Breaking News

Berita

Siaran Pers Masyarakat Korban Pelanggaran HAM dan Bisnis di Nabire

Ilustrasi (Ist.)
Nabire, 13 Juni 2017

Hari ini, alam beserta penciptanya sedang menengok dan menunggu keseriusan dari negara ini (Indonesia) untuk bertanggung jawab akan nyawa, darah, dan tulang-belulang yang berserakan di atas negeri ini (Papua).

Hari ini, alam juga sedang menantikan sebuah pertanggungjawaban terhadap pengrusakan tempat-tempatnya oleh bor-bor dozer atas kebijakan negara yang tak pro rakyat. Belenggu dan ketidakpastian ini menghantarkan kami kepada ketidakkepercayaan Rakyat Papua terhadap setiap kebijakan negara.

Hari ini (Selasa, 13 Juni 2017) dijadikan sebagai momen pelanggaran HAM Wasior Berdarah (April-Oktober tahun 2001); sebuah kejahatan HAM berat; korban pembunuhan : 4 (empat) orang, korban penyiksaan : 39 (tiga puluh sembilan) orang, korban perkosaan : 1 (satu) orang, dan korban penghilangan secara paksa : 5 (lima) orang.

Tapi, juga kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan bisnis di seluruh Tanah Papua (Biak Berdarah, Wamena Berdarah, Nabire Berdarah, dan Paniai Berdarah). Hari ini dan detik ini, negara juga tak dapat memberikan sebuah proteksi jaminan akan hak, rasa nyaman, dan keinginannya tanpa dipaksakan terhadap masyarakat adat.

Hari ini, masyarakat Suku Besar Yerisiam Gua, Kampung Sima, Distrik Yaur, Nabire mengalami kerugian yang sangat luar biasa oleh ulah perkebunan kelapa sawit PT Nabire Baru. Tempat kermat, dusun sagu, hutan buah alam, dan tempat-tempat penting lainnya ditebang dan dikuasai tanpa sepengatahuan masyarakat Yerisiam, juga penghormatan terhadap hak kolektifnya. Tapi, juga pelanggaran hak-hak masyarakat.

Hari ini, Suku Wate Kampung Nifasi dipaksakan oleh perusahaan tambang; PT Kristalin Eka Lestari dan PT Pasifik Mining Jaya untuk menolak patuh dan memaksakan menguasai lahan sumber-sumber emas mereka. Keputusan dan penolakan kolektif mereka seakan menjadi bahan mainan oleh para investor yang ingin menguasai dengan dalih kesejahteraan. Tapi, juga kasus masyarakat adat lainnya di Nabire.

Pendekatan militerisme dalam mem-back up perusahaan-perusahaan yang tak patuh terhadap kehendak masyarakat adat, tapi juga melindungi sebuah aktivitas yang terindikasi ilegal masih berlaku dan cukup tinggi di Tanah Papua, lebih khusus Nabire.

Terus bertanya-tanya di dalam benak kami, apakah rezim Orde Baru telah berakhir? Dan, masih banyak lagi pertanyaan, yang kalau kami tanyakan atau kami bertindak, kami bisa dipolitisir lagi dengan sebutan makar dan lain-lain. Hidup dalam sebuh penekanan, kebebasan kami terpasung. Jujur kami tidak merasa nyaman karena hidup tanpa penghormatan.

Oleh sebab itu, kami (Masyarakat Korban Pelanggaran HAM dan Bisnis di Nabire, Papua) meminta:

1. Seluruh pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanah Papua segera diselesaikan secara tuntas oleh negara.
2. Kami minta negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menseriusi pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua yang tiap hari kian bertambah dan secara terang-terangan melibatkan Institusi Negara, dalam hal ini oknum-oknum TNI/Polri.
3. Khusus kami, masyarakat adat di Nabire (Suku Yerisiam dan Suku Wate) meminta secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia untuk meninjau dan menyelesaikan kasus kami yang terus terbelenggu dan tak ada kepastian akan hak masyarakat.
4. Negara segera membuka ruang untuk pengakuan dan penghormatan akan kedaulatan masyarakat adat Papua, sehingga proteksi, tapi juga hak turun-temurun dapat dihargai dalam setiap kebijakan negara dalam wilayah adat, tapi juga investasi yang hadir di sana.
5. Kami berharap, tujuan Nawacita dari Presiden Joko Widodo dapat berlaku di Papua, sehingga tidak hanya menjadi slogan belaka.

Demikian siaran pers Masyarakat Korban Pelanggaran HAM dan Bisnis di Nabire, Papua. Semoga ini dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjut. Tuhan dan leluhur memberkati.

"Negara Bertanggungjawab atas Pelanggaran HAM Berat dan Pengabaiaan Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam dan Sumber Kehidupan"

An. Masyarakat Korban Pelanggaran HAM dan Bisnis di Nabire, Papua

Dibuat di : Nabire
Tanggal : 13 Juni 2017
Jam : 15:25 WP (Waktu Papua)

1. Gunawan Inggeruhi
2. John Gobai
3. Roberthino Hanebora
4. Adrianus Maniba
5. Mirna Hanebora
Siaran Pers Masyarakat Korban Pelanggaran HAM dan Bisnis di Nabire Reviewed by Majalah Beko on 23.46.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.