BREAKING NEWS

Berita

Pelanggaran HAM Paniai 8 Desember 2014 dan Manokwari 26 Oktober 2016

Oleh Decler C. Yesnat, Akulian Gobai, Stevanus Onowame, Yanuarius Doman
Ilustrasi - Google (Ist.)
Latar Masalah

Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang terus meningkat menyebabkan masyarakat Indonesia selalu menjadi korban. Negara selama ini tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut, terlebih khusus kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.

Kasus pelanggaran HAM di Papua tidak diselesaikan, mulai saat Papua diintergasi ke Indonesia hingga kasus-kasus yang terkini. Tindakan kekerasan aparat, seperti penembakan, penculikan, dan aparat sebagai aktor pemicu konflik masyarakat di Papua, menyebabkan masyarakat Papua hidup tertekan dalam ketakutan. Penyebaran Kopasus, Intelijen, aparat non organik dan organik tersebar hampir di semua daerah di Papua, mulai dari perkotaan sampai perkampungan (di pedalaman).

Kasus-kasus seperti kasus Abepura, Wasior, Biak, Aimas Sorong, Paniai 8 Desember 2014, Manokwari 26 Oktober 2016 yang disertai tindakan kekerasan oleh aparat diindikasikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM di Papua semakin meningkat dalam empat tahun terakhir, 2012 sampai 2016. Mulai kasus penembakan, penculikan yang disertai tindakan-tindakan kekerasan, dan tanpa diikuti dengan proses hukum yang tuntas dan berkeadilan. Hingga saat ini pun, masyarakat Papua masih trauma dengan tindakan yang dilakukan pihak TNI/Polisi, Kopasus, Intelijen Indonesia terhadap masyarakat Papua.

Negara menganggap bahwa kasus-kasus HAM di Papua itu seperti kasus kriminal. Padahal jika ditelusuri, kasus yang terjadi di Papua itu dilakukan oleh satuan aparat negara, seperti TNI/Polisi, Kopasus, Inteljen Indonesia tersistem dan terstruktur.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia tidak ada keseriusan untuk menangani kasus-kasus HAM di Papua. Sampai saat ini pun, kasus-kasus HAM di Papua belum juga diselesaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara tidak serius menyelesaikan kasus HAM di Papua atau melakukan pembiaran.

Terlebih khusus pada kasus Paniai 8 Desember 2014, hingga saat ini belum ada upaya untuk menuntaskan kasus ini. Yang terbaru adalah kasus Manokwari 26 Oktober 2016.  Hingga saat ini juga belum juga terlihat adanya keseriusan dari pemerintah dalam menyelesaikan kasus itu.

Deskripsi Kasus

Kasus Manokwari 26 Oktober 2016

Kasus ini diduga menggunakan kekuatan yang mematikan dan semena-mena oleh oknum aparat kepolisian yang berujung pada kematian seorang laki-laki, dan melukai paling sedikit enam orang lainnya di Manokwari, pada 26 Oktober 2016.

Kasus ini dipicu setelah seorang pemuda Papua yang ditikam oleh orang lain dari kelompok etnis yang berbeda di sebuah warung di sekitar Pasar Sanggeng, Manokwari. Ia (korban) tidak membayar penuh makanan yang dibelinya di warung tersebut, kemudian ditikam.

Lalu, ratusan orang Papua membuat blokade di jalan-jalan dan juga dianggap melakukan penyerangan terhadap seorang anggota militer. Lalu, membakar enam motor milik kepolisian, dan mencoba merusak sebuah bangunan milik kepolisian.

Kepolisian dari Polres Manokwari merespon secara semena-mena dengan mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan massa. Tembakannya mengenai Onesimus Rumayom dan paling sedikit enam lainnya mengalami luka-luka karena tembakan itu. Mereka segera dibawa ke rumah sakit milik Angkatan Laut, tetapi Onesimus meninggal dalam perjalanan.

Kronologis Kejadian Paniai

Kejadian bermula pada tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, dimana pada saat itu, seseorang menggunakan kendaraan motor melewati pondok Natal yang berada di KM 4 Jalan Poros Madi-Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kab. Paniai. Pemuda yang berada di Pondok Natal tersebut menegurnya karena tidak menggunakan lampu kendaraan, sehingga dapat membahayakan. Tidak diterima dengan teguran tersebut, pengguna kendaraan kemudian marah dan mengancam akan kembali lagi. Tidak berselang lama, pengguna kendaraan tadi kembali ke Pondok Natal bersama dengan sekitar 6-8 orang temannya. Mereka melakukan pemukulan terhadap beberapa pemuda yang berada di sana, yang bernama Yulianus Yeimo. Mia Gobay, 13 tahun; Elikian Pigai, 12 tahun; Elia Gobay, 10 tahun; Aten Gobay, 12 tahun; Diston Yeimo, 12 tahun; Ferry Gobay, 8 tahun; Benyamin Giay, 9 tahun; Anikan Pihai, 13 tahun; Abimelek Pigai, 14 tahun; Otovince Pihai, 12 tahun; Yulian Yeimo, 16 tahun. Buntut dari pemukulan pemuda ini, maka terjadi penyerangan pada tanggal 8 Desember 2014 pukul 02.00 WIT, sehingga terjadi penembakan masyarakat yang berada di Lapangan Karel Gobay, yang menyebabkan korban meninggal dan luka.

Korban Meninggal Dunia

Alpius Youw, Laki-laki, 16 Tahun (Luka Tembak); Alpius Gobay, Laki-laki, 17 Tahun, (luka Tembak); Simon Degey, Laki-laki, 17 tahun, (Luka tembak); Yulian Yeimo, Laki-laki, 16 Tahun (Luka tembak pada bagian perut tembus pantat).

Korban Luka-Luka

Andreas Dogopia, Laki-laki, 23 Tahun (Luka tembak perut, luka robek pada tangan kiri); Yulian Mote, 36 Tahun, Laki-laki (luka robek kepala, bibir dan hidung); Yulianus Tobay, 40 Tahun, Laki-laki (luka tembak paha kiri tembus paha kiri); Yeremias Kayame, 59 Tahun (Luka pada tangan kanan); Jerry Gobay, 13 Tahun, Laki-laki (luka robek di kaki kanan); Oktavianus Gobay, 13 Tahun, Laki-laki (Luka robek di tangan kanan); Noak Gobay, 29 Tahun, laki-laki (Luka robek di tangan kanan); Naftali Neles Gobay, 45 Tahun, Laki-laki (Luka di tangan kiri); Yeremias Kayame, 59 Tahun, Laki-laki (Luka pada tangan kanan); Italia Edoway, 35 Tahun, Perempuan (Luka di tangan kanan); Abernadus Bunay, 10 Tahun, Laki-laki (luka pada paha kanan).

Rekomendasi

Dugaan penggunaan kekuatan yang semena-mena atau disalahgunakan oleh aparat kepolisian atau aparat keamanan lainnya saat menjalankan tugasnya harus diinvestigasi secara menyeluruh lewat sebuah mekanisme yang independen dan imparsial.

Mereka yang memiliki tanggung jawab komando dari Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Royke Lumowa (satuan Porles Manokwari dan satuan Brimob Manokwari) dan Kapolda Papua (satuan Porles Paniai) harus dibawa ke muka hukum, dan para korban diberikan reparasi yang memadai. Jangan sampai sebaliknya, aparat pelaku justru dilindungi dengan cara misalnya, “hadiah” kenaikan pangkat, mutasi ke wilayah yang “aman”, atau disembunyikan profilnya.

Para pihak berwenang (misalnya Komnas HAM, LPSK) harus memastikan bahwa para korban pelanggaran HAM semacam itu dan keluarganya mendapatkan reparasi yang efektif dan penuh, termasuk kompensasi.

Kasus pelanggaran HAM di Papua semakin meningkat. Kekerasan, penculikan, penembakan, yang mengancam populasi orang asli Papua. Kami minta kepada lembaga-lembaga HAM Internasional, lembaga HAM PBB, duta besar Eropa agar bisa merespon dan menyurati kepada pemerintah Indonesaia tentang masalah HAM di Papua.
Pelanggaran HAM Paniai 8 Desember 2014 dan Manokwari 26 Oktober 2016 Reviewed by Majalah Beko on 12.27.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.