BREAKING NEWS

Berita

1 Mei: AMP KK Bali Gelar Diskusi Bersama

AMP Bali bersama kaum buruh di Bali (AMP Bali/NB)
Bali, MAJALAH BEKO - - Dalam rangka memperingati dan menolak aneksasi Indonesia atas West Papua (1 Mei 1963 – 1 Mei 2017), mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota (KK) Bali menggelar diskusi bersama, Senin (01/05/2017) pada pukul 13.00 hingga 15.30 WITA di Asrama Nduga, Denpasar, Bali.

Berikut hasil diskusi dalam siaran pers yang dikirim Biro Agitasi dan Propoganda AMP Bali, Natalis Bukega kepada majalahbeko.com:

Indonesia telah dan sedang menjajah Papua dengan cara aneksasi atau menjajah Papua mulai dari 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 2017 (telah sampai 54 tahun). Kolonial Indonesia masih berkuasa di Tanah Papua bersama para kapitalis dan imprealis yang kaki tangannya adalah militer; penjajah di atas Tanah Papua.

Mulai saat ini, kolonial Indonesia mengunakan kapitalis untuk menguasai tanah Papua dengan berbagai perusahan-perusahan yang ada di tanah Papua. Dalam statistik yang dilihat dari tahun 1982 sampai 2014, ada 84 perusahan yang berkuasa di tanah Papua, mulai dari yang telah berksploitasi maupun yang belum, ada juga perusahan yang masuk kontrak untuk ditindaklanjuti pada waktu berikut.

Statistik ini belum terhitung dari tahun 1960-an hingga 1982 tentang berbagai perusahan kapitalis yang menguasai tanah Papua. Mata pencaharian sandang, pangan, dan papan sebagai aset kehidupan orang Papua juga dikuasai para kapitalis dan colonial dengan berbagai cara (halus atau cara mereka).

Berdasarkan sejarah, Bangsa Papua Barat telah merdeka pada 1 Desember 1961 dan telah memproklamsikan Negara Papua Barat secara de facto dan de jure. Artinya, Papua Barat telah dipersiapkan menjadi Negara Papua Barat. Buktinya, telah ditetapkan nama negara; “Papua Barat”, lagu kebangsaan’ “Hai Tanahku Papua”, lambang; “Burung Mambruk”, bendera; “ Bintang Fajar atau Bintang Pagi”, dan semboyang Negara Papua Barat; “One People One Soul”.

Secara de facto: kemerdekaan Papua Barat sah karena kemerdekaan itu terjadi secara nyata pada tanggal 1 Desember 1961. Sedangkan, secara de jure: (sementara) sah karena kemerdekaan Papua Barat ini dilegalkan oleh berbagai pernyataan produk hukum. Secara hukum Indonesia, hal ini termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Secara hukum Internasional, tertuang dalam Pasal 73 Piagam PBB berbunyi: ”All People Have The Right to Self Determination Regardless of Their State of Development” dan berbagai konvensi Internasional lainnya sebagai sebuah negara dan berdaulat.

Namun sayangnya, saat itu, Ir. Soekarno mengemukakan bahwa Bangsa Papua masih primitif, sehingga Negara Papua Barat tidak dikatakan negara melainkan masih dalam bingkai Indonesia. Padahal, saat proklamasi Negara Indonesia tahun 1945, dituliskan: “… dari Sabang sampai Ambonia”, tidak termasuk Papua Barat. Jika dilihat dari kata “primitif”, itu sangat salah bagi kolonial Indonesia, karena pada saat itu, banyak rakyat Papua pintar membawa motor, sepeda, pesawat, dan kapal, serta berbagai kehidupan orang Papua Barat memang telah maju dibanding kolonial Indonesia. Itu terlihat jelas ketika orang-orang Belanda maupun bangsa asing masih ada di tanah Papua dengan foto atau gambar yang silam.

Pemikiran Soekarno memang sangat tindak adil secara hukum Internasional dan Nasional, karena pemikiran Soekarno dikendalikan oleh Amerika, yang ingin menguras, mengisap, merampas, dan merampok orang Papua Barat (bahkan kemudian membunuh dengan berbagai cara intimidasi, mulai dari operasi militer maupun melalui tindakan-tindakan untuk memusnah orang Papua Barat (genocide)). Hal ini seperti yang dikatakan seorang Jendral Indonesia, Ali Murtopo: “Kami tidak butuh manusia. Kalua mau merdeka, silahkan kalian pergi ke Pasifik atau bilang orang Amerika antar kalian tinggal di bulan. Kami perlu hanya tanahmu”. Inilah kolonial Indonesia yang masih merebut tanah Papua sampai sekarang dengan mendatangkan berbagai kapitalis di tanah Papua.

Dengan diskusi kali ini, kami (Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali) mengatakan bahwa, 1 Mei adalah hari aneksasi Bangsa Papua yang membawa pelanggaran-pelanggaran HAM tiada akhir. Sampai “Papua Merdeka”, kolonial Indonesia akan kembali pada kaumnya sendiri. Bangsa Papua Barat akan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, AMP KK Bali bersama para buruh di Bali juga mengikuti aksi demo di depan Kantor Gubernur Bali, sekitar pukul 09.00 sampai pukul 11.00 WITA.

Dalam aksi demo, kaum buruh menyampaikan aspirasi tentang hak hidup. AMP Bali berorasi tentang perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat dengan berbagai segi perjuangan Bangsa Papua Barat.

Kami ketahui, tanggal 01 Mei bukan rahasia lagi, maka para buruh tidak boleh takut dan tidak boeh ragu berbicara kebenaran dan perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini. Kita berjuang dengan mulia dari rakyat (kaum tertindas) maupun yang tidak tertindas, serta situasi di Papua sangat dalam cengkraman Indonesia, di mana rakyat Papua saat ini hidupnya tidak sejahtera. Hapuskan segala bentuk penjajahan di Papua,” ungkap seorang orator AMP Bali, Ribka di aksi panggung.

Selain itu, AMP Bali mengeluarkan sikap.


(Aten Pekei)
1 Mei: AMP KK Bali Gelar Diskusi Bersama Reviewed by Majalah Beko on 23.21.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.