BREAKING NEWS

Berita

Air Mata Menghiasi Nasib Bangsaku Papua

Oleh Yulianus Edowai
Paniai Berdarah. Foto: Jubi/Abeth You.
Papua Barat ada di bawah kuasa pembunuhan oleh segerombolang orang yang tidak mengenal keadilan, kebenaran dan kedamaian dari pada hukum di negera ini. Rakyat yang tidak bersalah disiksa, dianiaya, dialgojo-algojokan, dan dinista hingga mati. Itulah perbuatan yang dilakukan oleh segerombolan orang yang menguasai hukum dan undang-undang negara ini, yaitu TNI, Polri, serta jajarannya.

Segerombolan ini diapriori di mata hukum sebagai orang-orang yang sudah memahami hukum dengan betul-betul, tetapi di mata masyarakat, mereka masih diatur untuk memahami hukum negara dan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara ini. TNI, Polri diakui sebagai pengingfaksi konstitusi dan HAM di negara kita ini. TNI dan Polri  dijuluki sebagai sebuah pagar negera ini dan masyarakat yang ada di tiap-tiap kabupaten di Negara Indonesia ini. Mereka juga dijuluki sebagai ‘kebun. Hak hidup rakyat Papua dan tempat tingal rakyat Papua dimonopoli oleh segerombolan ini. Mereka belum memahami hukum dan undang-undang negara ini secara logika kedewasaan (menurut kodrati dan normatif), melainnkan hanya saja secara teoritis.

Penulis tulis, bahwa selaras dengan sengketa realita yang terjadi di beberapa kabupaten di Papua ini, yakni sengketa Paniai, sengketa Dogiyai, sengketa Nabire, Timika dan Punjak Jaya, serta Wamena. Kabupaten-kabupaten tersebut dijuluki sebagai tempat sejarah reruntuhan yang dilakukan oleh TNI dan Polri, serta jajaran keamanannya. Sengketa-sengketa yang telah terjadi di beberapa kabupaten di tanah Papua ini tidak selaras dengan dasar hukum yang ada di negara ini. Mereka datang di Papua dengan tujuan untuk merampas hak hidup rakyat Papua, bukan untuk menegakan keadilan dan kebenaran hukum di hadapan masyarakat. Padahal, bunyi dari pada undang-undang dasar negara ini, bahwa “ Setiap orang punya hak untuk hidup; hak untuk tidak dapat disiksa, dianiaya, difitnah, dieluh-eluhkan, dialgojo-algojokan; hak untuk kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan pemerintah. Hak untuk tidak dapat dituntut atas pondasi atau landasan hukum yang surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini diatur di dalam UUD Bab XA menengai Hak Asasi Manusia dan dipetik dalam Pasal 28 I.

Salah satunya peristiwa sengketa yang telah terjadi di Kabupaten Paniai pada tanggal 18 Desember 2014; ada empat orang tewas tewas di sana tanpa memandang kesalahannya, dan hal itu dilakukan oleh TNI dan Polri yang berdomisisi di Papua. Peristiwa Paniai berdarah ini, darahnya masih belum kering oleh terik matahari dan belum dihapus oleh hujan hingga sekarang seperti itu. Tetapi di pihak pelaku kekerasan, sampai saat ini masih belum responsi dan jawab secara hakiki di hadapan hukum. Ini nyata bahwa benar hak asasi manusia mati di Paniai. Itu seidentiknya tentang ancaman dan kekerasan; lihat dalam Pasal 89,146,173,175,176 KUHP.

Sesungguhnya bahwa alangkah kokohnya siapa dia yang menjadi pagar-pagar negara, dewasakanlah dalam penafsiran hukum dewasa ini, agar menciptakan kenyamanan, keamanan, ketenteraman dan ketenangan dalam hukum kendati undang-undang, supaya penghuni negara ini damai dan sentosa di bawah kuasa hukum dan pemerintah.

Bangsa rakyatku Papua telah, sedang dan akan punah habis dan mati bagaikan semut merah mati di atas gula yang telah ditumpahkan oleh orang atau juga ayam induknya yang telah ditelan oleh anjing atau serigala yang paling kejam. Apakah benar pembunuhan-pembunuhan seperti itu animo dan kehendak hukum Tuhan ataukah hukum negara ini atau bukan? Jika ada sahutan bukan, berarti sesungguhnya, mereka akan membentuk keluarga sesuai dengan hak hidupnya dan melanjutkan keturunannya di tanah airnya, demikian juga akan memiliki nilai-nilai kemanusian yang sejati untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan dan ketenteraman, serta ketertibaan dalam hidup dan kehidupannya, sebab itu hak absolut untuk layak hidup bagi yang ada di bawah payung kenyamanan hidup.

Oleh lantarannya itu, seluruh TNI dan Polri serta jajarannya jangan memakai hikmat dan bijaksana darah, melainkan hikmat dan bijaksana logika kedewasaan sejati yang diberikan oleh Allah kepada Anda dan itu tugas dan kewajiban utama untuk suvervisor dan suaka manusia akan tanggung jawab penuh bagi pihak-pihak pagar negara.

Di dalam norma agama, terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan yang merupakan inti dari hukum Islam, di antaranya terdapat dalam surat  An-Nissa Ayat 58;Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya, Allah maha mendengar lagi maha melihat.” Dan An-Nissa Ayat 135;Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.Dalam Al-Maidah Ayat 8;Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengatahui apa yang kamu kerjakan”.
Semoga….
Air Mata Menghiasi Nasib Bangsaku Papua Reviewed by Majalah Beko on 01.26.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.