BREAKING NEWS

Berita

Pandangan Antropologi: Gerakan Sosialis dan Modal Sosial di Papua

Oleh Akulian Gobai
Penulis - dokumen penulis.
Sosialis adalah suatu sifat atau karakter dari seseorang (berindividu), kelompok atau komunitas, lebih luas masyarakat ataupun negara; mengedepankan satu rasa kebersamaan, mementingkan kehidupan yang baik untuk orang lain dan komunitas yang lebih besar, dan ada pula yang mengedepankan kepentingan bersama lebih baik atau tidak sama baik dengan dirinya.

Paling penting dan harus dilakukan adalah tidak mengutamakan egoisme, sukuisme, margaisme, nepoteisme, dan kepentingan diri sendiri; harus sayangi dan menghargai hak dan kewajiban dari pada orang lain atau komunitas yang lebih banyak lagi. Hal ini tergambarkan dan dirasakan kepada kaum minoritas yang terdiam di tengah-tengah raja berdasi derahnya.

Dewasa ini, telah terjadi frakmentasi (perpecahan) di antara gerakan sosial dan modal sosial tersebut. Ideologi dan konsep pembangunan manusia dan daerah sangat berbeda jauh. Seharusnya pendekatan penerapan ideologi berdimensi dari empiris dan teoris. Faktornya belum mematangkan upaya dan strategis, serta kapsitasnya masih minim. Pokok pikiran boleh mengungkap, namun ketika dianalisis sosial tertampak merubah.

Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural dan konsekuensi masalah. Sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial; bagaimana institusi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial. Akibat terbaur, yang nampak adalah sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan kearifalan lokal.

Sektor pendidikan jelas bahwa, karena adanya pemekaran. Tanpa meninjau sumber daya manusia, desa hingga kabupaten dimekarkan. Contoh konkritnya, di Kabupaten Deiyai (Meepago), bahwa setiap SD tidak ada guru tetap. Guru yang sebelumnya aktif di sekolah ditarik tenaga tetap pada dinas di kabupaten.

Sama hal juga dengan Pulau Numfor. Sejak bulan Februari lalu, dalam rangka penelitian, salah satu SD di Numfor Barat, Kampung Masyarah dan Pakreki, ternyata di halaman sekolah rumput tinggi.  Demikian pula tenaga mengajar juga hanya 1-3 orang saja. Sayangnya anak cucu mereka ke depan.

Dalam roda pemerintahan maupun kaum elit lokal atau aktor pribumi Papua; prinsip dasar mereka hanya mengabaikan, hanya mengikuti gelombang aktivis politik yang mengandalkan uang, yang sumbernya tidak jelas. Dampaknya, dalam relasi sosial antara kaum akitivis dan kaum minoritas sebagai bapa, mama, adik, saudara bagi mereka. Contohnya di Kabupaten Mimika, setiap minggu terjadi perang suku. Pihak TNI/Polri memasang elit lokal, mengadu-dombakan masyarakat sendiri dan suku sendiri. Apakah konflik vertikal ini logis? Hai kau kapitalis, sadarlah. Pihak korban juga manusia.

Di setiap pelosak tanah Papua terpenuhi investor dan sedang menyapu sejumlah hutan dan lahan, serta dampaknya terjadi pelanggaran HAM. Tidak ada rasa sayang dan rindu kepada mereka yang mengalami duka cita, penderitaan, dan kesusahan di tengah kaum kapitalis dan penguasa. Tidak masalah juga dengan kaummu. Tetapi, kelak akan menuai hasil perbuatannya. Walaupun hati kecil merindukan itu, tetapi Anda meragukan mengungkap di muka publik. Jelas sekali, ketika melakukan pemetaan aktor dan analisis sosial tadi.

Okelah, 3 mata melihat Anda (kaum aktivis terapan negatif), mata hukum adat, agama dan hukum pemerintahan. Tetapi, hukum pemerintah sendiri yang mendorong Anda ke arah kebinasaan. Pahami dan sadarilah hal itu agar tidak tersesat nafas sekejam saja.

Negara-negara dan provinsi maju yang menjalankan prinsip-prinsip kemanusian yang tinggi; mereka benar-benar menjalankan sistem sosial yang adil dan pasti. Mereka membuat segala aspek kehidupan yang mendasar menjadi hak bagi semua orang.

Sepertinya, hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan yang mudah dan murah, tapi benar. Sama rasa bagi semua orang tidak hanya bagi mereka yang memiliki uang ataupun jabatan. Bahkan, mereka akan memberikan bantuan yang cukup untuk hidup bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang cacat, yang janda, apalagi dengan tanggungan anak.

Beberapa pihak menolak disebut sebagai penganut ekonomi kapitalisme, namun kenyataannya kapitalisme telah merasuk hampir di seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia. Bohong kalau ada yang bilang Papua atau seseorang bebas dari kapital. Praktik ekonomi kapitalisme telah digunakan dalam seluruh praktik investasi, perdagangan, dan keuangan di Indonesia.

"Buktinya: Yang pertama di bidang investasi, puncak penerapan aturan yang berwatak kapitalisme adalah dalam undang-undang investasi, yaitu dikeluarkannya UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).”

Bukti dimaksud, dengan tidak sadar menghancurkan manusia dan alam Papua secara perlahan-lahan. Ekonomi Indonesia disalurkan ke Papua telah digantung dalam utang yang sangat besar; saat ini jumlahnya mencapai 149,14 miliar Dollar AS hingga kuartal IV tahun 2008. Dengan utang sebesar itu, Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mudah disetir oleh pemodal asing dan tidak berani berbuat apa-apa. Jelas sudah kalau sekarang kita memang menganut ekonomi liberal, bukan kerakyatan itu prinsipnya.

Tentu sangat banyak Bangsa Papua yang berada di tepi sukses masuknya investasi global di tanah Papua. Mereka selalu dikalahkan, termakan oleh ikan Hiu dan ikan Hido yang haus kekuasaan. Rakyat Papua dengan tanahnya telah lama menjadi incaran para investor dan kekuatan investasi global dengan dalih “mensejahterakan rakyat Papua”. Rakyat kecil ini berada di garis depan (frontier) perebutan sumber daya untuk kepentingan kekuasaan politik (kapital) global. Kondisi terjepit itu diperparah dengan kuasa politik lokal yang bukannya melindungi rakyat tempatan, tapi malahan berkolaborasi dengan kekuatan modal untuk menindas rakyatnya sendiri.

Terlalu banyak contoh yang menunjukkan bagaimana pongahnya penetrasi kuasa politik (globalisasi) merasuk, mengobrak-abrik sejarah rakyat tempatan terhadap tanah kelahirannya. Di Papua Barat misalnya, pembukaan perkebunan kelapa sawit, investasi besar perusahaan pertambangan, pembalakan hutan, hingga penetrasi modal melalui pendirian mall-mall hingga hotel berbintang, menyisahkan kompleksitas persoalan terhadap posisi rakyat tempatan. Tanah mereka habis terjual, akses ekonomi yang semakin sulit, relasi historis terhadap tanah mereka yang terputus membuat mereka terhimpit.

Kondisi rakyat tempatan di garis depan; pertemuan kekuatan-kekuatan global inilah yang oleh Anna Lowenhaupt Tsing (2005) disebut dengan friksi. Di dalamnya terdapat fragmen-fragmen kisah manusia untuk mementaskan siasat, resistensi, memanfaatkan peluang sekaligus bernegosiasi. Rakyat tempatan berada di daerah “hampa makna”, di mana relasi historis akan tanah dan budaya mereka terdesak oleh situasi friksi.

Dalam kondisi friksi ini, apa saja akan menjadi komiditas yang dilahap oleh kekuatan modal dan politik global untuk melipatgandakan keuntungan (Laksono, 2009a). Rakyat tempatan dalam kondisi friksi tersebut harus berjuang menegakkan identitas dan eksistensi mereka. Yang terjadi kemudian adalah rakyat tempatan menjadi manusia antah-berantah, yang tidak lagi peduli dengan asal-usul historis mereka terhadap tanah, tradisi dan budaya. Rakyat tempatan berada dalam lingkaran setan, “hukum rimba” saling melenyapkan.

“Kompleksitas rakyat tempatan menghadapi penetrasi kuasa politik globalisasi menyebabkan identitas dan kebudayaan lokal terus-menerus direproduksi tanpa henti. Apa saja akan menjadi komoditi, barang dagangan, direproduksi terus-menerus. Identitas budaya bagi masyarakat tempatan pada dunia friksi ini menjadi sangat problematik karena akan direproduksi terus-menerus dalam interkoneksinya dengan kekuatan global dan siasat (berpolitik) yang tiada henti, (Antropologi Gerakan Sosial: Perspektif Transformatif Dan Reflektif Untuk Papua; I Ngurah Suryawan, Pengajar Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.  Email : ngurahsuryawan@gmail.com)”

Sehingga, modal sosial dan gerakan sosialis berjalan bersama membentuk dan menemukan jati diri dan atau histori; agar mudah memetahkan dan mewujudkan tujuan bersama di tengah gelora dunia global ini.  Mau dan tidak mau, suka tidak suka, mendapatkan pendekatan sosial masyarakat yang tepat berdasarkan rujukan sejarah dan pembawaan pedoman manusia kapitalis.

Karena modal sosial hanya sebagai kumpulan berbagai komponen, tetapi juga merupakan dinamika dari berbagai komponen sosial dalam jaringan sosialnya. Tentu tidak tertutup kemungkinan terjadilah dominasi, hegemani, ketimpangan, ketidakadilan dan perbedaan makna. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan suatu upaya pembongkaran atau mendekonstruksikan berbagai struktur yang yang ada di dalamnya.; dalam rangka mengatasi berbagai bentuk ketidaksetaraan dan tidak ketidakadilan yang ada di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk membongkar atau mencairkan berbagai struktur dominan dan hegemoni yang ada dalam modal sosial dan gerakan sosial itu.

*) Penulis adalah Mahasiswa Putra Papua, menekuni Bidang Antropologi, UNIPA Manokwari, Papua Barat
Pandangan Antropologi: Gerakan Sosialis dan Modal Sosial di Papua Reviewed by Majalah Beko on 20.14.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.