BREAKING NEWS

Berita

Dekat Pesta Demokrasi, Para Calon Legislatif dan Eksekutif Harus Jujur Terhadap Rakyat Papua

Oleh Stefanus Pigai
Penulis (Dok. Penulis)
Dekat-dekat pesta demokrasi ini, para pencalonan legislatif dan eksekutif harus kerja jujur terhadap rakyat Papua. Soal ini menjadi masalah individu dan kelompok dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang harus diperhatikan dalam masa kepemimpinan periode ke periode.

Mengulas masalah individu, suatu barang umum ‘diindividukan atau mementingkan diri pribadi, berarti menjadi masalah pada diri pribadi. Sedangkan, masalah kelompok, ketika tidak menyelesaikan masalah secara umum. Ini juga menjadi masalah dalam berjalannya roda kepemerintahan.

Kurang lebih 5 tahun telah silam, ke manakah perhatian khusus bersifat jiwa membangun bagi rakyat Papua yang sedang menderita di atas negerinya sendiri? Menjadi legislatif dan eksekutif di bagian pemerintahaan tersebut awalnya dari rakyat Papua. Tetapi, kerinduan besar yang dirindukan oleh rakyat Papua adalah mengapa menjadikan aspirasi atau kerinduan mereka sebagai sampah? Kalimat ini menjadi seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi para legislatif dan eksekutif yang kini berpangku jabatan di bagian Pemerintahan Papua.

Bahasa-bahasa politik yang sering terjadi di saat kampanye di muka publik dengan rakyat;Ketika saya terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Bupati, nanti saya akan kerja sesuai visi-misi dan program kerja yang diprogramkan dan kami akan mengikuti kemauan masyarakat atau memperhatikan aspirasi dari masyarakat.” Kini, kita melihat kenyataan yang sedang terjadi di lapangan kerja, tidak ada bukti yang jelas. Padahal, saat kampanye ungkapan kata-kata yang bagus didengar oleh masyarakat dan menuju ke arah pembangunan daerah yang baik. Ini penipuan besar yang telah, sedang, dan akan dilakukan terhadap rakyat dan alam Papua oleh para calon legislatif dan eksekutif.

Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kini berpangku di bangku pemerintahan; DPR itu diwakili rakyat, bukan dipilih oleh kau siapa dan dia siapa. Karena, adanya kata kau siapa dan dia siapa, sehingga rakyat maupun daerah menuju kehancuran di Papua. Oleh karena itu, para calon legislatif dan eksekutif harus menyadari, bahwa suara rakyat yang diberikan itu untuk siapa?

Setelah menduduki kursi legislatif dan eksekutif, mengapa mereka harus mengarah ke atauran-aturan yang sudah ditetapkan di dinas terkait? Itu juga bagian dari tugas dan tanggung jawab yang mereka harus patuhi dan ikuti bersama guna membangun daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara adil di Papua. Berlandaskan kalimat di atas, mereka tidak mengetahui jalannya roda kepemimpinan di bangku pemerintahan, hanya asal-asalan membuat, dan jalan yang sebenarnya dilupakan. Sehingga, dinilai masyarakat adat, orang yang tidak berpendidikan di dunia pendidikan bisa disebut nol dalam kepemimpinannya. Mengapa dikatakan angka nol? Sekarang kita melihat perkembangan yang sedang terjadi di tanah Papua. Karena adanya suara dari rakyat, sehingga orang Papua mencalonkan diri melalui inisiatif dan dorongan masyarakat. Ini salah satu persoalan sosial yang dilakukan oleh para pencalonan, yang kini dekat-dekat pesta demokrasi ini diharapkan harus kerja jujur terhadap rakyat.

Mengambil nama jabatan, siapa saja bisa. Tetapi, sayangnya masyarakat Papua dan Papua mengalami dengan masalah-masalah aspek sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengurangi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di Papua. Soal itu tidak diatasi dengan baik oleh pihak legislatif dan eksekutif secara efektif dan efisien di tengah-tengah masyarakat dan di atas tanah Papua. Hal ini menjadi salah satu masalah yang ditimbulkan pada individu dan kelompok. Jaman sekarang ini kita melihat bahwa, perbedaan-perbedaan ras, sukuisme, dan margaisme ini terjadi di lingkup masyarakat. Hal ini membawa dampak besar saat pemilihan legislatif dan eksekutif atau pemilihan pemimpin-pemimpin lainnya telah menjadi membudaya pada masyarakat saat ini. Konteks ini menuju budaya sistem sukuisme dan margaisme di pelosok kampung-kampung terpencil, kabupaten atau kota, maupun umumnya provinsi di tanah Papua. Ini juga yang menyebabkan pembangunan kampung atau daerah yang sebenarnya tidak nampak. Ini seharusnya menjadi keprihatinan mereka yang sedang dan akan berpangku di bangku pemerintahan.

Selain dari ulasan margaisme dan sukuisme, ada juga namanya permainan politik pemekaran-pemekaran desa, distrik, kabupaten, dan provinsi yang sedang dimekarkan di tanah Papua. Para pejuang pemekaran di tanah Papua ini malah mengundang masalah sosial antara Orang Asli Papua (OAP) sendiri, karena saling rebutan jabatan sementara di bagian-bagian pemerintahan di daerah itu. Soal itu hanya jabatan sementara saja, tetapi lebih ruginya, ketika korban nyawa seseorang yang telah diciptakan oleh Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Para pejuang pemekaran desa, distrik, kabupaten, dan provinsi tidak memperhatikan dan merenungkan penuh terhadap masyarakat Papua dan generasi-penerus Papua yang sedang menangis di negerinya sendiri ini.

Soal pemekaran itu penting, guna membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat. Tetapi, di desa, distrik, kabupaten, dan provinsi induknya pembangunan secara utuh sudah atau belum, ataukah sudah menyejahterakan masyarakat? Bagaimana dengan SDA dan SDM? Bagaimana pula dengan pelanggaran HAM? Penulis berharap, dekat-dekat pesta demokrasi ini, para calon legislatif dan eksekutif kerja jujur terhadap rakyat Papua. Mereka harus menuntaskan masalah individu dan kelompok yang secara nyata terjadi tadi. Ini masalah serius. Jika dibiarkan, kebenaran selalu dibungkam. Semoga…. (****)
Dekat Pesta Demokrasi, Para Calon Legislatif dan Eksekutif Harus Jujur Terhadap Rakyat Papua Reviewed by Majalah Beko on 11.59.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.