BREAKING NEWS

Berita

Kenapa Harus Dialog? Kenapa Harus Tolak Dialog?

Oleh : Nomen Douw
Ilustrasi. Foto: Dokumen penulis.
Beberapa hari lalu, ada isu menyebar di kalangan orang Papua dan di media sosial. Sampai saat ini, isu tersebut masih menjadi trending topic, bahwa Jokowi telah menyetujui dialog Jakarta-Papua. Program ini dicetuskan oleh Peter Dr. Neles Tebai (Ketua STFT Fajar Timur Abepura/Koordinator Jaringan Damai Papua). Melalui pertemuan di Istana Negara, Jokowi menyetujui tuntutan dialog Jakarta-Papua, sehingga telah menunjuk Peter Dr. Neles Tebai sebagai fasilitator dibantu oleh Menko Polhukam, Wiranto dan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki. Hal ini dikatakan oleh Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Hukum (LP3BH) Manokwari, yang turut bersama 13 tokoh Papua lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus lalu di Istana Negara.

Yang telah hadir dalam pertemuan tersebut adalah George Awi (tokoh adat Jayapura), Pater Dr. Neles Tebay, Pdt. Herman Saud, M.Th. (Mantan Ketua BP Am Sinode GKI di Tanah Papua), Leonard Imbiri (Sekjen Dewan Adat Papua/DAP), John R. Gobay (Ketua DAP Wilayah Mee Pago), Fientje Jarangga (tokoh perempuan Papua), Uztads Payage (tokoh Muslim Papua), Pdt. Metusaleh Mauri (tokoh Gereja/PGGP), Rode Ros (Anggota MRP perwakilan unsur perempuan Papua), Miryam Ambolon (tokoh perempuan Papua), Yan Christian Warinussy, Pdt. Lipiyus Biniluk dan Febiola Ohee, serta Marinus Yaung (Akademisi Fisip Uncen Abepura Jayapura).

Ada banyak kalangan berpendapat akan pentingnya dialog Jakarta-Papua ini lantaran banyak masalah sosial terjadi semenjak Papua dianeksasi ke dalam pangkuan Indonesia, artinya pelanggaran HAM terus terjadi, kemiskinan, pembunuhan oleh orang tak dikenal (OTK), marjinalisasi OAP dan rentetan kematian terus menyelimuti kehidupan indah orang asli Papua hingga hari ini. Terkait dengan hal ini, Yan Christian Warinussy, berpendapat, ”Momentum ini perlu dimanfaatkan. Semua pihak di Tanah Papua mesti mempersiapkan diri menyiapkan materi yang hendak didialogkan dengan pemerintah. Presiden dan pemerintah juga harus memulai pembicaraan-pembicaraan dengan ULMWP demi rakyat dan Tanah Papua (dilansir satuharapan.com, Selasa (15/8).

Di kalangan lain, orang Papua berpendapat lain. Mereka menolak adanya dialog Jakarta-Papua. Seperti yang dikatakan Juru Bicara KNPB Pusat, Basoka Logo kepada wartawan tempo.co, Senin (12/3/2015) lalu melalui cuplikan video: ”Dialog ini mau diapakan? Apakah dialog untuk Papua merdeka? Logikanya begini, sekarang orang Papua mau dialog dengan siapa? Kalau orang Papua mau dialog dengan Republik Indonesia, kami ada tuntut ini; untuk apa dialog lagi? Jika Indonesia mau dialog sama orang Papua yang pro merdeka dengan pro tidak merdeka, jujur saya yakin di Papua tidak ada yang pro tidak merdeka. Semua orang Papua ingin merdeka. Jadi, orang Papua tolak dialog dan rakyat Papua minta penentuan nasib sendiri sebagai hak demokratis bagi bangsa Papua.

Dialog yang diwacanakan oleh Peter Dr. Neles Tebai sebagai Ketua JDP (Jaringan Damai Papua) terus mendesak Jakarta untuk berdialog, namun itu banyak menuai kritikan yang pedas dari banyak kalangan akademisi dan lembaga masyarakat Papua. Ada 13 tokoh Papua menyepakati dialog Jakarta-Papua saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa hari lalu. Hal ini tentunya sesuatu yang baru bagi orang Papua dan akan ada sikap pro dan kontra. Jika melihat kehidupan secara konvensi di Papua, ada banyak persoalan yang harus dituntaskan, sehingga memang benar dan sangat diperlukan dialog Jakarta-Papua untuk menciptakan kedamaian di tanah Papua, tapi harus dilihat problem yang benar-benar menjadi akar persoalan bagi kehidupan orang Papua, supaya hasil dari dialog itu benar-benar membuahkan hasil yang efektif, dapat membawa rakyat Papua pada negeri kedamaian dan sejahtera. Alangkah baiknya lebih dulu Jakarta harus observasi permasalahan yang terjadi di Papua secara universal.

Masalah Papua adalah masalah histori, sehingga dialog harus membenahi kembali sejarah yang sudah salah. Tapi, jika dialog hanya hanya ingin berbicara kesejahteraan orang Papua secara sepihak dengan tidak memandang akar persoalan orang Papua yang sebenarnya, maka tidak perlu dialog itu dilaksanakan karena masalah orang Papua adalah masalah sejarah yang dimanipulasi. Itu harus dibenahi. Untuk itu, dialog harus transparan dan berprofesional, harus menghadirkan pihak-pihak yang bertikai pada masa transisi Papua ke dalam pangkuan RI, seperti Indonesia, Belanda, PBB, dan orang Papua itu sendiri (ULMWP, tokoh Papua). Selain  itu, yang menjadi fasilitator harus dari lembaga independen di luar intervensi Pemerintah Indonesia dan pihak asing, serta juga dimediasi pihak netral.

Orang Papua tolak model dialog yang bermuatan politik, karena Jakarta tidak pernah berkeinginan menciptakan kedamaian di bumi Papua semenjak Papua menjadi bagiannya Indonesia pada dekade 1969 setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Hal ini dapat dinilai dalam aktor yang bergabung dalam tim fasilitator yang ditunjuk oleh Jokowi yang mendampinggi Peter Dr. Neles Tebai, seperti Wiranto dan Teten Masduki. Sehingga, dialog ini dapat diprediksi hanya bermuatan politik negara. Akibatnya, semua elemen Papua dan stekholder di seluruh Papua tolak dialog karena tentu setelah dialog, Papua akan kembali berdarah. Masyarakat setuju jika Jakarta ingin berdialog untuk menyiapkan referendum Papua sebagai respon demokrasi dan penyelesaian masalah Papua. Dialog Jakarta-Papua tidak menyalesaikan masalah Papua. Jika ingin berbicara kesejahteraan dan kedamaian orang Papua, lihat kembali dan benahi sejarah hidup orang Papua sebelum kehadiran Pemerintah Indonesia di Papua.
Kenapa Harus Dialog? Kenapa Harus Tolak Dialog? Reviewed by Majalah Beko on 19.08.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.