Breaking News

Berita

Konflik Agraria Menjadi Masalah Kita Bersama

Oleh Freed Auwati Maday
Aksi penolakan pabrik semen di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Semarang - Ist.
 “Bukan kami (orang Papua) saja yang mengalami perampasan tanah (agraria; hak ulayat) dari berbagai PT, tetapi mereka sendiri (non Papua) juga mengalami perampasan tanah dari berbagai PT”

Teman teman, wajar jika masalah agrarian (perampasan tanah) sekarang terjadi di Papua, karena dengan ini, kita ingin  bebas atau lepas dari NKRI (kolonial). Tetapi, coba teman-teman melihat bahwa perampasan tanah juga sudah dan sedang terjadi di Jawa Tengah, contoh besar yang kemarin terjadi pada saat aksi demo penolakan pembangunan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dan Pati. Saat aksi demo pada tanggal 10 November 2016 di depan Kantor Gubernur Semarang itu, kami (Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)) juga sempat hadir. AMP ikut bersolidaritas bersama kaum tani yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. AMP turut merasa sedih ketika melihat masalah-masalah Papua (sejak dahulu hingga kini) juga dialami saudara-saudari Jawa di tanah mereka; mulai dari perampasan tanah, penindasan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Hampir seratus hari, sejumlah warga Desa di kaki Gunung Watuputih, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bergantian tinggal di tenda, di lahan yang rencananya akan dijadikan bagian dari proyek pabrik semen. Pabrik ini didirikan oleh PT Semen Indonesia; merupakan produsen semen raksasa berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai bahan baku, menurut rencana, PT Semen Indonesia akan menambang batu karst di Pegunungan Kendeng. Pegunungan yang membentang di wilayah utara Jawa Tengah dan Jawa Timur ini diyakini menjadi pemasok kebutuhan air bagi kawasan pertanian di sekitarnya. Karena itulah, menurut Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Ming Ming Lukiarti, warga menolak langkah apapun terkait pendirian pabrik semen karena diyakini akan merusak sumber daya air dan mematikan sektor pertanian.

"Cekungan air tanah Watuputih itu adalah kawasan lindung geologi, dan itu yang akan ditambang. Karena itulah kami kemudian protes, sampai ibu-ibu itu sekarang masih di tenda hampir seratus hari. Gunung itu merupakan penyimpan dan sumber mata air untuk masyarakat bukan hanya untuk yang ada di sekitarnya, tetapi juga untuk warga Rembang Kota," kata Ming Ming Lukiarti.

Konflik seratus hari terakhir ini terjadi karena PT Semen Indonesia telah mulai mendirikan bangunan pabrik pada pertengahan Juni lalu. Perjalanan panjang penolakan terjadi sejak sekitar tahun 2010, ketika sosialisasi mulai dilakukan.

Penolakan juga terjadi di wilayah kaki Pegunungan Kendeng yang lain, yaitu Kabupaten Pati, di mana PT Indocement sejak tiga tahun lalu telah memulai studi pendirian pabrik semen.

Penolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang dan Pati ini tidak jauh beda dengan penolakan kelapa sawit di Kabupaten Nabire, perampasan lahan petani di Merauke, dan banyak tempat yang saya tidak petik di sini.

Ada tiga PT yang merampas hak ulayat (perkebunan kelapa sawit) di Papua, yaitu PT Nabire Baru (Kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire), PT Bio Inti Agrindo di Merauke, dan PT ANJ Agri Papua (Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat).

“Tiga perusahaan yang berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit mendapat penolakan masyarakat setempat (pemilik hak ulayat) karena dituduh melakukan perampasan tanah adat, perusakan lingkungan hidup, peminggiran masyarakat adat, dan pelanggaran HAM lantaran melibatkan pasukan militer sebagai pelindung kawasan investasinya.” Demikian dilansir Suara Papua (25/1).

Aksi penolakan PT Nabire Baru - Ist.
Kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan janji Presiden Widodo untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong; dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas atau dikenal dengan sebutan Nawacita.

Seruan penolakan perusahaan kelapa sawit turut dimuat sebagai petisi online di situs change.org. “Saya peduli, terlalu banyak sumber daya alam tanah papua yang dieksploitasi tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan. Nabire sudah kotor, gersang, kualitas air tanah menurun, satwa punah, limbah, jelas mempengaruhi kelayakan hidup masyarakat dan ketersediaan sumber-sumber makanan di alam,” tulis Yudi Eko, salah satu penandatanganan petisi online itu, dikutip SP.

“Dalam pengalaman hidup kami, kehadiran perusahaan terbukti belum sepenuhnya memberikan manfaat sosial dan ekonomi berarti untuk memajukan kualitas hidup Orang Asli Papua. Papua hanya dijadikan ladang pemerasan untuk investor dan pejabat pendukungnya, sedangkan masyarakat asli hanya menjadi penonton dan berkonflik menjadi korban kekerasan pelanggaran HAM. Karenanya, program tersebut akan melukai hati kami yang sedang menuntut perubahan dan keadilan.” Demikian ditulis dalam surat terbuka MAP.

Penolakan pembukaan lahan sawit di Merauke - Ist.
Semakin meningkat masalah  pembebasan  Papua Barat untuk memisahkan diri menjadi sebuah negara tersendiri, semakin banyak hal yang lakukan Negara Indonesia terhadap masyarakat sipil Papua dengan tujuan menghabiskan etnis Bangsa Papua, dan hal lain juga masalah ekonomi.

Banyak orang menganggap hal ini adalah politik pertanian; hal sederhana. Masalah tersebut yang berhadapan adalah masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan sekelompok kapitalisme, dan masyarakat sipil dengan masyarakat transmigrasi. Masalah hak ulayat ini banyak memakan korban nyawa.

Dari tahun ke tahun, masyarakat sipil Nabire mengalami banyak  kasus-kasus pertanian dan agraria. Pemerintah setempat tidak memperhatikan kasus-kasus ini dengan baik. Masyarakat menjadi penonton dan pengemis di atas negerinya sendiri.

Selama ini, banyak orang Papua menyuarakan tentang kasus-kasus genosida, pembunuhan, pemerkosaan, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kontak senjata. Selain kasus tersebut, masalah agraria adalah masalah pelik  yang  mesti diselesaikan oleh pihak netral. Pada bulan Agustus 2011, masyarakat sipil Nabire menceritakan perampasan tanah oleh oknum TNI. Pada saat itu, disimpulkan cerita bahwa ini merupakan sebuah penjajahan. Inti ceritanya adalah masyarakat sipil Nabire melepaskan tanah secara terpaksa.
Konflik Agraria Menjadi Masalah Kita Bersama Reviewed by Majalah Beko on 14.24.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.