Breaking News

Berita

Aksi Damai dan Tuntutan Komite Bersama 18 Tahun Reformasi

Aksi damai Komite Bersama 18 Tahun Reformasi di Yogyakarta, Sabtu (21/05). Foto: AG/Beko.
Yogyakarta, Majalah Beko  - - Bertepatan dengan hari Reformasi ke-18, Komite Bersama 18 Tahun Reformasi melakukan aksi damai dari Tugu Yogyakarta, Jln. Margo Utomo melewati Jln. Malioboro dan berakhir di Titik Nol Kilometer, Sabtu (21/05).

Komite Bersama 18 Tahun Reformasi, terdiri dari Forum Solidaritas Yogya Damai, Gerakan Nasional Pendidikan, Front Perjuangan Demokrasi, FBS, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jogja, MAKARYO, Solidaritas Perempuan Kinasih, Koalisi Masyarakat Untuk Udin, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jogja, LKIS, ICM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, FMPR, Pembebasan, PRD, LMND, GMNI Fisipol UGM, PUSHAM UII, RHETOR, Satu Nama, ICM, Forum LSM, PSB, PKBI Yogyakarta, Mitra Wacana, PBHI, Serikat Mahasiswa Indonesia, PPR, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), PBI, PIA, Kamiparho, PMD, DEMA Fisipol UGM, SEKBER, PPMI dan FAM-J itu menuntut demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat dan tidak dibungkam, serta didengar penguasa.

Menurut selebaran yang diterima Majalah Beko, 18 tahun perjalanan reformasi tidak memihak kepada rakyat yang menuntut hak atas sumber daya alamnya. Sementara, rakyat yang menuntut keadilan justru diskriminalisasi untuk meredam perlawanan yang dilakukan.

“Sudah 18 tahun perjalanan reformasi di Indonesia ini berjalan, namun spirit dan mandat yang digelorakan oleh cita-cita mulia, perubahan lenyap ditelan angin. Semakin kemari, justru arah perubahan tidak menunjukkan keberpihakan pada keadilan rakyat di muka bumi yang sesungguhnya. Di sisi lain, kriminalisasi, teror, kekerasan, dan intimidasi bersama dengan aparatnya menjadi cara meredam perlawanan kami, tulis Komite Bersama 18 Tahun Reformasi.

Dituliskan lagi, pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM dibutuhkan agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang bermartabat dan berkemanusiaan. Sehingga, dalam selebaran aksi damai ini menyerukan, memperjuangkan dan menuntut:
1.  Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berideologi, beragama, berkeyakinan, berekspresi, kebebasan pers, kebebasan orientasi dan identitas seksual, wujudkan demokratisasi akademik dan kampus, hak menentukan nasib sendiri serta hak-hak demokratisasi lainnya yang sudah dimandatkan dalam cita-cita republik ini. Cabut dan mengkoreksi kembali semua produk hukum yang menghambat dan membelenggu demokrasi seperti TAP MPRS XXV Tahun 1966, UU Intelijen, UU Ormas, UU Penanggulangan Konflik Sosial, UU Kamnas, RUU KHUP, RUU Keamanan Nasional.
2.    Kembalikan sepenuhnya pengelolaan sumberdaya alam pada masyarakat. Hak dasar kedaulatan ekonomi diberikan sepenuhnya oleh dan untuk masyarakat. Menolak segala bentuk eksploitasi kapitalisme dan intervensi modal asing dalam pengelolaan aset sumberdaya alam Indonesia dan cabut segala peraturan kebijakan yang menjadi legalitas untuk eksploitasi dan perampokan sumber kekayaan alam.
3. Menolak segala bentuk watak militerisme dan penggunaan cara-cara kekerasan, teror, intimidasi dan tindakan represif aparat keamanan negara (militer dan polisi) yang telah terbukti telah melumpuhkan sendi-sendi demokrasi. Pembubaran fungsi teritorial militer dari kodim sampai Babinsa menjadi relevan dilakukan dengan menimbang spirit reformasi dan terbangunnya institusi kemiliteran modern ke depan.
4. Bangun dan konsolidasi kekuatan rakyat demokratis dan perluasan mobilisasi kekuatan rakyat untuk melawan segala bentuk watak dan tindakan milisi sipil kekerasan reaksioner yang banyak terbukti melawan demokrasi dan mengancam hal kedaulatan dan kenyamanan warga masyarakat yang sering dipakai negara untuk mengancam cita-cita demokratis itu sendiri.

Terkait isu Papua, tuntutan disampaikan oleh perwakilan AMP, yaitu mendukung massa aksi yang dilakukan sebagai cita-cita mulia rakyat yang ditindas. AMP menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis bagi Papua.

Pantauan Majalah Beko, tiap massa aksi membawa spanduk bertuliskan aspirasi mereka.

Dengan spanduk utama yang bertuliskan “Lawan Militerisme, Bangun Demokrasi Seluas-luasnya, Rebut Pengelolaan Sumber Daya Alam Sepenuhnya oleh Rakyat”, aksi massa ini berlangsung aman hingga usai.

(AG)
Aksi Damai dan Tuntutan Komite Bersama 18 Tahun Reformasi Reviewed by Majalah Beko on 18.50.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.