Breaking News

Berita

Solidaritas Kemanusiaan Jayawijaya Kecam Pelaku Penembakan di Oneibo dan PT Dewa

Yulianus Pigai (25), korban yang ditembak mati polisi dan brimob di Oneibo, Tigi, Deiyai, Papua pada 1 Agustus 2017 lalu. Foto: RE/Ist.
Jayawijaya, MAJALAH BEKO - - Solidaritas Kemanusiaan Jayawijaya mengecam pelaku penembakan di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai pada 1 Agustus 2017 lalu dan PT Dewa (PT Dewa Krisna dan PT Dewa Ray) yang berkolaborasi dengan aparat keamanan setempat.

Pendeta Yoram Yogobi, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PGGJ) mengatakan, sudah seharusnya gereja bersama pemerintah dan masyarakat mewujudkan Papua tanah damai. Namun, menurutnya, tindakan brutal polisi dan Brimob di Oneibo, Deiyai semakin mengikis slogan Papua tanah damai.

“Kalau gereja, pemerintah, maupun masyarakat sudah mengatakan Papua sebagai tanah damai, maka harusnya kita konsekuen untuk menjaga pernyataan kita bersama, bahwa memang Papua sebagai tanah yang damai. Namun, kenyataannya bahwa sikap arogansi aparat keamanan di Deiyai tidak menjaga Papua sebagai tanah damai,” kata Pdt. Yogobi dalam jumpa pers kepada wartawan seusai aksi “1000 Lilin Jayawijaya for Deiyai” digelar pada Sabtu (5/8/2017) malam di halaman kantor DPRD Jayawijaya, Jalan Yos Sudarso, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Oleh karena itu, Pdt. Yogobi meminta aparat keamanan negara untuk menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat nantinya.

“Kami dari pihak gereja meminta kepada aparat keamanan untuk ke depan tidak melakukan alat negara secara semena-mena untuk melukai, bahkan membunuh rakyat di atas tanah Papua. Mereka (TNI/Polri) harus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dahulu sebelum menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain,” pinta tokoh agama Jayawijaya itu.

Pdt. Yogobi juga mengatakan, PGGJ mengutuk keras tindakan brutal Polisi dan Brimob di Oneibo yang menewaskan seorang warga sipil, Yulianus Pigai.

“Kami atas nama persekutuan gereja-gereja Jayawijaya mengutuk keras perbuatan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat Deiyai,” katanya tegas.

Selain itu, ia meminta agar orang Papua dan non Papua mewujudkan Papua sebagai tanah damai.

“Sehubungan dengan itu, dengan adanya aksi-aksi pembunuhan yang terjadi di tanah Papua ini, baik yang dilakukan oleh sipil, maupun oleh TNI/Polri, kami mohon dengan sangat untuk harus sudah saatnya untuk berhenti. Kita harus menjaga statement kita, bahwa Papua adalah tanah damai. Kita sudah saatnya berhenti untuk mengalirkan darah di tanah Papua ini,” pintanya.

Engel Sorabut, Sekretaris Dewan Adat Meepago Wilayah Baliem menyampaikan kekecewaannya terhadap kasus penambakan dimaksud.

“Kami selaku pengurus dewan adat dan pemilik negeri ini (Papua, red) merasa kecewa dengan kejadian demi kejadian yang tidak adil, yang terjadi di depan kami, terutama pembunuhan, penyiksaan, terus hal-hal semena-mena yang lain oleh pihak tertentu, terutama aparat TNI/Polri,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Sorabut menilai, polisi dan Brimob melawan tugas dan tanggung jawab utama yang diberikan instansi Kepolisian Indonesia.

“Kami harapkan, bahwa aparat-aparat ini melindungi, mengayomi kami dengan baik, tapi ternyata, harapan itu tidak terjadi, justru terbalik,” ujarnya.

Sorabut mengatakan, TNI/Polri mustinya melakukan pendekatan kemanusiaan. Karena, menurutnya, pendekatan kemanusiaan dapat mengatasi masalah yang seharusnya bisa diselesaikan tanpa menstigma orang Papua sebagai separatis, dan lain sebagainya.

“Manusia Papua itu bukan binatang. Itu manusia. Ke depan, mereka (aparat TNI/Polri) harus melakukan pendekatan kemanusiaan yang dilakukan di tanah ini. Kalau dengan pendekatan kemanusiaan, semua kejanggalan bisa diatasi, pasti solusi ada. Kalau memandang orang Papua dengan stigma yang lain-lain, seperti TPN/OPM dan seterusnya, itu pasti tidak akan menyelesaikan persoalan,” katanya.

Oleh karena itu, Sorabut berharap, kejadian serupa tidak terulang lagi di tanah Papua demi mewujudkan Papua tanah damai.

“Kami dewan adat harap, kejadian di Deiyai itu yang terakhir. Tidak boleh lagi terulang seperti itu. Kami cukup menderita. Semua pihak membutuhkan tanah ini damai. Orang Papua maupun non Papua punya dambaan bahwa tanah ini harus damai,” harapnya.                                   

Dalam kesempatan yang sama, Theo Hesegem, Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua mengatakan, dunia internasional pun berduka atas kasus penembakan di Oneibo, Deiyai.

“Untuk kasus Deiyai, saya pikir, bukan kita saja yang berduka. Dunia internasional juga berduka,” katanya.

Dikatakan Hesegem, dunia internasional sedang mempertanyakan Indonesia dalam menangani pelanggaran-pelanggaran HAM Papua.

“Masyarakat sudah tidak percaya lagi negara ini dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Indonesia sudah tidak bisa menangani pelanggaran HAM Papua. Negara ini sudah tipu-tipu melalui laporan pers, kalau kami (Indonesia) mau menyelesaikan situasi HAM, tapi terulang lagi. Penilaian terhadap negara ini buruk. Jangan lupa, negara ini sedang dikritik hanya soal HAM,” katanya.

Kasus Deiyai, menurut Hesegem, mendorong agenda Papua Merdeka yang diperjuangkan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam pertemuan African, Caribbean, and Pacific (ACP) hingga ke meja PBB nantinya.

“Kasus Deiyai mendorong masalah Papua ke ACP. 97 negara akan menandatangi MoU, yang akan mendorong masalah Papua ke PBB. Itu tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Hesegem juga mengatakan, permintaan maaf Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kapolda Papua kepada keluarga korban penembakan Oneibo seperti yang dilansir beberapa media massa keliru. Seharusnya, menurut Hesegem, permintaan maaf itu disampaikan Joko Widodo, Presiden Indonesia.

“Tadi, saya baca di PapuaPost, Kapolda meminta maaf kepada korban (masyarakat Deiyai). Ini perbuatan negara, bukan Kapolda. Kapolda tidak perlu meminta maaf. Yang meminta maaf kepada masyarakat Deiyai itu republik, negara ini. Dalam hal ini presiden, tapi presiden sendiri bisa memberikan rasa keadilan yang benar-benar terhadap korban atau tidak,” ucapnya.

Menurut Hesegem, maraknya kasus pelanggaran HAM Papua ini semakin mendorong orang Papua dalam menentukan nasib sendiri (self-determination).

“Dengan semakin banyaknya pelanggaran HAM, Papua akan terlepas dengan Indonesia. Kalau kita bicara hak, orang Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Kelakuan-kelakuan aparat TNI/Polri mempercepat situasi politik di Papua. Situasi HAM ini akan mendorong revolusi,” ungkapnya.

Akibat tindakan-tindakan brutal aparat TNI/Polri, kata Hesegem, Indonesia tidak perlu kecewa. “Indonesia tidak perlu kecewa setelah kehilangan Papua karena tindakan-tindakan aparat TNI/Polri yang tidak terpuji,” terangnya.

Simon Kudiai, Wakil Kepala Suku Mee di Jayawijaya mengungkapkan rasa kesedihan yang mendalam atas kasus brutal yang menimpa Oneibo, Deiyai, Papua.

“Kami sebagai orang tua suku Mee sakit hati, mulai dari kejadian di Dogiyai, di Enarotali yang menewaskan empat pelajar yang ditembak begitu saja, demikian juga terjadi di Tolikara, Lanny Jaya, di Wamena kemarin, bisa diselesaikan kok main tembak. Kami terlalu sakit hati,” katanya dengan nada sedih.

Oleh karena itu, Kudiai meminta Lukas Enembe, Gubernur Papua agar mengambil langkah kongkrit dalam mengusut tuntas kasus “Deiyai Berdarah”. Kudiai juga meminta Gubernur Papua untuk mencabut surat ijin usaha PT Dewa Krisna dan PT Dewa Ray dari Deiyai.

“Kami minta kepada gubernur untuk ambil langkah supaya selesaikan masalah ini, pengusaha-pengusaha yang di Deiyai tidak beroperasi, cabut ijin, dan angkat kaki,” pintanya dengan tegas.

Selain itu, Lenny Doga, Lurah Wamena Kota juga mengungkapkan keprihatinannya atas kasus penambakan di Oneibo.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, saya sangat, sangat prihatin dengan kejadian penembakan yang terjadi di Deiyai,” ucapnya.

Menurut Doga, aparat keamanan tidak seharusnya bertindak brutal. “Seharusnya, TNI/Polri tidak seperti itu. Tidak bisa main tembak sembarang, yang mengakibatkan nyawa orang melayang,” katanya.

Sebagai seorang perempuan Papua, ia juga sangat prihatian terhadap tindak tidak manusiawi tersebut.

“Sebagai putri asli tanah ini, saya sangat prihatin dengan keadaan ini. Saya juga sebagai seorang mama, saya sangat prihatin sekali. Anak-anak itu bisa besar sampai umur-umur korban di Deiyai itu butuh waktu yang banyak, butuh usaha yang sungguh luar biasa untuk membesarkan anak-anak. Tapi, dalam waktu satu-dua detik saja dibunuh. Menurut saya, itu sangat tidak manusiawi sekali,” ungkapnya.

(EB/Beko)
Solidaritas Kemanusiaan Jayawijaya Kecam Pelaku Penembakan di Oneibo dan PT Dewa Reviewed by Majalah Beko on 21.54.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.