Breaking News

Berita

Mama Papua Masih Berjualan di Jalan, ke mana Uang Otsus?

Oleh Nomensen Douw
Mama-mama Papua masih berjualan di pinggiran jalan, di luar gedung pasar. Dana otsus gagal 100%. (dok. penulis)
Sejauh ini, mama-mama Papua masih berjualan di pinggiran jalan raya, ditemani terik matahari yang begitu membakar kulit mereka. Berdagang sudah menjadi tradisi mama-mama Papua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah dan membiayai anak mereka bersekolah. Ada banyak macam jualan yang dijual mama Papua, seperti hasil jahitan noken, sayur, ubi, dan hasil kebun lainnya. Kehadiran Pemerintah Indonesia di Papua sudah hampir satu abab, namun belum terlihat mama Papua yang berjualan di tempat yang layak, seperti mama Jawa yang sudah sejak lama berjualan di tempat yang jauh lebih baik.

Melihat dari sekitar mama-mama Papua berjualan (di pasar dan di pinggiran jalan, tempat mama-mama berjualan (gantung) hasil jahitannya dan hasil panen dari kebun), kesedihan saya timbul. Saya melihat mereka berlindung di bawah terik matahari jahat yang membakar diri mama-mama Papua. Sungguh, hal ini sangat menyakitkan bagi saya. Di manakah hati pemerintah daerah (sejauh ini) untuk memberikan tempat yang nyaman bagi mama-mama Papua?

Perbandingan mama-mama Papua dan mama-mama Jawa di pasar tradisional sangat jauh perbedaannya, artinya lebih banyak mama Jawa berjualan di tempat yang layak dari pada mama-mama Papua. Coba saja ke pasar, pasti Anda akan bertemu dengan mama-mama Papua yang berjualan di luar gedung, di jalan masuk pasar, dan di sepanjang jalan.

Jika mama-mama Papua masih berjualan di jalan dan di tempat yang tidak layak, sangat disayangkan akan kehadiran otonomi khusus (otsus) yang sudah berumur 15 tahun, yang dikatakan sudah melihat nasib orang asli Papua ini. Ternyata, otsus gagal 100 persen. Otsus tidak membawa perubahan bagi orang asli Papua, lebih khususnya bagi mama-mama yang masih berjualan di pinggiran jalan dengan cara yang sengsara. Dana otsus yang dalam pelaksanaannya dibagi dengan porsi 60:40, yaitu 60 persen dikelola provinsi dan 40 persennya dikelola kabupaten/kota itu telah berubah format baru dengan porsi, yakni 80 persen dikelola kabupaten/kota dan 20 persen dikelola oleh provinsi. Perubahan format dalam porsi ini demi peningkatkan perhatian, namun tidak menjadi tolak ukur yang baik karena masih banyak yang bekerja setengah hati dengan bergumur kepentingan, sehingga yang terjadi adalah kesenjagan sosial yang masih terus meningkat di tanah Papua.

Banyak langkah yang diambil pemerintah, namun tidak membawa sedikit perubahan dalam sosial-ekonomi orang Papua, seperti refomasi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ternyata, semuanya itu hanya terlahir untuk menipu rakyat Papua di balik kepentingan raja-raja kecil di daerah. Esensinya, mama Papua masih berjualan di pinggiran jalan, di tempat  yang tidak layak.

Kabijakan Gerakan Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang dicetuskan oleh Gubernur Papua (Lukas Enembe) pun tidak menjadi langkah yang positif untuk kemajuan ekonomi rakyat Papua, karena, secara komprehensif tidak menyentuh dan tidak mengubah angka kemiskinan di Papua. Salah satunya mama Papua masih berjualan pinang, hasil jahitan noken, dan hasil kebun tanpa kelayakan tempat jual yang disiapkan dari pemerintah di pinggiran jalan dan di pasar tradisional.

Ada alternatif yang diambil pemerintah setelah ada tuntutan kepada pemerintah pusat, sehingga pasar mama-mama Papua sudah dibangun di Papua, namun itu bukan menjadi ukuran yang dapat menyelesaikan persoalan di Papua. Masih banyak mama Papua yang (akan) berjualan di jalan dan di tempat yang tidak layak. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus lebih lagi membuka mata hati dan pikiran.

Papua memiliki masalah yang sangat kompleks, namun hal ini tidak menjadi masalah yang besar, jika pemimpin mau bekerja keras dan jujur terhadap rakyat. Hanya saja, saat ini, orang Papua tidak memiliki pemimpin yang mau bekerja keras dan jujur terhadap rakyatnya sendiri. Sehingga, sampai hari ini, mama-mama Papua masih berjualan di jalan.

Hampir secara umum, pemimpin Papua tidak memiliki hati yang empati kepada masyarakat, sehingga pembangunan dari tahun ke tahun tidak pernah ada perubahan. Pelayanan tanpa hati inilah yang menjadi masalah besar di Papua. Jika saja pemerintah daerah mau melayani masyarakat dengan sepenuh hati yang tulus, jujur, transparan dan dengan penuh dengan empati, maka masalah Papua bukan sesuatu yang besar. Dengan begitu, paling tidak, mama-mama Papua sudah berjualan di pasar yang layak, di tempat yang jauh lebih baik.

Pemerintah harus melayani, mengayomi, dan mengajak. Tidak bisa pemerintah hanya membangun infrastuktur lalu dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus kreatif dan berpikir untuk mendorong rakyat yang tadinya tidak mengerti cara berjualan yang benar menjadi mengerti. Inilah langkah yang harus pemerintah jalankan, kalau tidak, penderitaan terus terjadi hingga umur bumi berakhir (kiamat). ***
Mama Papua Masih Berjualan di Jalan, ke mana Uang Otsus? Reviewed by Majalah Beko on 00.00.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.