BREAKING NEWS

Berita

Mahasiswa & Masyarakat Menolak Kapolda Papua Barat Non OAP

Massa aksi menyampaikan aspirasi kepada DPR Provinsi Papua Barat. Foto: Yepuni Giyai/Beko.
Manokwari, MAJALAH BEKO - - Ratusan masyarakat Papua Barat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (Unipa), Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP), Forum Independen Mahasiswa (FIM), Ikatan Mahasiswa Biak (Ikamabi), Ikatan Mahasiswa Arfak (IMA), Ikatan Mahasiswa Japen-Waropen (Imajawa), Lembaga Pemberdayaan Perempuan Papua, dan Lembaga Masyarakat Adat menggelar aksi penolakan Kapolda Papua Barat yang bukan orang asli Papua (OAP), Senin (24/7/2017) siang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat.

Awalnya, massa aksi berkumpul di depan pintu masuk utama Unipa. Kemudian, massa melakukan long march hingga di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat dengan pengawalan puluhan aparat TNI/Polri. Massa menyampaikan aspirasi mereka di halaman kantor DPR Papua Barat.

Geradus Tembut, koordinator lapangan (korlap) aksi menjelaskan, aksi ini digelar menyikapi Surat Keputusan (SK) KAPOLRI No. ST/1768/VII/2017 tentang pemberhentian Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Drs. Martuani Sormin Siregar, M.Si. dari jabatannya sebagai Kapolda Papua Barat dan diganti oleh Brigjen Polisi Drs. Rudolf Alberth Rodja.

Tembut mengatakan, aksi ini menolak Kapolda Papua Barat non OAP. “Kami menolak dengan tegas Kapolda Papua Barat yang bukan orang asli Papua,” katanya.

Oleh karena itu, Tembut menambahkan, pihaknya meminta DPR Papua Barat bersama pemerintah pusat meninjau kembali SK Kapolri dimaksud.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat agar segera mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali surat keputusan Kapolri terkait pergantian Kapolda Papua Barat yang bukan orang asli Papua yang sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat beberapa hari lalu,” pintanya.

Tembut juga meminta pemerintah pusat harus menghormati hak OAP dan mematuhi Undang-undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001. “Pemerintah pusat harus menghormati hak martabat kami orang Papua dan patuh pada Undang-undang otonomi khusus No.21 Tahun 2001,” pinta Tembut.

Selain itu, Imanuel Rumere, Presiden Mahasiswa (Presma) Unipa juga menjelaskan tujuan aksi. Ia mengatakan, masih ada putra asli Papua Barat yang seharusnya menjadi Kapolda.

“Menyikapi Surat Keputusan KAPOLRI Nomor ST/1768/VII/2017 tentang pemberhentian Brigadir Jenderal Polisi Drs. Martuani Sormin Siregar, M.Si. dari jabatannya sebagai Kapolda Papua Barat dan diganti oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Rudolf Alberth Rodja, maka kami menolak dengan tegas Kapolda Papua Barat yang bukan orang asli Papua. Kami masih punya putra asli Papua yang sudah seharusnya menjadi pemimpin di atas tanah kami,” ungkapnya.

Massa juga membuat pernyataan sikap yang diserahkan ke DPRD Manokwari untuk ditindaklanjuti. Ada empat poin yang dituntut massa dalam pernyataan sikap ini.


Sementara, menyikapi aspirasi dan tuntutan massa, Dedy Subrata May, Ketua DPRD Manokwari mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pernyataan-pernyataan massa aksi ke Jokowi, Presiden Indonesia. “Kami akan tindaklanjuti pernyataan-pernyataan sikap ini ke atasan, yaitu Presiden Indonesia,” katanya.

(Yepuni Giyai)
Mahasiswa & Masyarakat Menolak Kapolda Papua Barat Non OAP Reviewed by Majalah Beko on 09.21.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.