BREAKING NEWS

Berita

Pemerintah Harus Meratakan Pendidikan

Oleh Alfrida Christin Kedeikoto
Ilustrasi. Foto: YKPM Papua.
Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan bangsa. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata, berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan bisa dikatakan belum adil, jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Menurut UUD 1945, pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Ini berarti pemerintah harus bisa memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk rakyat tertentu yang mampu, melainkan untuk rakyat yang kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan. Seluruh rakyat bangsa indonesia wajib memperoleh pendidikan yang baik dan merata, baik di kampung-kampung maupun sampai ke kota-kota. Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena pendidikan merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global yang semakin hari semakin berkembang dan meluas.

Namun, saat ini kondisi pendidikan di Indonesia menurut pandangan saya masih belum merata. Saya mengatakan seperti itu karena kita bisa rasakan dan lihat langsung perkembangan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di Jawa sudah sangat maju. Sedangkan luar Jawa, terutama di Papua, khususnya di desa-desa dan kampung-kampung kecil  hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Rata-rata semua fasilitas sekolah terbatas, padahal teorinya mengatakan bahwa manfaat sekolah bagi siswa adalah untuk memfasilitasi siswa untuk dapat berkembang secara optimal. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal dengan pendidikannya, tetapi juga kurangnya tenaga pendidik, sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain juga demi terwujudnya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Walaupun ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tapi karena mereka termasuk ke dalam warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tidak bisa merasakan pendidikan. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tua mereka dalam mempertahankan hidupnya.

Untuk itu, pemerintah harus mengagendakan agenda penting yang harus menjadi prioritas bagi masyarakat adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat terpencil. Sejak tahun 1984, Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan sekolah dasar, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi equality of access). Di samping itu, pada tahapan selanjutnya, pemberian program beasiswa (dimensi equality of survival) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan dewasa ini dengan Program BOS untuk pendidikan dasar.

Hal ini menunjukan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah. Namun saat ini juga, khusus di pedalaman Papua sampai di kampung-kampung dan desa-desa belum mendapatkan pendidikan yang layak karena kekurangan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik. Pemerintah perlu perhatikan hal seperti itu. Maka, mulai sekarang pemerintah harus sadar dan mengambil bagian langsung turun lapangan ke kampung-kampung untuk melihat langsung kondisi di sana agar sesuai dengan pandangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) terwujud.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV /MPR/1999) mengatakan, antara lain:
1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2). Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni. Ini Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan Pasal 11 Ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Dalam pemerataan pendidikan, pemerintah telah berupaya mengatasinya, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak semuanya berhasil. Masih banyak upaya pemerintah yang kurang berhasil, bahkan bisa juga disebut gagal dalam pelaksanaannya, karena masih banyak kampung-kampung yang kecil kurang diperhatikan oleh pemerintah. Saya mengatakan pemerintah kurang memperhatikan pendidikan kampung-kampung kecil karena yang dikatakan pemerintah sudah memperhatikan, berarti pemerintah langsung turun lapangan dengan membuktikan sendiri di kampung-kampung tersebut, karena pemerintah ada karena ada masyarakat.

Maka, upaya-upaya pemerintah yang masih kurang dan harus dilakukan agar pendidikan di Indonesia merata, yaitu sebagai berikut:
1). Upaya pemerintah dalam pendidikan tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama) tidak di pungut biaya. Tapi, di lapangan masih banyak sekolah-sekolah tersebut yang masih memungut biaya dalam pelaksanaan pendidikannya. Sekolah-sekolah tersebut beralasan kalau biaya tersebut untuk menggaji pegawai yang ada di sekolah tersebut  dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya.
2). Upaya pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tapi, dalam pelaksanaannya masih banyak sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah hanya di Jawa, sedangkan di luar Jawa, khususnya di Papua belum ada sama sekali. Seperti layar proyektor di kelas belum ada atau belum dimiliki, komputer-komputer sekolah atau laboratorium komputer belum ada, alat-alat dan bahan-bahan laboratorium yang masih kurang, sehingga praktikum yang dilakukan siswa masih sedikit bahkan tidak pernah sama sekali.
3). Upaya regrouping (penggabungan) masih belum dilaksanakan dengan maksimal, pelaksanaannya masih dalam tahap percobaan, sehingga masih belum dilaksanakan dengan menyeluruh.
4). Upaya pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah  masih belum maksimal ini terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya masih kurang lengkap, bahkan masih banyak sekolah-sekolah yang bangunannya masih kurang layak untuk digunakan.
5). Program beasiswa dari pemerintah masih banyak yang tidak tepat sasaran. Masih banyak siswa dan mahasiswa yang miskin dan berprestasi tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
6). Sekarang perguruan tinggi telah menambah kapasitas daya tampung agar banyak mahasiswa yang dapat kuliah. Tentu saja hal ini harus mahasiswa yang diterima harus berkualitas.
7). Banyak sekolah dan perguruan tinggi swasta yang kekurangan peserta didik karena banyak siswa dan mahasiswa baru yang lebih memilih sekolah dan perguruan tinggi negeri. Ini tentu saja akan merugikan sekolah dan perguruan tinggi swasta karena akan kekurangan peserta didik. Ini juga akibat komersialisasi pendidikan. Maksudnya, sekolah dan perguruan tinggi negeri yang sudah elit terus dibuat semakin elit oleh pemerintah, sehingga banyak orang tua yang berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dan perguruan tinggi negeri tersebut.
8). Dalam pembangunan perguruan tinggi negeri banyak terpusat di pulau Jawa, sehingga banyak mahasiswa harus merantau jauh untuk mendapatkan pendidikan. Ini akan menyebabkan beban biaya orang tua mereka semakin berat. Pemerintah seharusnya memperbanyak membangun perguruan tinggi negeri di daerah-daerah agar mereka tidak perlu merantau jauh-jauh, sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak biaya.
9). Upaya pemerintah dalam menyebarluaskan tenaga-tenaga pendidik masih belum terlaksana dengan maksimal karena masih banyak lulusan-lulusan guru yang ada di suatu daerah yang masih menganggur atau mengerjakan pekerjaan lain di luar kemampuannya karena lowongan guru sudah penuh. Sedangkan di daerah lain masih banyak juga yang kekurangan guru. Sehingga transfer guru diperlukan dari yang banyak lulusannya ke yang masih sedikit tenaga gurunya. Semoga bermanfaat. Salam dan doa! (****)
Pemerintah Harus Meratakan Pendidikan Reviewed by Majalah Beko on 12.29.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.