BREAKING NEWS

Berita

Demonstrasi Masyarakat Papua (Studi Etnografi Perspektif Antropologi)

Oleh : Akulian Gobai
Ilustrasi (anginselatan.com/ist.)
Fenomena demonstrasi terjadi ketika berbagai presepsi kelompok masyarakat tidak disatukan sesuai sasaran dan impian utama dalam pejuangan hidup kemasyarakatan majemuk. Dinamika sosial selalu nyata dan nampak di kalangan masyarakat dominan. Dan, tingkatan hidup kinerja birokrasi kepemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk mendaki harapan masyarakat yang mencari nafkahnya dengan budaya pribumi. Dengan isu Papua Merdeka yang menyebar di setiap pelosok tanah Papua, kasus-kasus kriminal pun ikut bersamanya. Sehingga, terdengarlah tragedi yang tidak ditanggapi serius oleh pihak pemerintah. Karena, dari dahulu, sejarah perjuangan Papua Merdeka yang sebenarnya diabaikan. Akhirnya, munculah gerakan-gerakan sosial Papua Merdeka.

Organisasi-organisasi Papua Merdeka, seperti KNPB, WPNCL, WPNA sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat Papua Barat untuk mendukung organisasi terbesar ULMWP masuk dalam MSG, demi mengejar penentuan nasib sendiri bagi penderitaan rakyat Papua Barat. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perjuangan Papua Merdeka dalam waktu tertentu, seperti tanggal 18 April 2016 dilakukan ketika mendapat informasi dari organisasi terbesar perjuangan Bangsa Papua Barat, yakni ULMWP. Di mana, perjuangannya sudah masuk pada agenda-agenda internasional yang nantinya akan dibahas pada pertemuan terbesar Negera-negara MSG di Negara Bagian Asia Pasifik.

Semakin hari semakin memanas tentang masalah tanah atau sering disebut Papua Merdeka di kalangan berbagai lapisan masyarakat. Ketika dua atau tiga orang kumpul untuk membicarakan sesuatu hal, contohnya tentang bisnis, pasti akan ada oknum-oknum tertentu (Badan Intelejen Negara (BIN) atau pihak kepolisian) yang datangi untuk mencari tahu informasi yang sedang dibahas itu. Dan akhirnya, informasi tersebut ditanggapi lain dan menjadi hal yang ‘dibenarkan’ oleh pihak kepolisian dan BIN untuk dapat mempublikasikan lewat berbagai sarana media sosial kepada publik. Padahal, informasi tersebut tidak sesuai kenyataan. Akan tetapi, cara kerja BIN beda. Negara juga mengakui dan membenarkannya. Sebab, BIN adalah alat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergerak pada masalah-masalah tersebut. Organisasi perjuangan Papaua Merdeka merupakan tolak ukur dalam menyuarakan peristiwa yang diambil dari tindakan masyarakat lokal sebagai pemilik hak dalam menyuarakan aspirasi kepada publik dengan ideologi dasarnya.

Pada tanggal 18 April 2016 lalu, organisasi WPNCL bersama elemen-elemen masyarakat wilayah Kepala Burung di Kota Manokwari melakukan demonstrasi sebagai di Kantor Dewan Adat Papua Barat yang berkedudukan di Kota Manokwari, Jln. Pahlawan, di samping Kantor Kejaksaan Kabupaten Manokwari. Gerakan sosial tersebut, menurut pandangan antropologi budaya, bukan menyuarakan kepentingan pihak-pihak tertentu. Namun, membicarakan kasus-kasus kriminal, seperti intimidasi, pemerkosaan, pembunuhan yang kini terjadi di mana-mana di atas tanah Papua. Pemikiran masyarakat untuk melakukan aksi tersebut bahwa, momennya penting dan sesuai. Dan, kesempatan itulah yang dimaksud dengan budaya. Sehingga, saat bernegosiasi dengan menggunakan kearifan lokal yang dimiliki oleh suku bangsa Papua Barat wilayah Manokwari sebagai pondasi dasar untuk melangkah. Kearifan lokal yang dipegang saat itu, seperti tifa, noken, dan baju lukisan Papua dan stekmen-stekmen serta spanduk sebagai parisasi yang menunjukan bahwa “inilah kami rakyat Papua Barat” (bukan berarti tujuan utamanya meminta merdeka). Saat berlangsungnya negosiasi, boleh saja mengungkap kata “Papua Merdeka”, karena kata tersebut adalah budaya dalam proses perjuangan kemerdekaan sejati.

Tanggal 18 April 2016, seluruh lapisan masyarakat melakukan aksi. Surat ijin aksi ditanggapi pihak kepolisian dengan baik. Mereka tidak menghalangi dan memberikan kesempatan kepada massa aksi. Pihak kepolisian mengawal jalannya aksi. Wartawan hadir dan massa aksi menggunakan seruling dan tifa saat pembukaan dan penutupan aksi.

Papua Merdeka adalah hak orang Papua dalam memberikan atau mengeluarkan berbagai unek-unek yang tersimpan di dalam budaya atau budaya tak benda. Sehingga, mencari ruang atau peluang untuk dapat diungkapkan oleh setiap masyarakat di wilayah Manokwari sebagai Kota Injil dan sejarah peradaban orang Papua di aspek religi atau kepercayaan.

Berbagai lapisan masyarakat wilayah Papua yang hadir dan menyaksikan proses aktivitas sepanjang hari itu, mulai dari Pegunungan Arfak sampai ujung Kabupaten Manokwari. Karena, sejarah mencatat dan mere-view kembali perintis-perintis dahulu perjuangan bangsa Papua, ras Melanesia yang ada di permukaan bumi Papua sebagai berkat dan anugerah oleh Yang Maha Kuasa. Dalam orasi, diangkat peristiwa-peristiwa pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi dan pembungkaman yang dilakukan oleh koloni-koloni Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak manusiawi, yang selalu diimplementasikan sampai saat ini, juga sedang dirasakan oleh pribumi West Papua.

Lembaga Dewan Adat merupakan wadah penampungan berbagai informasi dan kegiatan yang membicarakan hak dan kewajiban masyarakat adat wilayah Kepala Burung, Manokwari. Kantornya berkedudukan di kota Manokwari, tepatnya di dekat Kantor Kejaksaan Negeri. Momen tertentu, seperti tanggal 8 April tersebut, biasanya masyarakat adat membicarakan haknya di muka publik, namun bagi pihak atau oknum tertentu biasa juga menghalangi prosesi kegiatan tersebut. Walaupun demikian, anggapan masyarakat bahwa itu hal biasa, sehingga harus diselesaikan di bawah komando koordinator lapangan (korlap).

Pada tanggal 02 Mei 2016, KNPB wilayah Manokwari telah mengadakan ibadah syukuran dengan tujuan mendukung ULMWP masuk dalam MSG. Tujuan utama KNPB malakukan berbagai kegiatan, adalah memediasikan di muka publik lewat media sosial dan media massa. Saat itu, tempat kegiatan di lapangan Hans Makalo, samping kanan dengan Kantor Lurah Amban dengan massa ratusan masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Manokwari, selain aktivis KNPB, pihak kepolisian dan wartawan setempat. Kegiatan tersebut telah dikoordinir oleh tim kerja sebagai utusan Ketua KNPB (Alexander Nekenem) yang saat itu masih ditahan di penjara atau Lembaga Kejaksaan Negeri Manokwari. Instruksi yang diungkapkan perwakilan anggota KNPB di Sekretariat KNPB, bahwa mengingat situasi di Papua dan Papua Barat detik-detik ini masih panas, dan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), maka KNPB dan rakyat Papua tidak turun jalan dan hanya mengadakan ibadah sebagai mediasi, supaya agenda ULMWP berjalan, begitu juga dengan Hardiknas.

Tanggal 02 Mei juga, pihak kepolisian berkeliaran atau berpatlori di setip mata jalan sekitar Amban, dengan tujuan utama mengamankan sistuasi dan membatasi gerakan tambahan KNPB. Hal ini diungkapkan pihak kepolisian kepada beberapa aktivis KNPB di depan Mbamar, depan kampus Unipa Manokwari. Saat itu pun, hamper terjadi konflik antara pihak kepolisian dan pihak KNPB karena berbeda pendapat. Sehingga, malamnya, saya pantau, masyarakat setempat agak sulit dan sempit untuk keluar dari lingkungan rumah mereka, termasuk mahasiswa di Kelurahan Amban.

Fenomena tersebut, menurut pantauan saya, sangat merugikan dan mengkhwatirkan banyak orang yang menjalankan berbagai aktivitas keseharian mereka, baik dalam bisnis ekonomi, pendidikan, agama, dan politik, serta pesta demokrasi yang sedang memanas di Provinsi Papua Barat, yang direncanakan pada tahun 2017.

Pribumi West Papua kini dipecah-belah menjadi 3 kelompok besar, yakni pribumi yang dengan hati memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, pribumi yang mengikut-seratakan dalam garis NKRI yang disebut dengan BIN, dan pribumi yang benar-benar berjuang berdasarkan sejarahnya yang belum terungkap oleh etnis Papua yang ada di pelosok-pelosok tanah Papua, yang kaya akan budaya dan kekayaan alam.

Anggapan masyarakat pribumi yang berjuang atas dasar sejarah dari bawah, sering tidak senang dengan aktivis-aktivis yang memediasi Papua Merdeka kerena prinsipnya bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah, bukan rencana dan kehendak manusia yang dapat mewujudkannya. Jadi untuk melakukan hal besar ini, kita juga harus miliki kekuatan dari atas (Tuhan) dulu, kemudian melangkah di tingkat pemerintahan dunia ini. Ketika kita sendiri tidak melakukan hal yang baik, lalu membicarakan di muka umum, belum tentu kebebasan diberikan. Walaupun pemerintah memberikan kebebasan, itu pun akan diputuskan melalui perjanjian untuk membatasi gerakan tambahan yang dibuat oleh rakyat sebagai pemilik hak dasar. Tantangan besar yang dirasakan bagi pihak pemegang sejarah, hanya karena pengikut-pengikut NKR ini sangat besar jumlahnya, dan kaki-tangan NKRI banyak yang turut menghalang ketika 3 kelompok tadi mengeluarkan aspirasi di muka publik. Mereka akan menyadari serta mengikuti perintah Tuhan sebagai pemegang segala-galanya yang ada di dunia ini. Banyak kecurigaan dan kehinaan yang terjadi antara masyarakat, aktivis, dan BIN. Apabila perjuangan ini tidak dijuangkan oleh orang-orang ternama, pasti maju-mundurnya akan ditindas terus dan kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Kasus pun sering tidak diteruskan sampai pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejarah Papua adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik imperialisme Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).  

Sebelum PEPERA dilakukan, tepat 7 April 1967, Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani kontrak pertamannya dengan pemerintah Indonesia. Maka, klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak dalam proses penentuan nasib sendiri, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi, dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Selama 32 tahun, Papua dalam kontrol rezim militeristik Soeharto, telah banyak terjadi kasus pelanggaran HAM melalui berbagai operasi militer yang diterapkan di Papua. Situasi ini tidak berhenti setelah masa reformasi di Indonesia tahun 1998. Walalupun pergantian rezim terus terjadi hingga rezim Jokowi – JK, tidak disertai perubahan mendasar terhadap sistem di Indonesia.

Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer Indonesia sampai saat ini masih terus terjadi. Buktinya, penembakan yang membabi buta terhadap 5 pelajar di Enarotali, Kab. Paniai pada tanggal 8 Desember 2014 lalu oleh TNI-Polri, penyisiran terhadap masyarakat kampung Utikini, dan masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.

Di tengah situasi teror, intimidasi, penahanan, penembakan, bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini pemerintah kolonial Indonesia dan imperialisme Amerika Serikat masih terus melakukan pembahasan perpanjangan kontrak karya PT Freeport tanpa meminta persetujuan dari rakyat Papua Barat yang memiliki hak penuh di wilayahnya. Melihat semua kompleksitas semua persoalan di Papua saat ini, di mana tidak ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua, maka dengan kehadiran PT Freeport milik imperialisme Amerika yang merupakan dalang kejahatan terhadap rakyat Papua.

Pandangan antropologi menuntut untuk manusianya. Peran seorang antropolog selalu menyuarakan, namun pihak pemerintahan tidak menanggapi keinginan tersebut, malah membiarkan hal tersebut. Akibatnya, timbul kecemburuan dan konflik di antara suku dan ras Papua. Pemerintah daerah sampai provinsi juga orang asli Papua malas tahu, tidak menganalisis, dan tidak mengambil kebijakan bersama. Akhirnya, banyak kasus pembunuhan terjadi di tengah-tengah mansyarakat West Papua. Salam Damai ****
Demonstrasi Masyarakat Papua (Studi Etnografi Perspektif Antropologi) Reviewed by Majalah Beko on 21.30.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.