BREAKING NEWS

Berita

Legislator Papua: Indonesia Harus Lebih Profesional Menanggapi Hak-Hak Orang Papua dalam ULMWP

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa. Foto: Jubi/doc.
Manokwari, Majalah Beko - - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, Indonesia harus lebih professional menanggapi hak-hak orang Papua dalam ULMWP.

Menurut Anggota Komisi I DPR Papua Bidang Politik, Hukum dan HAM itu, pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Provinsi Papua yang dimotori Kapolda Papua beserta jajarannya, atas arahan Presiden Jokowidodo, melalui Menkopolhukam beberapa waktu lalu, tidak perlu diperdebatkan panjang lebar.

“Hal ini wajar dilakukan kelompok yang tidak mau ULMWP ada di luar negeri maupun di dalam negeri (Papua). Itu langkah mereka (Indonesia) untuk menghalangi ULMWP menjadi full member di MSG, juga langkah dan upaya mereka untuk mendapatkan full member di MSG lewat dukungan Fiji dan PNG, juga itu cara mereka menekan jangan sampai Negara-negara Pasifik intervensi persoalan HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat oleh tim pencari fakta versi Pasific Island Forum (PIF),” katanya kepada Majalah Beko, Sabtu (23/04).

Sehingga, Kadepa menekankan, Jokowi dan Kapolda Papua beserta jajarannya harus lebih profesional dalam menanggapi hak-hak orang Papua dalam ULMWP.

Indonesia harus tahu dan pahami baik, bahwa pihak ULMWP pun punya hak yang sama untuk melakukan apapun yang mereka rasa terbaik, baik di luar negeri maupun di dalam negeri (Papua). Biarkan saja itu hak mereka, kelompok yang telah dipercayakan negara demi apa yang diinginkannya tercapai. Tidak boleh saling membatasi, seperti selama ini terjadi di Papua, ruang gerak ULMWP dan pendukungnya selalu dibatasi dengan kekuatan aparat militer yang berlebihan. Pihak keamanan harus mengerti itu,” tandasnya.

Selain itu, Kadepa mengatakan, Indonesia maupun ULMWP dalam MSG harus tenang dan bersikap dewasa.

Dalam memainkan peranan dan kepentingan dari masing-masing kelompok, baik Indonesia maupun ULMWP harus tenang dan dewasa. Dua kelompok dengan berbeda ideologi ini memiliki status dan berkekuatan hukum yang sama di bawah MSG. Apa hasil akhir dari semua ini, itu yang terpenting,” pungkasnya.

Di sisi lain, dilansir suarapapua.com, Jumat (22/04), Ketua Klasis GKI Balim Yalimo, Pdt. Judas Meage mengakui, langkah Polda Papua yang dilakukan di Jayapura untuk mendokumentasikan kasus HAM di Papua itu merupakan langkah mundur yang keliru dan upaya negara untuk mencari nama baik di mata internasional. 

“Memangnya yang melakukan pelanggaran HAM itu siapa, lalu mau melakukan pendokumentasian? Ya, yang diduga kuat kan mereka (TNI/Polri) atas nama negara. Mereka melakukan lalu mereka mau mendokumentasikan pelanggaran HAM. Ini lucu dan logikanya di mana?” ujar Pdt. Meage.

Sementara, dilansir KNPBNews Volume2, 2-15 April 2016, ULMWP akan memperjuangkan keanggotaan penuh (full member) dalam MSG di Vanuatu pada 3 Mei mendatang, bersamaan dengan pertemuan Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) menyerukan referendum secara global di London.

(AP)
Legislator Papua: Indonesia Harus Lebih Profesional Menanggapi Hak-Hak Orang Papua dalam ULMWP Reviewed by Majalah Beko on 15.50.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.