Breaking News

Berita

Di Indonesia, Hukum Ditertawakan TNI dan Polri

Oleh Yulianus Edowai
Foto: Dokumen Penulis.
Hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang ditertawakan penegak hukum itu sendiri. Ulasan ini lahir ketika penegak hukum menjalankan aturan itu tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya mesti ditegakkan di republik ini. Undang-undang Negara Republik Indonesia yang kini sedang mencari-cari tempat untuk menempati kebenaran yang sesungguhnya (pada hakikatnya). Hukum negara tidak mengingini untuk membalikkan hukum yang sebenarnya mesti ditegakkan di antara seluruh masyarakat indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Di mata hukum dan  pengadilan, tidak bisa memandang dari golongan, titel, agama, dan ras, tapi semua itu sama nilainya. Ranah, hakikatnya hukum Negara Indonesia telah lenyap di mata pagar negara saat ini. Pagar negara yang dimaksudkan di sini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang menjalankan tugas sebagai penegak hukum, ibarattanpa ada format di atas teritori West Papua ini. Namun demikian, hal ini terjadi karena TNI dan POLRI. Mereka belum dewasa, belum mengerti tentang itu, belum menguasai materi-materi tentang hukum yang mereka sendiri buat itu.

Jika Anda bertindak demi dan atas dasar kebenaran, maka itu benar dan adil dalam hukum, serta benar dan adil dalam hukum Tuhan itu berpihak pada Anda. Semua produk hukum negara ini sedang menyia-nyiakan kebenaran yang hakiki kepada penegaknya sendiri. Kebenaran dari hukum negara ini tidak ada tempat dalam mengupayakan upaya-upaya kebenaran yang mutlak dan patut dihargai dan dihormati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masyarakat Indonesia mulai dari dulu hingga kini diteror, disiksa, dianiaya, dipukuli, dirampoki, dipenjarakan, ditembak tanpa ada ada masalah yang jelas, serta diperkosa, lebih khusus tindakan keji terhadap rakyat Bangsa Papua Barat oleh pihak penegak itu sendiri. TNI dan Polri yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia tidak menguasai hukum dan menginjak-injak hukum tanpa sadar kepada rakyat Indonesia. Apakah hukum dan UU tentang TNI dan Polri dicantumkan seperti itu? Jelas bahwa hal ini tidak pernah dimuat dalam ayat atau pasal UU dan hukum negara ini. Dalamnya tidak pernah diceritakan untuk membunuh, menyiksa, merampas, memperkosa hak sesama dan mengolok-olokkan tanpa dasar kesalahan dan perbuatan seseorang. Sesungguhnya, hukum dan UU negara dapat membicarakan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kejujuran hukum. Tapi, nyatanya tidak terjadi di Indonesia dari dulu hingga kini.

Alangkah baik, TNI dan Polri bersama Pemerintah Indonesia (Jakarta) mesti memahami dengan matang UU hukum dan konstitusi itu, supaya mereka menjalankan sesuai dengan amanah itu sendiri. UU dan hukum TNI dan Polri ini senantiasa melahirkan penindasan dan kekerasan tidak didasari dengan ideologi hakikat hukum pada negara hukum ini, sehingga pondasinya demikian. Kuasa hukum dan UU negara ini, di mata penguasa hukum menjadi lemah dan timbal balik kepada masyarakat hukum di wilayah hukum menjadi nihil dan dalam kevakuman. Oleh karena itu, tugas dan fungsi utama yang diwewenangkan dan dipercayakan dari hukum UU negara kepada TNI dan Polri harus mejanlankan sesuai dengan aturan dan hukum secara baik-baik.

Kata hukum, “Saya takut untuk menumpahkan darah orang yang tidak pernah bersalah.” Dia menghendaki untuk menegakkan kebenaran, kedamaian dan keadilan itu. Pagar negara ini dijuluki sebagai pemegang atas kuasa undang-undang negara, serta hukum negara. Tetapi, tidak pernah berhenti untuk pintu-pintu pembunuhan dan penangkapan sewenang-wenang, serta tindakan brutal lain dari pihak itu sendiri, contoh: kasus Paniai, kasus Yahukimo. Itu sudah nyata bukan sebuah rekayasa. Penegak aturan legal, siapapun Anda, harus memahami makna dari pada undang-undang dan hukum sebenarnya.

Jika memang mau tegakkan hukum, Anda harus berdiri pada posisi benar untuk mencapai pembangunan hukum dan undang-undang secara hakikatnya, karena tuntutan dari hukum negara ini untuk menciptakan ketenangan dan keadilan dan berprinsip pada agotisisme, bukan untuk nitisisme. Jangan memadamkan nur / obor kebenaran hukum negara ini. Terangi hukum kebenaran ini, agar hukum berada pada hakiki yang sanubari dan tajam. Ini harus dijalankan agar tidak dijalankan sesuai mekanisme hukum negara saat ini yang telah nampak terlayu-layu itu. Bukan kekuatan hukumnya yang lemah, tetapi supervisor hukumnya yang sangat tumpul. Hikmat dan kebijaksanaan hukum negara ini tidak berjalan dengan baik karena kepada pagar-pagar hukum negara, bukan rakyat yang berdomisili di wilayah hukum ini. Sesungguhnya, hukum negara ‘ditertawakan’ TNI dan Polri. Pagar Negara tersebut tidak memakai hikmat dan bijaksana hukum dan UU negara. Hukum harus ditegakkan. Orang benar tetap orang benar. Terang tetap terang. Gelap gulita tetap gelap gulita.

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua, Kuliah di Fakultas Hukum Uncen, Jayapura Papua
Di Indonesia, Hukum Ditertawakan TNI dan Polri Reviewed by Majalah Beko on 20.51.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.