BREAKING NEWS

Berita

Legislator: Negara dan Pemilik Modal yang Menentukan Presdir Freeport

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa. Foto: Ist.
Manokwari, Majalah Beko - - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, yang berhak menentukan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia di Papua adalah Negara Indonesia dan pemilik modal.

Anggota Komisi I DPR Papua Bidang Politik, Hukum dan HAM itu menegaskan, sebenarnya, peran lembaga atau aktivis HAM, LSM, gereja, dan adat dalam kisruh Freeport adalah memberi solusi, bukan mendukung seorang atau sekelompok OAP tertentu menjadi Presiden Direktur (Presdir) Freeport.

“Tugas lembaga atau aktivis HAM, LSM, gereja, dan adat tidak untuk ikut mencampuri atau mendukung orang atau kelompok tertentu menjadi Presdir PT Freeport. Itu murni urusan Negara dan pemilik modal dalam menentukan siapa Presdir Freeport,” katanya kepada Majalah Beko via Facebook Message, Rabu (12/05).

Menurut Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika, Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya itu, jika lembaga atau aktivis HAM, LSM, gereja, dan adat mencampuri atau mendukung  seorang atau sekelompok OAP menjadi Presdir Freeport, maka hal ini justru turut memperkuat skenario Negara Indonesia dan Freeport menyukseskan konflik antar OAP.

“Biarpun Presdir Freeport dari OAP, itu bukan jaminan untuk Papua aman. Justru itu akan diberikan untuk melahirkan konflik baru antar OAP,” ungkapnya.

Seharusnya, tambah Kadepa, lembaga atau aktivis HAM, LSM, gereja, dan adat menyoroti pelanggaran-pelanggaran HAM sejak Freeport ada di Papua.

“Freeport ini kan agen kejahatan, yang saya duga... Jika lembaga atau aktivis HAM, LSM, gereja, dan adat ikut sibuk mendukung Freeport, mendukung orang tertentu menjadi O1 Freeport, tidak atau lupa menyoroti kejahatannya sejak Freeport ada, akan dipertanyakan apa motivasinya, di mana harga diri kita sebagai kelompok atau lembaga yang sementara ini dipercaya rakyat,” terangnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap, lembaga atau aktivis HAM, LSM, gereja, dan adat berhenti menghasut OAP agar terjadi konflik.

“Kita yang sudah mengerti, harap stop memprovokasi situasi,” tegasnya.

Dilansir Tabloid Jubi, Rabu (29/03), Ketua Dewan Adat Daerah Paniai (DAP), Jhon N. R. Gobay juga mengatakan, jabatan presiden direktur bagi orang asli Papua di PT Freeport Indonesia belum cukup karena masih banyak persoalan.

“Ingat, presdir itu pelaksana. Bicara yang lebih umum dulu dengan pemegang saham, kemudian lihat siapa yang siap jadi presdir. Biar orang Papua juga, dia akan pusing antara amankan maunya perusahaan dengan maunya rakyat Papua,” kata Gobay.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, ada sejumlah orang Papua yang mengincar jabatan Presdir PT Freeport Indonesia menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu, di antaranya  Silas Natkime yang kini menjabat Wakil Presiden PT Freeport Indonesia, Mantan Wali Kota Jayapura, Michael Manufandu, dan Ketua Umum Tongoi Papua, Frans Pigome.

(AP)
Legislator: Negara dan Pemilik Modal yang Menentukan Presdir Freeport Reviewed by Majalah Beko on 23.28.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.