Breaking News

Berita

Mahasiswa Nabire se-Indonesia Minta Dana Pendidikan Dipertanggungjawabkan Secara Transparan

Pertemuan mahasiswa dan DPRD Nabire belum lama ini di Yogyakarta. Foto: Aris Y./Beko.
Nabire, MAJALAH BEKO - - Mahasiswa Kabupaten Nabire se-Indonesia meminta pertanggungjawaban dana pendidikan secara transparan sejak tahun 2009-2017.

Demikian dituliskan Aris Yeimo, senioritas mahasiswa Nabire di Yogyakarta dalam rilis yang diterima majalahbeko.com, Jumat (1/9/2017).

Dituliskan, permintaan tersebut menyikapi pernyataan yang disampaikan Isaias Douw, Bupati Nabire dan Marthen Douw, Ketua DPRD Nabire dalam sidang APBD perubahan 2017 pada Sabtu (26/8/2017) malam di gedung DPRD Nabire.

Dilansir majalahbeko.com, DPRD Kabupaten Nabire berjanji akan mengawal penyaluran dana pendidikan tahun 2018.

Sementara, di nabire.net, Bupati Douw menjelaskan, pemerintah daerah selama ini sudah memberikan bantuan melalui program afirmasi, bukan tidak memberi bantuan sama sekali. Selain itu, ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah, yaitu sulitnya membedakan mana yang asli warga Nabire dan mana yang bukan.

“Kedua pernyataan di atas, kami menganggap ada pengalihan, setelah ada temuan penggelapan dana pendidikan sejak tahun 2009-2017,” tulis Yeimo.

Dituliskan, pernyataan Ketua DPRD Nabire itu dimaksudkan untuk memastikan dana pendidikan agar benar-benar tersalur ke mahasiswa. Juga, berharap agar dalam penyalurannya tidak terjadi ‘penyunatan’ atau pun ‘penggelapan’ anggaran oleh oknum-oknum tertentu.

Menanggapi hal tersebut, kami justru mempertanyakan ulang realisasi dana pendidikan dari tahun 2009-2017. Sebab, dana pendidikan selama ini tak pernah sampai di tangan kami,” tulis Yeimo.

Di sisi lain, dilansir nabire.net, dalam sidang yang digelar hingga Minggu (27/8/2017) itu, Bupati Douw telah mengatakan, bahwa bantuan dana pendidikan sudah direalisasikan, tetapi dikhususkan kepada Program Pendidikan Afirmasi.

“Pandangan di atas dibantah mahasiswa Nabire di Yogykarta karena yang ditahu sesui fakta, di kota studi se-Indonesia tidak ada mahasiswa afirmasi dari Kabupaten Nabire, yang ada hanya mahasiswa afirmasi dari Provinsi Papua yang kuliah di UGM dan UNY dan ada juga di beberapa kota di Indonesia. Kalau dari Nabire, sekali lagi tidak ada sama sekali,” tulis Yeimo.

Menurut mahasiswa Nabire di Yogyakarta, tulisnya lagi, pernyataan tersebut adalah pembohongan yang sengaja dibahas dan dipublikasikan agar membenarkan pengeluaran dana pendidikan ‘tidak jelas’.

“Menanggapi pernyataan Bupati Nabire tersebut, mahasiswa malah menanyakan, bahwa penggunaan anggaran pendidikan yang dikhususkan buat mahasiswa melalui sumber-sumber anggaran yang sudah dialokasikan khusus itu di kemanakan selama ini,” tulis Yeimo seraya mempertanyakan sumber-sumber dana pendidikan, yakni Otonomi Khusus (Otsus), ROYALTI, APBD, APBN, dan sumber-sumber tak terduga lainnya.

Adapun hal lain yang patut dipertanyakan adalah program pendataan mahasiswa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire selama ini dibuat untuk apa? Hal ini dipertanyakan juga karena sudah hampir beberapa tahun ke belakang, mahasiswa Nabire tidak melihat langsung bantuan dana itu, apalagi untuk mendapatkan kemanfaatannya.  

Sehingga, mahasiswa Nabire se-Indonesia meminta penjelasan Bupati Nabire sekaligus pertanggungjawaban atas penggunaan dana pendidikan tersebut. Kemana dan dikemanakan dana pendidikan itu?” tulisnya bertanya.

Dituliskan lagi, mengenai sikap dan langkah DPRD Nabire, pelajar dan mahasiswa se-Indonesia, khususnya di Yogyakarta menilai sudah tepat. “Namun, pernyataan tersebut yang menjadi harapan bagaimana sikap netral DPRD ini dapat dikawal sebagaimana yang diharapkan,” harapnya.

Selain itu, Yeimo menuliskan, mahasiswa Nabire se-Indonesia juga mendesak agar ada keseriusan DPRD dan Bupati Nabire dalam mengawal persidangan di bulan Desember nanti, dengan tidak diintervensi pihak manapun. Di sisi lain juga mahasiswa meminta kepada DPRD dan Bupati Nabire agar pengalokasian anggaran pendidikan di tahun 2018 tidak menggunakan regulasi lama atau sistem pembagian per distrik, dalam hal ini digantikan dengan alokasi anggaran secara langsung di setiap kota studi di seluruh Indonesia.

Dari desakan di atas, tambahnya, mahasiwa Nabire se-Indonesia menghimbau, bahwa Badan Pengawas Keuangan (BPK) Provinsi Papua perlu bekerja sama dalam merealisasikan anggaran pendidikan dan lain-lain.

“Adapun harapan lain, di mana mahasiswa Nabire se-Indonesia mendesak  DPRD Nabire perlu membentuk Tim PANSUS yang bekerja sama dengan BPK Provinsi Papua agar segera mengklarifikasi dana pendidikan di Kabupaten Nabire sejak tahun 2009-2017,” tulis Yeimo.

Terpisah, Philepin Tenouye, Ketua Tim Peduli Pendidikan Kabupaten Nabire (TPPKN) se-Indonesia mendukung pertanggungjawaban dana pendidikan secara transparan.

“Saya harap agar dana pendidikan di tahun 2018 bisa diterima semua mahasiswa Nabire se-Indonesia,” harapnya.

(Aten Pekei)
Mahasiswa Nabire se-Indonesia Minta Dana Pendidikan Dipertanggungjawabkan Secara Transparan Reviewed by Majalah Beko on 22.38.00 Rating: 5
All Rights Reserved by MAJALAH BEKO ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.