BREAKING NEWS

Berita

Ini Pernyataan Sikap Penolakan Kapolda Papua Barat Non OAP

Massa menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua DPRD. Foto: Yepuni Giyai/Beko. 
Manokwari, MAJALAH BEKO - - Aksi penolakan Kapolda Papua Barat non orang asli Papua (OAP) yang digelar mahasiswa dan masyarakat Papua Barat di kantor DPRD Papua Barat, Senin (24/7/2017) siang menghasilkan empat pernyataan sikap. Berikut empat pernyataan sikap massa aksi yang diterima majalahbeko.com.

SURAT PERNYATAAN SIKAP
PENOLAKAN KAPOLDA PAPUA BARAT YANG BUKAN ORANG ASLI PAPUA

Melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, oleh berbagai kalangan selama ini dianggap sebagai titik kunci penting untuk menetapkan status politik baik bagi pemerintah maupun masyarakat Papua. Sebagaimana diketahui, melalui undang-undang otonomi khusus, Papua telah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan perundangan. Namun implementasinya di lapangan menjadi sebuah mimpi buruk bagi masyarakat Papua karena tidak berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan pemerintah di Provinsi Papua maka dimekarkan Provinsi Papua Barat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. 15 Tahun sudah Otonomi Khusus bergulir di Provinsi Papua dan Papua Barat namun intisari dari undangan-undang tersebut tidak memberikan keberpihakan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Hal itu nampak dari berbagai institusi pemerintahan yang belum memprioritaskan putra-putri Papua, baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif maupun TNI dan POLRI. Kebijakan tentang Kepolisian Daerah (POLDA) sebagaimana diutarakan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, BAB XIII mengatur tentang Kepolisian daerah Provinsi Papua Barat,  pasal 48 Poin ke 5 mengatakan bahwa: Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua.

Oleh sebab itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Papua bersama elemen Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Provinsi Papua Barat dengan ini menuntut:
1. Menolak dengas Tegas Surat Keputusan (SK) KAPOLRI No. ST/1768/VII/2017 tentang pemberhentian Brigadir Jenderal Polisi Drs. Martuani Sormin Siregar, M.Si dari jabatannya sebagai Kapolda Papua Barat, dan diganti oleh Brigjen Pol Drs. Rudolf Alberth Rodja
2. Menuntut kepada Kepala Kepolisisan Republik Indonesia (KAPOLRI) untuk memprioritaskan putra-putri Papua sebagai pimpinan kepolisian daerah Papua.
3. Dalam menunjuk pimpinan kepolisian daerah KAPOLRI, MENKOPOLHUKAM berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
4. Meminta kepada Ketua DPR PB agar menyurati Presiden Republik Indonesia untuk segera memerintahkan KAPOLRI untuk menetapkan dan melantik KAPOLDA Papua Barat adalah Orang Asli Papua (OAP)

Manokwari, 24 Juli 2017

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS PAPUA
Presiden Mahasiswa Unipa (Imanuel Rumere)
Koordinator Aksi (Geradus Tembut)

Didukung Oleh:
FIM (Geradus Tembut)
AMPP (Hugo Asro)
Parlemen Jalanan (Ronald Mambyeuw)
PMKRI
Ikmabi (Mansor Dwan Ap)
IMA (Yustus Dowansiba)
Imajawa (Jems Aisoki)

(Yepuni Giyai)
Ini Pernyataan Sikap Penolakan Kapolda Papua Barat Non OAP Reviewed by Majalah Beko on 09.13.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.