Breaking News

Berita

Ini Pernyataan LP3BH dalam Aksi Damai “Tanah Papua Zona Darurat Hak Asasi Manusia di Dunia”

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, Kamis (20/10) siang, sedang berorasi dalam aksi damai yang bertema “Tanah Papua Zona Darurat Hak Asasi Manusia di Dunia” di Kantor DPR Papua Barat - MB/Beko
Manokwari, Majalah Beko - - Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari membeberkan beberapa pernyataan kondisi rill pelanggaran HAM di tanah Papua.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, Kamis (20/10) siang, dalam aksi damai yang bertema “Tanah Papua Zona Darurat Hak Asasi Manusia di Dunia” di Kantor DPR Papua Barat.

“Aksi ini digelar guna menyikapi perkembangan situasi HAM di tanah Papua. Pelanggaran itu terjadi lebih dari 50 tahun, terutama yang sistematis, baik itu pembunuhan, penghilangan paksa, pembunuhan kilat, pemerkosaan, dan perampasan hak-hak atas tanah berlangsung cukup lama,” katanya dalam jumpa pers bersama beberapa wartawan yang hadir.

Sejak tahun 1999, mekanisme hukum Indonesia secara umum sudah menjamin HAM, di antaranya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di Papua, diberlakukan Undang-undang Otonomi Khusus, khususnya Pasal 44 Bab 5 tentang mekanisme dan prosedur penyelesaian pelanggaran HAM, dibentuknya pengadilan HAM, dan lain-lain.

Menurut Yan, hukum Indonesia tersebut hanya pajangan semata dan gagal menyelesaikan isu-isu Papua yang kini sedang go international.

“Saya pikir, ini sama sekali tidak digunakan oleh negara untuk mendorong penyelesaian ini. Sehingga, pada akhirnya, penyelesaian pelanggaran HAM di Papua sudah di level internasional. Terbukti, ketika ada tujuh orang kepala negara dan utusan khusus dari beberapa negara Pasifik dan Melanesia yang menyuarakan pelanggaran HAM Papua di Sidang Majelis Umum PBB di New York pada bulan September yang lalu. Dengan demikian, sebagai seorang advokat bersama-sama dengan rakyat yang menjadi korban selama ini, kami memandang bahwa mekanisme hukum Indonesia sudah tidak mampu atau tidak bisa digunakan lagi untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat Papua, Yan mengatakan, penyelesaian isu-isu Papua harus melalui mekanisme internasional atau nasional, seperti investigasi internasional.

“Sudah harus kita dorong dan perkuat supaya mekanisme internasional digunakan dalam penyelesaian kami, atau kita mendorong supaya ada investigasi internasional supaya ikut memperkuat isu-isu yang ada di Indonesia, seperti misalnya Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan penyelesaian HAM sesuai dengan mekanisme nasional yang ada. Jadi, ada dua alternatif. Yang pertama, internasional, tapi kita juga perkuat mekanisme nasional di bawah pengawalan dari internasional, karena tadi, levelnya sudah bukan level lokal, nasional, levelnya internasional,” tegasnya.

Advokat dan pembela HAM di tanah Papua ini menambahkan, setidaknya terdapat 14 kasus yang dipersiapkan LP3BH untuk mencari titik terang bersama pimpinan dan anggota legislatif Papua Barat.

“Pelanggaran HAM di Papua bukan sesuatu pernyataan kosong, tapi ini pernyataan yang berisi, yang punya data, yang akurat, faktual, dan benar. Nah, itu kita sudah buktikan dengan penunjukan file-file, tadi kita sudah sampaikan lewat pernyataan, kurang lebih ada 14 kasus. Untuk Papua Barat, kurang lebih ada 3 atau 4 kasus,” tutur Yan.

Diungkapkan Yan, pimpinan dan anggota legislatif Papua Barat bersama LP3BH telah menyepakati dua respons dalam menuntaskan beberapa kasus pelanggaran HAM tersebut.

“Ada dua respon yang saya dapat, terutama mereka akan segera menggunakan mekanisme yang ada untuk mengundang para pihak tingkat lokal, katakanlah misalnya, gubernur, pangdam, Kapolda, dan lain-lain untuk hadir bersama DPR. Kedua, mereka akan mendorong untuk kita segera melahirkan perdasus bahwa ini merupakan kepercayaan yang harus diberikan kepada mereka, dan anggota dewan telah mempersiapkan pra perdasus Pengadilan HAM dan KKN,” ungkapnya.

Sebagai contoh, Yan membeberkan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior tahun 2001 yang penyelesaiannya masih di tahap penyelidikan Komnas HAM RI.

“Misalnya, kasus Wasior, penyelesaiannya sampai penyelidikan Komnas HAM dan diserahkan ke Kejaksaan Agung, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 punya tugas untuk melakukan penyelidikan dan penutupan dibawa perkara ini ke pengadilan HAM. Di sinilah mandek. Sehingga, DPR juga akan mendorong ini tetap jalan hingga selesai,” jelasnya.

Selain itu, menurut Yan, usaha Kementrian Luar Negeri Indonesia melalui Diplomat Muda Indonesia, Nara Masista Rakhmatia dalam membendung penyelesaian HAM Papua di Sidang Majelis Umum PBB adalah pembohongan publik.

“Apa yang dikonsepkan oleh pemerintah lewat diplomat yang namanya Nara Masista Rakhmatia di depan sidang dewan itu pernyataan yang kosong dan tidak memiliki basis bahasa yang kuat. Itu yang biasa dibilang sebagai pembohongan yang dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri dengan menggunakan seorang diplomat,” tandas Yan.

(MB)
Ini Pernyataan LP3BH dalam Aksi Damai “Tanah Papua Zona Darurat Hak Asasi Manusia di Dunia” Reviewed by Majalah Beko on 15.50.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.