anak-anak saya dibodohi lagi di dunia pendidikan di Papua,” katanya di saat acara Wisuda Umel Mandiri  Jayapura, belum lama ini.

Dirinya mengatakan, di Papua dan Papua Barat ada beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang belum terakreditasi. Sehingga, lebih lanjut dikatakannya, hal ini harus diusahakan hingga diakui di Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikjen Dikti) Kementrian Pendidikan Nasional.

Katanya pula, “Jangan marah saya, jika saya memaksakan (alias selalu telepon) untuk harus mengurus hingga tuntas soal akreditasi. Pasti mereka bosan dengar suara saya, tapi itu untuk kebaikan kita.”

Beberapa kampus PTN dan PTS yang ada di Papua masih bermasalah. Kenyataannya, banyak mahasiswa di beberapa perguruan tinggi belum diwisudakan. Mengapa hal ini terjadi? Di manakah fungsi kontrol Dirjen Dikti untuk menangani masalah yang kian menumpuk ini? Apakah sengaja dibiarkan?

Orang Papua yang mengenyam pendidkan di Papua dan Papua Barat harus jelih melihat kampus mana yang sudah terakreditasi di BAN PT agar tidak sia-sia, karena ini merupakan pembohongan dalam dunia pendidikan yang sengaja didirikan pihak tertentu demi mengorbankan sekian banyak putra-putri Papua dalam dunia pendidikan dewasa ini.

Demi menghormati perjuangan orang tua dalam membiayai dalam proses studi, putra-putri Papua tentu ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga diharapkan, kita harus memilih PTN-PTS yang sudah terakreditasi. Mana mungkin orang-tua tahu, PTN-PTS mana yang terakreditasi.

Dalam hal ini pula, Pemda Propinsi dan kabupaten/kota jangan tinggal diam. Pemda harus membuat kerja sama dengan PTN-PTS dalam mendidik putra-putri Papua, karena mereka (putra-putri) Papua yang akan melanjutkan (tongkat stapet) pembangunan di atas Bumi Cenderawasih ini.

Ijasah bukan penentu masa depan, yang menentukan masa depan diri pirbadi adalah karakter, skil, keterampilan Anda (para wisudawan/wati-red) dalam mengambil keputusan di setiap problema dalam kehidupan masyarakat. Demikian disampaikan pula Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri Jayapura, Waluyo SH, MH di acara ramah-tamah dan pengukuhan bagi para wisudawan di lingkungan Kampus Umel Mandiri, beberapa waktu lalu.

Visi-misi juga bukan penentu pembangunan. Yang menentukan pembangunan adalah karakter seseorang dalam mengambil keputusan setiap problema yang ada, baik itu internal maupun eksternal. (***)

*) Penulis adalah Alumni Mahasiswa Papua Kota Studi Jayapura, Papua
Ijasah Bukan Penentu Masa Depan Bangsa Reviewed by Majalah Beko on 07.02.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.