BREAKING NEWS

Berita

Pandangan Masyarakat Adat dan Hak Ulayat OAP

Oleh : Wilzson Mobalen
Ilustrasi (riauonline.co.id/Ist.)
“Negara punya konsep hak. Masyarakat adat juga punya konsep hak dalam wilayah kehidupan.”

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai harta kekayaan sendiri, baik yang berwujud dan tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membiarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan hukum dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat relegio magis.

Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah adat tersebut.

Tanah dan hutan bagi masyarakat adat Papua dan juga masyarakat adat pada umumnya bukan saja merupakan sumber kehidupan ekonomi semata, namun juga merupakan sentral kebutuhan spiritual. Terdapat konsep kunci dalam tradisi masyarakat adat Papua, bahwa tanah adalah “ibu”. Hingga kini, sesungguhnya bagi masyarakat adat Papua, tanah tidak bisa diperjual belikan (Rahman 2007).

Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat.

Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sampai saat ini masih menerapkan hak ulayat dalam status hak atas tanah. Dalam penerapannya terdapat berbagai masalah yang timbul disebabkan beberapa hal, seperti ketidakadilan pemerintah dan adanya kejanggalan pada perda hak ulayat terkait dengan eksistensi masyarakat adat Papua dan keberadaan hak ulayat masyarakat tersebut.

Permasalahan yang timbul adalah ketidakjelasan batas-batas wilayah hak ulayat, sehingga menghambat proses pemindahan hak atas tanah, dan malah menimbulkan konflik antar suku. Sebenarnya, mereka mengenal batas-batas hak ulayat, misalnya dalam bentuk pohon besar, gunung, sungai, rawa, batu besar, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa kawasan demikian tidak bertuan adalah tidak tepat. Hukum adat sudah mengatur kepemilikan tanah, hutan, gunung dan segala yang ada di dalamnya di seluruh tanah Papua, tapi itu kurang efektif untuk menentukan batas tanah ulayat.

Masyarakat adat diakui secara internasional sebagai bagian dari masyarakat dalam komposisi dan konstelasi sosial-politik masyarakat modern (Baca: HAM Masyarakat Adat Pasal 1, 2, dan 3 – Eksistensi dan Jati Diri Madat).  Mereka tidak masuk ke dalam kelompok masyarakat sipil, masyarakat ekonomi ataupun politik.  Maka, jelas Madat berhak menikmati segala hak yang seharusnya dimiliki dan dinikmati oleh semua umat manusia di planet bumi ini, termasuk hak untuk menghargai dan mengatur tanah (hutan—lingkungan hidup) yang merupakan sumber kehidupan dan identitas (papuapost.com, 19 Juni 2008).

Konsep negara yang hanya membangun infrastruktur, namun tidak sesuai dengn pengelolaan tata ruang dari masyarkat adat, sehingga mengacaubalunkan wilayah adat dan wilayah administrasi pemerintahan, dan hak-hak wilayah tidak diakui dan yang diakui hanyalah wilayah administrasi pemerintahan versi negara. Sehingga mengakibatkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah daerah terkait batas atministrasi wilayah adat dan wilayah pemerintahan.

Kesimpulan: sebelum pemerintah membangun dan melakukan pemekaran-pemekaran, terlebih dahulu harus bersosialisasi dan meminta keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, pemekaran, dan sebagainya agar tidak menimbulkan konflik internal bagi masyarakat adat dan negara. (*)
Pandangan Masyarakat Adat dan Hak Ulayat OAP Reviewed by Majalah Beko on 21.34.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.