BREAKING NEWS

Berita

Antropologi dan Sisi Senyap Kemanusiaan

Oleh : I Ngurah Suryawan *)
Penulis (dok. penulis)
Sejak memutuskan mengabdikan menjadi dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat, saya merasakan ada “kesalahan” dalam perspektif memahami kontribusi ilmu pengetahuan dalam perubahan sosial di tengah masyarakat Papua. Dari merasakan “kesalahan” tersebut, saya kemudian meyakini bahwa ilmu pengetahuan (ilmu sosial humaniora) mengalami “kekalahan” di tengah arus perubahan di Tanah Papua. Situasi kekalahan tersebut tergambar gamblang dari massifnya modernitas dalam bentuk investasi-investasi global yang masuk ke kampung-kampung di Tanah Papua. Sementara di sisi lain, kontribusi ilmu sosial humaniora terbatas hanya kepada penggambaran situasi yang terjadi di masyarakat. Padahal, ilmu pengetahuan akan bermanfaat bagi masyarakat ketika menjadi inspirasi bagi perubahan sosial di tengah masyarakat.

Satu hal yang menjadi otokritik bagi perguruan tinggi dan juga ilmu pengetahuan secara umum adalah posisinya di “menara gading” dan tidak mengakar di tengah masyarakat. Ilmu pengetahaun menjadi alat untuk kekuasaan dan universitas hanya menjadi perpanjangan tangan saja dari birokrasi pemerintahan. Universitas dengan tujuan sebagai lembaga pendidikan untuk mendiskusi ilmu pengetahuan akhirnya terjerumus hanya sekadar menjadi lembaga birokrasi yang mencetak sarjana-sarjana. Dalam konteks itulah, studi-studi ilmu sosial humaniora harus mereposisi diri tidak hanya menjadi pelayan kekuasaan, tetapi menjadi medium bagi masyarakat yang “dikalahkan” oleh kekuasaan.

Dalam konteks itulah, saya masih tidak bisa melupakan sebuah buku yang sangat menginspirasi karya Urvashi Butalia berjudul “Sisi Balik Senyap, The Other Side of Silence (2002)”. Buku itulah yang salah satunya menginspirasi saya untuk memilih jalan-jalan keberpihakan kepada “sejarah senyap” kelompok masyarakat yang dikalahkan dalam kajian akademik dan keilmuan. Saya berkeyakinan, ilmu-ilmu sosial dan humaniora sepatutnya memberikan suara—melalui senjata keilmuannya—untuk kelompok-kelompok masyarakat yang dikalahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misi ideologis dari ilmu-ilmu humaniora adalah memberikan ruang dan ekspresi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dikalahkan oleh kekuasaan yang rakus.

Suara-Suara Lama yang Dicampakkan

Sebagai seorang yang menekuni salah satu ilmu sosial humaniora, yaitu antropologi, saya meyakini sepenuhnya bahwa seorang antropolog memiliki sisi-sisi kemanusiaan dalam hidupnya. Dalam kerja akademik dan kehidupannya sehari-hari, sepatutnya antropolog senantiasa menggunakan sensitifitas subyektif kemanusiaannya untuk merespon fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagai seorang sejarawan dan antropolog, Urvashi Butalia dalam bukunya secara terang-benderang mengatakan bahwa karyanya adalah adalah sebuah karya “subyektif” yang jujur, dan sudah pasti terdapat keberpihakan penulisnya dalam menuturkan ingatan kepedihan, kegetiran dan pergulatan manusia dalam pemisahan negara India dan Pakistan. Urvashi memberikan kita cermin bagaimana ketajaman, sensitifitas dan keberpihakan seorang peneliti dan penulis untuk melihat dan menggali suara-suara terbungkam, kisah pedih manusia dalam sebuah pentas sosial politik bernama pemisahan sebuah bangsa. Di dalamnya terdapat segudang narasi bagaimana penuturan ingatan manusia, sebuah kisah yang “kecil” yang diberikan ruang untuk bertutur dan berbagi.

Urvashi Butalia dengan tegas dan jujur menyatakan dirinya tidak bisa bernaung dibawah jargon karya “objektif” dalam pakem akademik yang kaku. Urvashi tidak memilih untuk berkutat dalam bahasa-bahasa “tinggi” konflik politik pemisahan. Ia lebih tertarik untuk menggambarkan semuanya tidak dengan bahasa-bahasa sulit yang sering digunakan kalangan akademik, ataupun kerangka teoritik yang rumit tapi tidak menjejakkan kakinya. Ia menuliskan dengan detail bagaimana cerita-cerita rakyat biasa yang menjadi korban dari peristiwa pemisahan itu. Ia meminjam suara lirih dan pedih rakyat kecil untuk menjelaskan bagaimana konflik pemisahan bisa berakibat pada perubahan kehidupan, rasa kehilangan dan kepedihan rakyat biasa.

Sebuah sikap yang mengagumkan adalah argumentasinya untuk berpihak pada “suara-suara yang lama dicampakkan”. Suara pedih itu mungkin tidak akan dihiraukan oleh kalangan elit, dianggap sebagai cerita biasa, yang kalah dari cerita elit politik dan masyarakat. Suara-suara dan penuturan rakyat yang “dikalahkan” inilah yang menjadi kekuatan dan fokus penulisan Urvashi. Dari penuturan kisah-kisah itu, semua data dan catatan lapangan yang diperolehnya tentu sangat subyektif. Ia mengakui itu semuanya dan mencoba lepas dari hantu bernama objektifitas.

Ingatan yang terpelihara di masyarakat terhadap suatu peristiwa akan diturunkan terus-menerus pada generasi berikutnya. Karena itulah, menelisik ingatan-ingatan itu, sampai pada keengganan manusia mengingatnya, sampai pada kesenyapan dibalik ingatan manusia, menggugah para peneliti, akademisi, dan para aktivis kemanusiaan untuk bersama-sama belajar menyentuh alas dan dasar setiap persoalan sosial kemanusiaan yang terjadi. Bagi saya, semuanya didapat bukan dengan kerumitan bahasa akademisi yang melangit dan melakukan penelitian di belakang meja, tapi dengan mendengar penuturan dan membuat rakyat kecil “bersuara” dengan penulisan hasil penelitian yang telah dilakukan. Memang tugas terberat intelektual dan akademisi adalah bagaimana suaranya bisa dimengerti rakyat kecil. Mungkin kata “merubah” terlalu utopis, tapi sangat mungkin terjadi jika para intelektual dan akademisi ini bisa menjejakkan kakinya bersama rakyat, membuat apa yang disampaikannya dimengerti rakyat kecil, berempati, dan bersikap membela rakyat yang “dikalahkan”.

Tapi sebagian besar intelektual dan akademisi, khususnya para antropolog yang fokus kajiannya pada pergulatan manusia dan kebudayaannya, seakan lepas dari “bumi” yang menjadi pijakannya—kisah-kisah manusia dengan problematikanya. Bahkan sangat banyak para antropolog yang menjadi tim ahli pemerintah daerah untuk membangun hotel megah di tengah perkampungan kumuh. Karena itu, rakyat kecil harus digusur dan mengalah pada gerakan pembangunan infrastruktur pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Lapisan elit para antropolog ini mengais rezeki dari proyek-proyek pembangunan yang ditawarkan oleh negara. Di mana tugas mereka adalah melakukan survei kelayakan masyarakat menerima produk-produk industri, atau dibangunnya sebuah pabrik dan hotel. Akar ilmu antropologi kembali pada awal perkembangannya, saat kolonisasi antar bangsa berlangsung. Antropologi menjadi panopticon dan sekaligus mengkonstruksi karakter masyarakat yang dikoloni (dijajah). Hal yang sama dilakukan sebagian besar para antropolog di daerah-daerah eksploitasi sumber daya alam dan juga sebagian besar di Indonesia dengan “mendikte” masyarakat yang sedang ditelitinya, dijadikan sebagai sebuah “harta sosial dan budaya” untuk mendukung nilai-nilai modernitas semisal pembangunan, investasi, yang ujung-ujungnya menyingkirkan masyarakat lokal di tanahnya sendiri.

Semuanya menunjukkan bagaimana relasi kuasa antropologi dan rezim modernitas bekerja, khususnya terakit dengan proyek-proyek pembangunan dan menjalarnya investasi yang mengeksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua. Saya masih curiga, hingga kini sisa-sisa peninggalan antropologi kolonial itu masih terasa kuat dan bahkan dijadikan acuan pokok dalam setiap perkuliahan di universitas yang membuka jurusan antropologi. Paradigma antropolgi yang “elit” dan berjarak adalah warisan dari perspektif antropologi kolonial. Sementara, massa rakyat yang “dikorbankan” dari pembangunan dan pariwisata, sebuah kuasa struktur sosial terabaikan. Inilah cermin pergulatan antropologi orde baru, di tengah para antropolog sibuk dengan proyek-proyek konsultan-konsultan pembangunan.

Saya lebih sepakat—dan ini terus menjadi perdebatan para antropolog—, bahwa antropologi bukanlah ajang pemetaan teoritik yang melambung tinggi, seperti misalnya pergulatan wacana otonomi daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan manusia dengan grafik dan hitungan keberhasilan. Yang diperlukan antropologi dan para antropolog adalah sikap berpihak pada rakyat yang “dikorbankan” oleh struktur kekuasaan. Karena itulah, sensitifitas dan kepekaan untuk menangkap suara-suara senyap dan bungkam ini menjadi kekuatan bertutur serta sekaligus empati bagi para antropolog. Tentu ini dengan sebuah kesadaran bahwa suara-suara yang terpinggirkan dari rakyat kecil juga mempunyai hirarkhi dan struktur kuasa sendiri. Justru operasi kuasa inilah yang ingin dibongkar oleh antropolog, dan kemudian menuliskannya menjadi sebuah karya yang menggugah dan inspiratif. Paling tidak ini bisa menjadi alternatif untuk menjawab bagaimana antropologi menjelaskan masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Dan juga sebuah etika bahwa antropologi adalah ruang bertutur bagi rakyat kecil. Karena itulah dengan empati dan etika, para antropolog tidak akan terbuai dengan kontes-kontes konferensi yang megah dan produksi publikasi serta ketenaran dengan melupakan rakyat kecil yang ditelitinya. Dengan tindakan etis dan humanis, selayaknya antropologi menjadi sebuah ruang kesaksian dan bertutur bagi rakyat kecil, yang tidak kemudian dilupakan, tapi dijadikan ruang dan relasi pemihakan bagi para antropolog. Karena dengan menentukan sikap akan menunjukkan pemihakan atau pengkhianatan antropologi di Indonesia.

*) Penulis adalah antropolog dan dosen di Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat. Bukunya, “Suara-Suara yang Dicampakkan: Suara Kritis dari Tanah Papua” (2017 –  segera terbit)
Antropologi dan Sisi Senyap Kemanusiaan Reviewed by Majalah Beko on 11.01.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.