BREAKING NEWS

Berita

Akar Persoalan Kunjungan Presiden RI di Papua

Oleh Fransiskus Bobii, S.AP
Kunjungan Jokowi di Papua - Tempo.co
Masih hangat dalam ingatan kita. Selama dua tahun terakhir, setelah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke Papua selama lima kali. Jika dibanding dengan pemimpin Negara Indonesia sebelumnya, Presiden Jowoki berada di peringkat teratas (dalam) mengunjungi Pulau Papua. Tidak ragu dengan kehadirannya, sebab  mantan Walikota Solo ini memiliki sikap ‘blusukan’ yang kental dalam dirinya.

Dalam berbagai kunjungan, sejak awal hingga Oktober pekan lalu, Presiden Jokowi lebih menonjolkan program pembangunan di Papua, ketimbang melihat akar masalahnya. Kunjungan kelima Jokowi ini mendapat tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Konon, bertepatan dengan hangatnya masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia, yang terbungkus rapi dalam sistem pemerintahan.

Berbagai tanggapan pun muncul. “Kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap Papua belum menyentuh akar persoalan dan pembangunan di kawasan tersebut. Pemerintahan saat ini baru menyentuh 'kulit' serta pendekatan dalam kunjungan pertama dan kedua masih bersifat 'kosmetik' belaka.” Ketua Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Papua, Pendeta Phil Erari menyebutkan,  "Absennya Gubenur Lukas Enembe pada kunjungan Presiden Jokowi mengukir sejarah perlawanan dan penolakan daerah terhadap puncak pimpinan negara. Ini mencerminkan resistensi daerah terhadap kebijakan pusat yang tidak sejalan dengan 'keinginan' pimpinan daerah.”

Mengapa harus demikian? Papua membutuhkan 4 aspek yang harus dikerjakan secara simultan.

Pertama, penegakan hukum dan keadilan dalam rangka perawatan dan penyembuhan luka batin yang sudah parah selama 52 tahun menjadi bagian dari Indonesia.

Perawatan dan penyembuhan ini disebabkan kesalahan di bidang hukum, politik, dan pendekatan militer yang menyisakan ribuan keluarga kehilangan orang tua, anak, dan saudara. Penyiksaan, penculikan, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain yang terjadi merupakan keterlibatan negara yang secara sistematis dalam melakukan kejahatan kemanusiaan di berbagai tempat di wilayah tanah Papua.

Penegakan hukum dan keadilan ini hendaknya dilakukan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sesuai amanat UU 21/2001. Komisi ini bertugas sebagai pengungkap pelanggaran HAM selama 52 tahun yang berlanjut pada Pengadilan HAM bagi semua pihak yang terlibat. Dengan aspek pertama ini, separatisme harus segera dihapus sebagai stigma dan legitimasi kejahatan kemanusiaan oleh aparat maupun atas nama institusi penegak hukum.

Kedua, rekognisi atau pengakuan simbol-simbol daerah, berupa bendera dan lambang wilayah tanah Papua. Bendera Papua hendaknya diberi payung hukum sesuai UU 21 Tahun 2001, sebagai penghormatan negara atas simbol kedaulatan kultural rakyat Papua, sesuai amanat mantan Presiden Indonesia, almarhum Gus Dur.

Ketiga, pelaksanaan dialog sebagai proses demokrasi, dalam kerangka resolusi konflik Papua-Jakarta. Dialog untuk melakukan evaluasi, koreksi dalam rangka mendesain pembangunan Papua baru yang bersifat transformatif.

Keempat, untuk memastikan ketiga aspek di atas terlaksana secara benar, maka penanganan pembangunan dan pemerintahan Papua perlu dikoordinir melalui suatu badan dalam bentuk Komisi Kepresidenan untuk Papua, setingkat kementerian. Badan ini berada di bawah komando Presiden Indonesia sebagai keputusan politik, agar terjadi pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kultur pembangunan dan pemerintahan di Papua, yang selama 52 tahun ini cenderung menjadi proyek politik dengan gaya manajemen 'suka-suka' dan menabrak prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Praktek korupsi di hampir semua kabupaten, kota, termasuk provinsi, terjadi karena tidak adanya koordinasi pengawasan melekat di tingkat nasional.

“Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo  ke Manokwari dan Wasior, Selasa (5/4) siang, sama sekali tidak akan menyentuh masalah-masalah utama yang menjadi pergumulan rakyat dan juga pemerintah daerah di tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat.” Ini dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Yan Cristian Warinusy.

Karena itu, terkesan bahwa kunjungan  Presiden Jokowi sama sekali tidak akan menyentuh masalah-masalah utama yang menjadi pergumulan rakyat dan juga pemerintah daerah di tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat. Presiden jauh lebih memandang bahwa pembangunan infrastruktur jembatan, jalan, rel kereta api, serta program-program di bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan; merupakan soal utama. Sementara, pelanggaran HAM yang telah menghabiskan nyawa manusia Papua masih terselubung dalam kunjungan belaka Presiden Jokowi. Walaupun Jokowi melakukan blusukan berkali-kali, tetapi di sisi lain, ada soal-soal urgent yang terus menerus terjadi dan mendorong semakin menurunnya kepercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah Jakarta, termasuk Presiden Jokowi dan jajarannya.

Sebab, kondisi riil dimaksudkan adalah soal pelanggaran HAM dalam arti luas, baik dalam konteks struktural maupun sistematis yang terus terjadi dan tidak pernah terselesaikan secara hukum dari masa ke masa oleh Pemerintah Indonesia selama ini.

Ada kemungkinan, kunjungan Presiden Jokowi cenderung menyederhanakan masalah Papua (sebagai) hanya sebatas masalah kesenjangan sosial, masalah keterisolasian wilayah dan pendeknya rentang kendali pemerintahan semata, yang jalan keluarnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut. Padahal, tidak pernah dilakukan studi, analisis, dan atau kajian yang cermat untuk menilai sejauh mana dampak-dampak penting yang bakal hadir sepeninggal proyek-proyek infrastruktur tersebut selesai dan diresmikan.

Siapa-siapa sajakah yang bakal menikmati hasil dalam bentuk dapat membaca trend-trend ekonomi yang bakal hadir dan mampu merebut, serta menguasai akses ekonomi tersebut? Apakah Orang Asli Papua (OAP)? Ataukah justru bakal meningkatkan arus migrasi dari luar tanah Papua yang pada akhirnya terus-menerus memarginalisasi OAP? Padahal, salah satu inti dari pembangunan di tanah Papua, sebagaimana dikatakan di dalam konsideran menimbang huruf e, f dan g dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Sepanjang hampir satu  tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi belum sama sekali mau memberi perhatian serius terhadap penyelesaian masalah-masalah utama dan penting yang telah nyata terjadi dan terus mengemuka selama lebih dari 50 tahun di tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (****)
Akar Persoalan Kunjungan Presiden RI di Papua Reviewed by Majalah Beko on 03.28.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.