Breaking News

Berita

Korporatisasi Pertanian, Dampak, dan Situasi Keaman di Papua Membawa Manusia Papua di Arena Kehancuran

Oleh Akulian Gobai
Jokowi-JK, investor, bersama pemerintah setempat sedang melihat pembagunan pertanian (sawit) di Merauke - YD/Pembela HAM
Krisis pangan dunia akan berdampak pada kondisi pangan nasional; wacana yang sering dikeluarkan oleh mantan Presiden Indonesia, Soesilo Bambang Yoedoyono (SBY) pada tahun 2004. Untuk mengantisipasi krisis itu, SBY mendorong konsep ketahanan pangan nasional. Papua bagian Selatan dipilih sebagai wilayah yang tepat kerena kondisi geografisnya. Sekaligus kebijakan pemerintah pusat dapat bersinergi visi pembangunan pemerintah daerah, yaitu menjadikan Merauke sebagai lumbung padi di Papua.

Praktis di tahun 2010, Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) diresmikan SBY di atas lahan milik PT Medco Merauke. SBY juga mengeluarkan PP No. 18 Tahun 2010 yang sangat merugikan masyarakat Papua. Bahkan sebelum itu, untuk mengantisipasi krisis tahun 2008, SBY mengelurakan, PP No. 28 Tahun 2008, dan Inpres No. 5 Tahun 2008. Kini, pemerintah meningkatkannya menjadi  Merauke Integrated Food and Energy Estate yang dikenal dengan singkatan MIFEE. MIFEE sendiri adalah korporasi yang menaungi 32 perusahaan. Masing-masing perusahaan akan mengelola persawahan, tebu, sawit, keledai, dan sebagainya.

Sebagai bentuk dari strategi peningkatan pangan nasional berkelanjutan pada tahun 2015, kepemimpinan baru Indonesia, Presiden Joko Widodo kembali membuka panen raya di Merauke. Sekaligus menyebutkan akan menargetkan pengelolaan lahan sebesar 1,2 juta hektar. Jokowi berjanji akan meningkatkan pengelolahannya menjadi lebih dari 2,2 juta hektar. Pemerintah berdalih guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan terus akan dilakukan. Proses perincinan perusahaan untuk masuk berinvestasi di Papua akan dipermudah.

Selama setahun lebih menjadi Presiden Indonesia, lima kali Jokowi mendatangi Papua dan memberikan janji pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Seperti halnya pembangunan jalan rel kereta api Sorong-Manokwari dan peresmian lapangan terbang di Kabupaten Yahukimo.  Bahkan juga meresmikan pasar tradisional di Kota Jayapura; yang merupakan bagian dari janji membangun pasar tradisional di seluruh Nusantara.

Fokus pemerintahan Joko Widodo pada wilayah Timur, lebih khusus Papua menjadi signal bagi perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional untuk melakukan ekspansi industri ke Papua. Terlebih lagi pada tahun akhir 2015 telah terbuka pasar global, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 32 perusahaan dalam korporasi MIFEE diprediksi akan terus bertambah, sebab pemerintah berjanji akan mempermudah setiap perinciannya.

Empat kabupaten di wilayah Papua Selatan; Merauke, Asmat, Mapi, dan Boven Digoel telah masuk dalam garis operasi MIFEE. Setiap jengkal lahannya juga mendapatkan restu oleh pemerintah daerah setempat dengan surat keputusan (SK) beroperasi.  Menurut laporan Yayasan Pusaka Jakarta yang bekerja sama dengan berbagai lembaga non organisasasi pemerintah (NGO) tingkat lokal, melaporkan dalam Atlas Papua, bahwa adanya pola pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada perusahaan, yakni setiap akhir masa jabatan atau mendekati waktu pemilihan umum. Ini adalah bencana bagi masyarakat lokal di wilayah-wilayah tersebut.

Merauke sebagai wilayah pertama yang telah digarap menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat asli setempat, yakni suku Malind Anim. Suku yang tersebar di pesisir Pantai Selatan Papua hingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Boven Digoel di bagian Utara. Secara budaya, masyarakat Malind percaya pada totem dalam 7 suku mereka; antara lain marga Mahuze bertotem sagu, Gebze: pohon kelapa, Samkakai: kanguru, Kaize: kasuari, Basik-basik: babi, dan Balagaize: burung elang, dan Mahuze: anjing. Namun, apabila hutan dan alam mereka hilang secara tidak langsung akan mengeserkan nilai-nilai itu.

Masyarakat yang telah kehilangan hutan tempat mencari makan mereka, praktis akan kembali lagi menjadi buruh rendah dalam industri-industri (MIFEE) di atas tanah mereka. Keadaan itu akan berlangsung secara absolut bagi setiap individu maupun suku di wilayah Selatan Papua, lebih khusus Merauke selama 35 tahun MIFEE berkuasa dan setelah itu akan diperpanjang lagi sesuai dengan keinginan pihak pemerintah dan MIFEE.

Masyarakat Marind yang mulai menyadari hal ini sesekali kritis terhadap kebijakan pemerintah yang terlihat mencurigakan dan memaksa. Misalnya, untuk melakukan perluasan dan pengelolaan wilayah industri pemerintah bersama MIFEE, memperkerjakan anggota TNI. Atau, desakan-desakan oleh pemerintah melaui menteri terkait untuk segera mempercepat operasi MIFEE sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pemerintah meminta pihak pemerintah daerah untuk memaksakan masyarakat Marind melepas tanah adat mereka, karena menghambat pembangunan. Tidak jarang TNI dan POLRI dikerahkan untuk membantu mengupayakan pelepasan tanah  masyarakat kepada perusahaan. Sehingga, berakhir dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat adat.

Dengan demikian, ada suatu harapan yang besar kepada Presiden Joko Widodo selaku pemegang amanat tertinggi di negara ini untuk membangun Papua dengan pendekatan berbeda. Selain pendekatan pembangunan dan infrastruktur semata-mata, Jokowi perlu mendorong pembangunan di Papua dengan kaca mata berbeda agar sekiranya pembangunan di Papua, lebih khusus Papua Selatan tercipta keadilan, kenyaman, dengan menjunjung tinggi martabat masyarakat adat dan lingkungan mereka.

Analisis Film Dokumenter THE MAHUZE

Kedua warga Mahuse sedang berada di lumbung Padi - Yanu Domon/Pembela HAM
Pangan dan papan berasal dari hutan. Hutan  bagi marga Mahuze yang ada di Kabupaten Merauke, Papua adalah ibu. Merusak hutan dan menebang pohon sagu sama saja dengan membunuh marga Mahuze. Film dokumenter ini diproduksi Watchdog. Menonton film ini sudah pasti membuat kita marah dan juga sedih.  Film tersebut berjudul THE MAHUZE”, berlokasi di Muting; sebuah distrik yang berjarak sekitar 250 KM sebelah utara Kota Merauke, di sana hidup orang Malind bermarga Mahuze. Persoalan mempertahankan lahan atau hutan bukan semata-mata milik Merauke karena belahan lain di Indonesia, persoalan ini juga ada.

Film dokumenter ini cukup penting untuk dijadikan contoh bahwa komunitas adat bergantung pada hutan untuk bertahan hidup dan sebagai sumber mata pencaharian. Orang Mahuze juga bercerita bagaimana mengambil sagu dari hutan dan ikan dari sungai sesuai kebutuhan dan apa yang sudah diambil tidak boleh dibuang. Ini membuktikan bagaimana kehidupan mereka telah menyatu dengan alam.

Ketika saya menonton film ini,  perasaan saya menjadi emosi karena  hutan pohon sagu itu ditebang dan dihancurkan oleh perusahaan perindustrian dan ilegal logging. Menurut marga Mahuse, sagu dianggap sebagai makanan pokok orang Papua dari zaman dulu sampai sekarang karena tepung sagu bisa bertahan selama satu bulan – dua bulan dibandingkan dengan nasi atau beras.

Di mana, kehidupan anak cucu marga Mahuse ketika hutan pohon sagunya ditebang punah oleh invekstor asing tampak melihat kehidupan anak cucu marga Mahuse di kemudian hari sebagi pemilik hak ulayat. Boleh dikatakan hutan pohon sagu dianggap sebagai dapur kehidupan bagi suku Marind dan marga Mause.

Maka, saya sangat mendukung perjuangan marga Mause untuk mengembalikan  hak-hak dan melindungi hak atas tanah dan hutan pohon sagu  yang dikuasai oleh pemerintah untuk dijadikan persawahan  lumbung padi nasional dan penanaman kelapa sawit di atas tanah hak wilayat milik suku Malind Animha, khususnya marga Mause di Merauke.

Penanaman papan nama tapal batas  (ketua adat, kanan) dan (salah satu warga masyarakat Mahuse, kiri) – YD/Pembela HAM
Keluarga besar Mahuze sangat kompak menghadapi perusakan hutan di tanah mereka. Masyarakat adat di sana (saat ini) sadar sedang menghadapi ancaman baru yang akan merampas masa depan anak cucu mereka.

Bersama ketua adat, warga Mahuze mendiskusikan dan mencari tahu siapa pelaku yang menjual lahan adat kepada perusahan. Masyarakat adat (di sana) selalu memikirkan masa depan anak cucu mereka. Warga tidak setuju dengan adanya kegiatan perusahan yang menghancurkan hutan dan sagu mereka.

Dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, mereka melawan ancaman pemusnahan hutan, flora dan fauna, oleh perusahaaan. Mereka selalu mengadakan ritual keagamaan untuk membangun kesadaran demi satu tujuan demi mempertahankan tanah adat.

Hutan dirusak, sagu dihancurkan demi penanaman seribu hektar kelapa sawait dan padi di Distrik Muting-Merauke-Papua. Hati teriris, sedih, dan marah ketika melihat hal itu terjadi dalam film dokumenter THE MAHUZE yang dirilis Whactdoc baru-baru ini.

Film ini menceritakan tentang  suku Malind Merauke Papua yang berjuang mempertahankan tanah dan hutan adat yang mereka miliki karena kehidupan mereka tidak bisa terlepas dari hutan yang juga sebagai sumber penghidupan mereka.

Pemerintahan Jokowi-JK merencanakan Merauke sebagai lumbung pangan nasional MIFEE, tetapi program ini harus ditinjau ulang karena akan merusak alam dan beberpa jenis tumbuh-tumbuhan dan juga beberapa spesies hewan akan hilang.

Film THE MAHUZE sangat bagus ditonton oleh semua lapisan masyarakat, semua orang Papua, dan aktivis pencinta lingkungan. Setiap orang ingin hidup bahagia, bebas hidup tanpa ada ancaman dari pihak investor. Suku Malind, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang diangkat dalam film dokumenternya  THE MAHUZE produksi Wachdoc baru-baru ini berbeda.

Sumber daya alam  yang terkandung di dalam hutan  dirusak. Sagu  makanan pokok  dihancurkan untuk mewujudkan mimpi sejuta hektar sawah Jokowi; menjadi keuntungan sepihak para investor lokal dan asing tanpa melihat kehidupan masyarakat adat, bisa  bertahan menghadapi konflik atas batas tanah antar suku dari perusahaan-perusahaan penggelola kelapa sawit yang beroperasi, limbahnya mencemari sungai-sungai mengancam kehidupan dan kepunahan  makluk hidup. Di manakah hati nurani pemerintah melihat ketidakadilan ini?

Penanaman papan nama tapal batas  (ketua adat, kanan) dan (salah satu warga masyarakt Mahuse, kiri) – YD/Pembela HAM
Saya sangat terinspirasi dengan masyarakat adat Marga Mahuze dari beberapa marga yang ada dalam  film ini, yang bisa mempertahankan dan menjaga budaya, adat-istiadat, tanah serta hutan yang memberikan kehidupan bagi mereka dari ancaman kepunahan yang terjadi demi kelangsungan hidup anak cucu mereka.

Di manakah hatimu hai penguasa negara? Ketika kau melihat sagu,  hutan, dan sungai kami dirusak demi kebijakanmu… sedih, marah ketika melihat film THE MAHUZE yang  menceritakan kisah demi kisah  saudara-saudara kita di Distrik Muting yang memperjuangkan hak tanah adat mereka.

THE MAHUZEmengajak kita melihat situasi dari kebijakan pemerintah tentang proyek lumbung padi terbesar di Papua, tanpa melihat apa yang seharusnya dilakukan untuk masyarakat adat setempat; bagaimana sagu, hutan, dan sungai mereka dilindungi demi kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Masyarakat adat suku Mahuze mengatakan, hutan adalah mama. Di mana, saat kita lahir dan dibesarkan, mama tersebut yang menjaga, merawat, dan melindungi kita. Oleh karena itu, masyarakat sangat menjaga hutan sebagai warisan mereka yang sangat besar nilainya. Demi tanah seluas 300 hektar, kau mengijinkan investor asing mengambil hak kami untuk menanam sagu sebagai sumber makanan pokok kami.

Di manakah hatimu? Hai petinggi-petinggi negara, di saat kekuasaan dan kebijakanmu menciptakan konflik terhadap warga masyarakat setempat dan kehadiran pihak perusahan penanaman lumbung padi nasional di Merauke, tujuannya bukan untuk menyejahterakan masyarakat, melainkan menanam modal oleh para pemerintah dan invesktor sendiri.

Hal ini mengakibatkan dampak negatif terbesar yang terjadi di Kabupaten Merauke, Distrik Muting. Kondisi lapangan adalah penembangan pohon secara liar, hutan sagu dirusak, pohon kelapa yang merupakan makanan pokok ditebang habis susah dapat air bersih wilayah, dan dusun sagunya dikuasai oleh pihak perusahan.

Masyarakat adat kebanyakan yang kehilangan mata pencarian dan kehilangan tempat tinggal yang menetap di wilayahnya. Sebelum pihak pelaku atau investor masuk dilokasi operasi,  masyarakat adat (suku/marga Mahuse) bebas beraktivitas sehari-hari di lingkungan alamnya. Namun sayangnya, sesudah adanya perusahan MIFEE, masyarakat rupanya dalam tekanan dari pihak aparat kepolisian yang kawal perusahan selalu diintimidasi terhadap warga sipil setempat. Ketika masyarakat turun aksi demo damai guna menolak kehadiran perusahan, selalu dihadang, dipukul oleh pihak keamanan terdiri dari Brimob, TNI dan POLRI.

Ketika di daerah Papua lain ada rencana, entah baik dari pemerintah maupun investor dengan bahasa iming-iming bermaksud tujuan yang sama seperti di atas, rakyat yang pernah menanggapi serius karena pemerintah, pihak investor bersama TNI-POLRI tidak sama sekali peduli alam dan manusia Papua.

Jangan Bebaskan Papua!”

Ketika perusahaan masuk, TNI-POLRI sebagai penjaga perusahaan - imprasial.com
Berdasarkan hasil penelitian lembaga Imparsial empat tahun lalu; telah terjadi dominasi TNI di Papua dan Papua Barat. Bagaimana dengan sekarang?

Berdasarkan rilis IMPARSIAL yang diterima Tabloid Jubi, Sabtu (6/12): pada saat itu, pasukan TNI di Papua berkisar 14.842 prajurit. Dengan estimasi: TNI AD 12.000-13.000 parajurit, TNI AL 1.272 prajurit, dan TNI AU 570 prajurit. Jumlah prajurit tersebut empat tahun lalu, ditambahkan dengan 5000 prajurit TNI yang hendak mengisi kodam baru, Papua Barat pada 2016. Juga, ditambah 450 TNI AD dari Batalyon Infantri (Yonif) Yudha Sakti 133/Padang, Sumatera Barat, yang telah dirikim ke Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel, Senin (9/5/2016). Dalam misi pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini (kompas.com).  Maka, total TNI di tanah Papua, 20.929 prajurit. Itu baru yang dapat dideteksi.

Kebijakan Joko Widodo tentang pengembangan ekonomi di Papua macet karena keterisolasian wilayah bisa menyentuh hati pribumi Papua. Serta, dapat diterima sebagai obat penghilang rasa sakit hati atas kekerasan TNI pada masa lalu, dan menjadi jamu yang berfungsi mengembalikan nasionalisme pancasila yang mulai pudar. Bahkan, telah terhapus sapuan ketidakpercayaan untuk pemerintah pusat. Juga, tidak menghilangkan rasa aman dan nyaman yang baru dinikmati semenjak reformasi, 1998 dan diberlakukannya Otonomi Khusus pada 2001.

Maka, keinginan presiden yang rajin mengunjungi Papua; semestinya tidak menggunakan pendekatan keamaman untuk menyelesaikan kompleksitas masalah di Papua dengan melakukan penambahan dan penataan organisasi TNI di Papua. Hal itu pasti akan jadi sumber pelanggar HAM.

Mengingat sejarah yang dituliskan dengan darah dan air mata orang Papua semenjak bergabung ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi, 1 Mei 1963 hingga kini menuliskan kehadiran negara melalui TNI hanya membunuh dan meninggalkan traumatik pelanggaran HAM bagi masyarakat asli Bumi Cenderawasih.

Joko Widodo tahu bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara melalui TNI sangat melukai orang Papua, dan luka itu akan terbongkar bila dikorek. Bahkan, takkan disembuhkan bila luka lama itu terbongkar lagi; bagian yang luka akan diamputasi. Kalau Joko Widodo ingin Papua diamputasi dari Indonesia, silahkan!

Jika tidak ingin Papua diamputasi dari NKRI, sebaiknya penambahan pasukan ke wilayah paling Timur Indonesia dibatalkan. Sebelum memutuskan penambahan dan penataan organisasi TNI, pemerintah segera menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu di beberapa wilayah Indonesia, terutama Papua.

Dalam menyelesaikan persoalan di Papua yang sangat beragam, baik ekonomi, sosial dan budaya, juga sipil dan politik. Sebaiknya Joko Widodo tidak mengedepankan pendekataan keamanan berbarengan dengan kebijakan pengembangan ekonomi yang macet. Sebab, akan semakin memperkeruh keadaan Papua. Bahkan, di mata masyarakat internasional, terutama negara-negara pemerhati HAM di Papua.

Konstitusi Negara Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 Ayat (3) penempatan dan panambahan pasukan TNI di satu wilayah Republik Indonesia harus melalui keputusan politik Negara. Dalam hal ini keputusan dari sidang Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) RI.

Jadi, sebelum DPR RI membunyikan palu sidang terkait penempatan dan panambahan pasukan TNI, penambahan dan pembentukan organisasi TNI di Papua harus dibatalkan sebagai wujud kepatuhan dan kedewasaan Joko Widodo dalam menjalankan amanat konstitusi.

Jika penambahan dan penataan organisasi TNI dipaksakan di Papua tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku di negara ini, dengan dahlil menjalankan amat UU TNI, Pasal 7 Ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa kedaulatan NKRI bagi Papua lagi terancam oleh pasukan Amerika dan Inggris yang kini berpangkalan di Darwin, Australia. Serta, organisasi perjuangan kemerdekaan Papua, yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang belakangan gencar melakukan kampanye-kampanye di luar negeri dan Papua, menuntut self-determination.

Jika itulah alasan penambahan pasukan hingga mencapai 20.929 prajurit. Maka, lahir pula pertanyaan.  Apakah dengan pendekatan keamanan dapat merangkul “separatisme” sehingga Papua tidak menjadi Timor Leste? Dan dapat menahan intervensi dari Negara Amerika dan Inggris, apabila benar mengintervensi Papua? Mengingat dukung dua (2) Negara Melanesia bekas jajahan Inggris, yakni Vanuatu dan Salomon Island mendukung ULMWP, karena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Papua.

Hai penguasa dan pemodal (pemerintah pusat, provinsi, daerah dan TNI-POLRI), jalankanlah amanatmu sesuai dengan kewajiban, yakni melindungi, mengayomi, memenuhi, menghormati dan menjaga rakyatmu berdasarkan Ideologi Pancasila nomor 3 berbunyi; “Kemanusiaan yang adil dan beradap”. Akan tetapi, penerapakannya, tidak demikian. Yang dilihat bahwa melihat sumber daya alam di Papua dari nilai-nilai kejahatan dan kehinaan. Sebenarnya, memandang SDA (sumber daya alam) itu dari nilai-nilai kemanusiaannya. “Lihatlah kami masyarakat Papua seperti dirimu sendiri.”

*) Penulis adalah Aktivis HAM Papua
Korporatisasi Pertanian, Dampak, dan Situasi Keaman di Papua Membawa Manusia Papua di Arena Kehancuran Reviewed by Majalah Beko on 09.49.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.