BREAKING NEWS

Berita

Politik dan Korupsi di Papua

Oleh : Jackson Ikomouw*)
Penulis. Foto: Dokumen penulis/Ist.
“Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi harus independensi untuk memutuskan dan menetapkan pemenang pada sengketa pilkada/pemilu. Masyarakat sebagai pelaku pesta demokrasi harus sadar akan bahaya politik uang pada pembangunan daerah selama lima (5) tahun kedepan. Komisi Pemilihan Umum dan Panwas sebagai penyelenggara dan Pengawas Pilkada/Pemilu harus netral serta menjalankan tahapan secara prosedural”

Fokus penulis ini terkait factor penyebab konflik politik yang berpotensi menciptakan konflik horizontal yang imbasnya mengorbankan masyarakat, dan lemahnya pemberantasan dan pencegahan korupsi.  Harapan penulis sebagai bentuk rekomendasi kepada makahma konstitus untuk merevisi kembali undang-undang Nomor 4 Tahun 2014. Nah, yang perluh ditambakan lagi adalah untuk melahirkan lembaga sayap MK yang terpencar ditiap daerah di Indonesia. Kerja mereka secara terselubung memantau proses-proses peseta demokrasi secara adil. Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus di Revisi kembali. Mengapa, Undang-undang tersebut, tidak secara langsung melahir pemimpin Koruptor dari tahapan awal hingga proses akhir. Pada proses pesta demokrasi banyak mengerdarkan uang hasil korupsi dikalangan masyarakat oleh para politisi tanpa sadar.

Dewasa ini, Politik dan korupsi sejalan atau saling imbangi di tanah Papua. Money Politik, membuat hak masyarakat dibayar lunas selama lima (5) tahun. Sadar atau tak sadar masyarakat melahirkan pemimpin koruptor dan atau masyarakat sendiri mengorbankan pembangunan di daerah setempat. Selama lima tahun, jika masyarakat jadi korban pembangunan, nah yang salah adalah masyarakat itu sendiri. Hakkan sudah bayar dengan uang.

Semua pihak yang berkompeten sebagai pelaku politik dan penyelenggara harus menyadari bahwa, politik uang adalah malapetaka bagi daerah selama lima tahun. Dengan demikian perlu mengawasih, dan melaporkan kepada pihak berwenang terkait politik uang, hal tersebut, berdasakan; Undang-undang  nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang  pilkada mengatur sangsi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan dan atau melakukan praktik politik uang saat pilkada atau pemilu.

Sebelum, memasuki hari palaksanaan pilkada atau pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara politik harus menggelar sosialisasi sebagai bentuk pemahaman kepada public, lebih khususnya PPD dan KPPS harus di gemblen secara benar. Panwas, sebagai panitia pengawas pesta demokrasi pun ikut memantau dan menyaksikan secara imparsial. Panwas, harus memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang terhadap pembangunan daerah pada lima (5) mendatang untuk masyarakat bisa paham.

Yang menjadi persoalan di Papua adalah penyenggara terkadang lalaikan tahapan jadwal pelaksanaan, sesuai juknis dan juklad yang  sudah diterbitkan oleh KPU RI yang disebut dengan PKPU. Sering kali, penyelenggara tidak independensi. Terjadi pengunduran jadwal, disebabkan karena terjadi konflik politik antara para calon, juga dengan alasan karena medan yang sulit dijangkau, Distribusi.

Hasil kajian, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi republic Indonesia (GNPK-RI) Propinsi Papua tentang pilkada/pemilu di Papua. Pada tahun 2015-2017. Ada beberapa factor penyebab konflik politik di Papua adalah sebagai berikut: Pertama, Penyelenggaran sering menyalahi atauran PKPU; Kedua, Terima suap oleh calon kandidat; Ketiga, Pihak keamanan (Kepolisian) yang harus mengamankan ikut intervensi pelaksanaan pilkada/pemilu; Keempat, Kepala Daerah di tingkat Propinsi dan kepala daerah di Kabupaten lain ikut intervensi; Kelima, Hasil pleno di tingkat Distrik/Kecamatan beda dengan pleno di tingkat Kabupaten lagi pula pleno di tingkat Propinsi berbeda-beda dalam menyebutkan perolehan suara; Keenam,  Jika masalah diproses ke Makahma Konstitus (MK) tentu menetapkan dan/atau memutuskan calon kandidat yang kalah saat pleno atau merahi peroleh suara tidak sesuai pada hari pelaksanaan. Dari enam factor tersebut, menyebabkan konflik horizontal di Papua. Dengan demikian, terjadi konflik yang mengorbankan warga Negara  Indonesia yang tak bersalah hanya lantaran pilkada di daerah.

Secara khusus pada penulisan ini akan saya sampaikan kepada Makahma Konstitus sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia harus gandeng lembaga independen untuk memantau dan menyaksikan tahapan pilkada di daerah dari sejak awal hingga proses di meja makahma konstitus. Mestinya ini tugas kepolisian, tapi kepolisian masih lemah. Lembaga independen dimaksud diatas, agar menetapkan dan memutuskan pemenang perolehan suara terbanyak agar  Makahma Konstitusi tidak keliru. Semua masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa, MK gampang disuap. Jika lembaga hukum tertinggi sudah rusak begini, “Sangat disayang keutuan Republik Indonesia dari pandangan Negara lain di dunia”.

Persoalan konflik politik dan korupsi terus tumbuh subur di Tanah Papua, akhibat semua pihak menyalahi aturan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi jujur dan adil di tanah Papua. Lebih khususnya, Makahma konstitusi harus sadar akan hal tersebut. Sebab, sebelumya Akhir Moktar dan Patris diduga menerima suap hanya lantaran tidak mematuhi aturan dalam kondisi demikian.

Saya singgung juga, Makahkan Konstisi yang sekarang adapun belum maksimal dalam memutuskan dan/atau menetapkan pada sengketa pilkada sesuai dengan prosedul hukum. Contoh: Calon Bupati Intan Jaya, Sdr, Julianus Japugai secara jelas menang saat pengumutan suara ulang (psu) selama tiga (3) kali namun Makahma kostitusi menetapkan dan/atau memutuskan Sdr. Natalis Tabuni sebagai Bupati Intan Jaya. Imbasnya, terjadi pembakaran perkatoran dan konflik politik di Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

Penulis berharap, makahma kostitusi harus revisi Undang-undang Nomor 4 tahun 2014. Yang perlu ditambakan adalah terkait dengan MK harus melahirkan lembaga yang sebagai sayap MK untuk membantu kerja-kerja MK dan lagi pula memantau proses-proses pilkada atau pemilu yang berlangsung ditiap daerah. Berdasarkan hasil pantauan pihak lembaga yang dibentuk dapat memberikan laporan secara terselubung kepada pihak MK terkait hasil pleno ditingkat Distik/Kecamatan. Mereka yang bekerja  di lembaga sayap MK bergeraka secara rahasia tanpa dkatahui oleh siapapun.  Sebagai penulis saya berharap, kondisi terkini mendesak untuk perlu adanya lembaga sayap MK dan itu harus di bentuk sesuai dengan kondisi ril.

Proses demokrasi di Papua, masyarakat sudah paham, kecuali penyelanggaran sudah paham namun seakan belum paham. Jika proses itu, ada pihak calon kandidat yang merasa dirugikan atau dianggap penyelenggaran (KPU-Red) melanggar kode etik tentu diproses ke dewan kehormatan penyelengga pemilu (DKPP) jika terbukti berdasarkan barang bukti tentu dijatukan PAW. 

Tanah Papua banyak korupsi namun lemah pada penegakan. Undang-undang nomor 21 Tahun Tentang Otonomi khusus belum maksimal pada penerapan untuk kepentingan rakyat. Penusli duga, dana Otsus dihabiskan untuk politik uang pada pilkada/pemili di Papua. Bagi calon Gubernur dan Wali Kota/Bupati selalu menghabiskan uang untuk mengborong partai di Papua. Dalam hal ini Partai politik melahirkan pemimpin koruptor di Papua. Penulis berharap, jika pemerintah pusat bermaksud untuk bangun papua dengan hati perlu mendorong dan menyesahkan partai politik local sebagai perahu untuk mendukung para calon kepala daerah, tentunya hal tersebut tertuang dalam Undang-undang otsus diatas.

Jika rakyat Papua menganggap Otsus merupakan permen karet yang diberikan pemerintah pusat terhadap Papua, nah wajar saja. Mengapa sepenuhnya pemerintah pusat tidak memberikan kepada pemerintah propinsi menjalankan undang-undang orsus secara serius. Namun terjadi kejanggalan hanya lantaran beberapa poin draf otsus tidak disetuji menteri dalam negeri. Pemerintah pusat jangan jadikan Papua sebagai lahan bisnis, tapi jadikan papua sebagai bagian dari putra bangsa yang mengiasi Indonesia dari ufuk timur.

Kami sebagai, masyarakat kecil yang jadi korban penguasah sering merasa ragu. Keraguan kami adalah, penguasa ini apakah menerapkan paham PKI atau paham apa. Semua berpolitik yang bermuara untuk pertahankan eksistensi kekuasan dan partai politinya.

Aturan demi aturan pemerintah citpakan koruptor di Papua. Bukan hanya di Papua namun se-Nusantara berimbas korupsi dengan aturan dibuat karena terlalu tumpan tinding. Tak ada solusi pencegahan korupsi dengan undang-undang yang di revisi. Dinamika ini, bertumbuh subuh tanpa ada jalan solusi yang mempu mencegah virus korupsi terhadap bangsa dan Negara.

Harapan saya, pemilihan kepada daerah harus dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bagi propinsi Papua, harus perkuat partai politik, maka Dewan Perwakilan rakyat Papua sesegerah menyesahkan Partai politik. Jangan harap partai politik nasional yang melahirkan kader koruptor di Papua. Hal tersebut jalan menuju revolusi birokrasi yang benar. Juga perkuat pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Perdekatan cabang Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) di tiap propinsi di Indonesia. Saya amati semenjak, Gubernur, Walikota/Bupati dipilih oleh rakyat makan pemerintah pusat dan partai korupsi secara sengaja menumbugkan korupsi di Indonesia. Demikian coretan saya, menjadi bahan refensi buat para politisi Indonesia yang sering membuat hukum Indonesia bisa dibayar dengan rupiah.

*) Penulis adalah Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Propinsi Papua
Politik dan Korupsi di Papua Reviewed by Majalah Beko on 12.05.00 Rating: 5
All Rights Reserved by Majalah Beko ǀ Situs Berita Online Papua ©Dedicated for West Papuan Property of CV Media Beko

Hubungi Kami

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.