BREAKING NEWS

Berita

Pencurian SDA dan Pelanggaran HAM Papua (Fokus Kelapa Sawit)

Poster video dokumenter "Pencurian SDA dan Pelanggaran HAM Papua (Fokus Kelapa Sawit)" (Beko)
 “Video dokumenter “Pencurian SDA dan Pelanggaran HAM Papua” dibuat berdasarkan realita yang sedang terjadi di tanah Papua dewasa ini; menggambarkan pencurian sumber daya alam (SDA) yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua. Video ini juga dibuat dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sa, ko, dan de (torang) tentang akar pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua yang kian berlarut.”

NASKAH

1. POTRET UMUM

Papua terletak di wilayah paling Timur Indonesia dengan luas wilayah 42,22 juta ha atau setara dengan 3,5 kali luas pulau Jawa (Direktorat Jendral Planologi Kehutanan. 2009.).

Papua memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, yakni hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Hal ini telah mendorong Indonesia dan bangsa-bangsa asing untuk menguasai pulau Papua.

Hutan merupakan target utama investor, mula-mula melalui konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan pembukaan hutan untuk lokasi transmigrasi, dan belakangan melalui konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Melalui peraturan daerah, lalu otonomi khusus, desentralisasi kekuasaan memicu perseteruan untuk memegang kendali antara pemerintah Papua dan pemerintah pusat. Mafia kayu yang baru adalah para pedagang kayu dan petugas keamanan serta pejabat setempat, seiring dengan beralihnya demam kayu dari Kalimantan ke Papua. Dalam dekade terakhir ini proyek kelapa sawit dan bubur kayu serta berbagai kegiatan lain semakin menghancurkan hutan Papua, di samping atau bersamaan dengan penebangan hutan (Buletin DOWN TO EARTH No. 89-90, November 2011, Edisi Khusus Papua).

2. INVESTOR

Survei Lokasi

Undang-undang telah mengklasifikasikan hutan sebagai hutan negara. Berdasarkan hal itu, ijin Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjadi basis pelepasan kawasan dari hutan negara ke investor. Setelah itu, investor melakukan survei lokasi.

Biasanya, investor melakukan survei lokasi bersama lembaga perantara masyarakat pemilik hak ulayat, seperti kepala desa tanpa sepengetahuan dan musyawarah bersama masyarakat.

Kepala desa diiming-imingkan dengan jabatan atau imbalan oleh investor, jika kepala desa mampu mempengaruhi masyarakat adat untuk mendapatkan ijin.

Perijinan Pemerintah

Proses penggarapan ijin membutuhkan waktu yang relatif panjang, baik itu melalui jalur ijin pusat, politik, atau sogokan. Pada umumnya, investor mengurus surat ijin dan hak pengolahan hutan, serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait, di antaranya bupati dan Dinas Perkebunan Kabupaten, khusus untuk kelapa sawit.

Perijinan Kepala Desa (Pemilik Hak Ulayat)

Setelah mengantongi surat ijin dan hak pengolahan hutan, investor meminta ijin kepala desa untuk mengelola hutan adat masyarakat. Sementara, investor memberikan sosialisasi ganti-rugi dan menipu atau memanipulasi masyarakat pemilik hak ulayat dengan gula-gula manis milik sang kapitalis-imperialis yang meyakinkan. Kadang, investor meminja ijin secara sepihak tanpa melibatkan pemilik hak ulayat.

Konflik (Bagian I)

Gula-gula manis kapitalis-imperialis dan pemberian ijin secara sepihak itu justru membawa konflik baru. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat dengan kepala desa dan kian bertumbuh subur hingga pada saat pembukaan lahan atau perusahaan bereksploitasi.

Sangat mudah bagi perusahaan menciptakan konflik dalam masyarakat dengan cara ini, memecah-belah mereka menjadi pro dan kontra. …. Perusahaan yang bereksploitasi di Papua menggunakan dan berada di bawah payung group-group perusahaan besar dan bekerjasama dengan perusahaan transnasional. Mereka juga mengendalikan bisnis sektor usaha lainnya, seperti pembalakan kayu, hutan tanaman industri, pertambangan, penangkapan hasil laut di tanah Papua maupun di daerah lainnya di Indonesia. …. Perusahaan tersebut sering menggunakan nama lokal dan nama tertentu untuk memberi kesan “pencitraan” pro rakyat dan pro lingkungan, meskipun faktanya berbeda, seperti: Hijau Lestari, Matoa Lestari, Agro Lestari, Sawit Lestari, Agung Sejahtera, Nabire Baru, Sarmi Sejahtera, dan sebagainya (Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal, Maret 2015).

3. PERUSAHAAN YANG BEREKSLOITASI DI PAPUA

Saat ini, setidaknya terdapat tiga situs utama sumber daya alam yang menjadi sasaran eksploitasi di Papua, yaitu: pertambangan, kayu (hutan) dan gas alam. Penebangan kayu atau kelapa sawit diwakili oleh perusahaan-perusahaan HPH, seperti MIFEE, PT Perkebunan Nusantara (PN) II Arso, PT Nabire Baru, PT Permata Putra Mandiri, dan lain-lain.

4. DAMPAK (SDA)

Kerusakan Hutan dan Ekosistemnya

Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan urutan provinsi: Provinsi Riau 690 ribu hektare, Kalimantan Tengah 619 ribu hektare, Papua 490 ribu hektare, Kalimantan Timur 448 ribu hektare, dan Kalimantan Barat 426 ribu hektar (Forest Watch Indonesia, Desember 2014).


Selain itu, dampak yang diakibatkan oleh hadirnya perusahaan-perusahan tadi antara lain, kerusakan lingkungan, seperti hilangnya ekosistem hutan, banjir, pencemaran air, bumi sesak, udara panas, makanan sulit, dan amdal, serta penyakit lingkungan (diare, dan lain sebagainya).

Konflik (Bagian II)

Setelah merasakan dampak yang diakibatkan oleh hadirnya perusahaan-perusahaan itu, masyarakat adat melakukan aksi protes terhadap perusahaan. Dalam rangka mengamankan investasi, pihak perusahaan menurunkan aparat keamanan (Brimob dan TNI). Dalam situasi ini, aparat keamanan tidak segan-segan menangkap, bahkan menembak masyarakat adat yang dianggap sebagai pemimpin demo atau koordinator aksi.

“Beroperasinya perusahaan-perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung turut menyumbang praktik-praktik pelanggaran HAM di Papua, selain perusakan lingkungan. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di antaranya, praktik-praktik diskriminasi dan pelarangan atau pembatasan aktivitas ekonomi oleh pihak perusahaan, perebutan tanah dan praktik-praktik represif aparat keamanan yang berkolaborasi dengan perusahaan.” (NN)

Konflik (Bagian III)

Akibat ruang demokrasi dalam menuntut hak-hak terus dibungkam aparat keamanan peliharaan perusahaan-perusahaan tadi, masyarakat melakukan demo atau protes langsung kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati serta DPR, namun biasanya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan hingga korban terus terjadi di wilayah atau lahan masyarakat adat.

(Kasus Kelapa Sawit di Papua yang Dilansir Tabloid Jubi dan Suara Papua)

“Bahwa Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana,” pernyataan Ali Murtopo pada tahun 1966, dituliskan oleh Socratez Sofyan Yoman dalam bukunya “Pemusnahan Etnis Melanesia, tahun 2007 diterbitkan oleh Galang Press”.

Silahkan download, nonton, dan subscribe videonya di sini: Pencurian SDA & Pelanggaran HAM Papua (Fokus Kelapa Sawit) 2016


(Mahasiswa Peduli Alam dan Manusia Papua di Manokwari)
Production & Copyright © 2016 Beko. Mengungkap Fakta di Balik Kebohongan.

#Naskah #VideoDokumenter #Pencurian #SDA #KelapaSawit #Pelanggaran #HAM #Papua
Pencurian SDA dan Pelanggaran HAM Papua (Fokus Kelapa Sawit) Reviewed by Majalah Beko on 01.04.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.