BREAKING NEWS

Berita

Pembungkaman Ruang Demokrasi HAM Papua dan Aksi 1000 Lilin Ahok di Nabire

Oleh Deserius Goo
Polisi amankan aksi penyalaan 1000 lilin buat Ahok di Nabire (tribratanewspapua.com)
Kota Nabire, Papua adalah salah satu kota rawan, dalam arti kota militeristik. Banyak kasus pembantaian kekerasan secara tersistematis atau terorganisir terjadi di kota Tugu ini. Pembantaian ini selalu dilakukan oleh para pemburuh atau para militer Indonesia. Terlihat kental pula pembungkaman ruang-ruang gerak bagi para aktivis yang menyuarakan hak-hak sosial maupun hak asasi manusia (HAM).

Pembungkaman ruang demokrasi untuk bebas berekspresi dalam menyuarakan kebenaran oleh aktivis maupun rakyat dalam bentuk ibadah, diskusi, mimbar bebas, dll, selalu saja dibubarkan secara paksa, bahkan dengan tindak tidak manusiawi berdasarkan pemahaman militer sebagai suatu bentuk ‘aksi-aksi makar’ yang dicaplokkan oleh para militer.

Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat juga diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengemukakan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain Pasal 28 dan 28E Ayat (3), kemerdekaan mengemukakan pendapat juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sementara, dalam UUD Pasal 28a, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apakah setiap manusia berhak hidup atas kehidupan ini?

Dengan mempertimbangkan hukum-hukum dasar yang tercantum jelas-jelas dalam hukum dasar Negara Indonesia, maka muncul sebuah pertanyaan besar bahwa, mengapa negara dan kaki tangan militer tidak mengaplikasikan UU yang ada dalam negara ini? Dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), militer bagian kepolisian sudah ditata jelas tugas, wewenang, dll bagi seorang polisi. Namun, ternyata, itu pun tidak dipahami oleh pihak kepolisian negara yang bertugas di Papua pada umumnya, lebih khusus Nabire. Kepolisian selalu saja melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan secara terorganisir yang sangat fatal terhadap nyawa rakyat. Ini kenyataan yang selalu saja dilakukan oleh militer Indonesia di Papua pada umum dan lebih khusus di Kota Nabire.

Satu hal yang menjadi pertanyaan, mengapa militer membiarkan massa aksi yang memasang 1000 lilin untuk Ahok di Nabire pada malam Sabtu (12/05/2017) di sepanjang Jalan Pepera. Apa perbedaan aksi terkait Ahok yang hanya dipenjara 2 tahun saja dengan aksi peduli HAM Papua? Mengapa massa aksi Ahok di Nabire dilindungi dan dibiarkan begitu saja tanpa ada reaksi militer?

Untuk rakyat Papua di Nabire, sejauh mana kontribuksi Ahok terhadap rakyat Nabire, sehingga rakyat Nabire melakukan aksi duka? Padahal, ketika aksi-aksi kemanusiaan (HAM) Papua yang nyata terjadi di daerah setempat dibungkam militer, hingga pembubaran secara paksa maupun penangkapan massa aksi dan diskriminasi dengan banyak pencaplokkan terhadap para aktivis dan rakyat dilakukan.

Dalam hal ini, terlihat bahwa kepentingan para elit-elit tertentu berperan aktif untuk mengaktifkan paham ideologi Pancasila demi mendoktrinisasi rakyat Papua di Nabire. Rakyat Nabire diarahkan demi kepentingan beberapa orang yang sebagai perpanjang tangan kaum koloni. Mengapa aksi bersama atas duka pemenjaraan Ahok ini menjadi duka bagi rakyat Nabire? Penulis sangat heran atas salah berpikirnya rakyat Nabire. Tentunya, ada pengerak yang menggerakan rakyat hanya demi kepentingan individu. Parah!

*) Penulis adalah Juru Bicara (Jubir) KNPB Nabire
Pembungkaman Ruang Demokrasi HAM Papua dan Aksi 1000 Lilin Ahok di Nabire Reviewed by Majalah Beko on 22.57.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.